e-Paper DPR RI

AHY tidak ingin bangsa ini terlalu lama terjebak pascapemilu dalam urusan yang tidak produktif.

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah makin kuatnya wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya rekonsiliasi. Ia memandang tak ada urgensi untuk mengajukan hak angket karena tak ada yang aneh dari pemilu yang digelar pada 14 Februari lalu.

Agus Harimurti atau kerap dipanggil AHY menilai pertempuran dalam Pemilu 2024 jelas menyisakan kekecewaan dan kemarahan bagi sejumlah pihak karena belum bisa mencapai keinginannya. Namun, setelah pemungutan suara dan hasil bisa diprediksi, semestinya rekonsiliasi bisa dimulai.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Saat yang baik untuk kita merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine karena kita tidak ingin terlalu lama terjebak pascapemilu ini dalam urusan yang tidak produktif,” tuturnya kepada wartawan seusai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kediaman resmi Wapres di Jakarta, Sabtu (24/2/2024) sore.

AHY menyebut delapan bulan sampai akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai masa yang penting dalam transisi kepemimpinan nasional. Karena itu, masa ini harus dikawal dengan baik. ”Partai Demokrat bersyukur karena bisa terlibat secara langsung dalam masa transisi ini karena ini masa yang paling penting,” tambahnya.

Baca juga: PDI-P Tegaskan Hak Angket Langkah Penting Usut Kecurangan Pemilu

BPMI SEKRETARIAT WAPRES

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kediaman resmi Wapres di Jakarta, Sabtu (24/2/2024) sore. Kunjungan untuk mendapatkan masukan setelah Agus dilantik Presiden Joko Widodo, Rabu (21/2) lalu.

Setelah Pemilu 2024 dan hitung cepat beberapa lembaga menunjukkan keunggulan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, calon presiden kompetitornya, Ganjar Pranowo, mendorong hak angket untuk mengungkap kecurangan pemilu yang dinilai terstruktur, sistematis, dan masif untuk diajukan melalui DPR.

Ganjar mengusulkan supaya parpol pengusung paslon Ganjar-Mahfud MD, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bergabung dengan parpol pengusung paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PDI-P sendiri menilai penggunaan hak angket DPR sebagai langkah penting untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024. Namun, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Djarot Saiful Hidayat, Jumat (23/2/2024), menyebut rencana itu masih dibahas secara internal.

Adapun di tubuh PPP, justru muncul permintaan dari Majelis Kehormatan PPP kepada DPP PPP untuk tidak ikut mengajukan hak angket. Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur menyebut hak angket tidak diperlukan karena dikhawatirkan memicu perpecahan di masyarakat. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan akan menampung saran dari Ketua Majelis Kehormatan tersebut.

Baca juga: Soal Hak Angket, Ketua Umum PPP: Saran Majelis Kehormatan Bakal Ditampung

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Calon presiden Ganjar Pranowo saat keluar dari Gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, setelah pertemuan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Kamis (15/2/2024).

Di Koalisi Perubahan, ketiga parpol pendukung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, kian solid mendukung hak angket. Seusai pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Anies Baswedan di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024), Paloh menegaskan, pihaknya mendukung wacana hak angket yang diajukan Ganjar untuk mengusut indikasi kecurangan Pemilu 2024.

Baca juga: Di Tengah Upaya Lobi Prabowo-Gibran, Kubu Lawan Justru Perkukuh Soliditas

Namun, menurut AHY, tidak ada urgensi untuk mengajukan hak angket. Partai Demokrat yang mendukung Prabowo-GIbran jelas tak akan ikut dalam pengusulan hak angket ini.

”Sekalipun kita menghormati penghitungan yang masih berlangsung dan masih menunggu penghitungan secara formal dan resmi oleh KPU, tapi bisa dilihat secara nasional hasil penghitungan sementara terkait Pilpres menempatkan pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran, sebagai kandidat yang unggul dengan margin besar. Saya tidak melihat sesuatu yang sangat aneh di situ karena jarak perolehan suaranya jauh,” tuturnya.

Adapun menghadapi kemungkinan penambahan anggota koalisi pendukung Prabowo-GIbran, AHY menilai hal tersebut tergantung Prabowo sebagai pemimpin koalisi. Namun, dia mengatakan senang karena Prabowo selalu mengajak bertukar pikiran sebelum mengambil langkah strategis. Dengan demikian, pikiran dan aspirasi bisa terwakili.

Baca juga: Golkar Minta Parpol yang Ingin Gabung Koalisi Prabowo-Gibran Paham Posisi Menteri Terbatas

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto (kiri) berpegangan tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat Deklarasi Dukungan Kepada Prabowo Subianto oleh Partai Demokrat dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

”Selebihnya kita kembalikan kepada Pak Prabowo sebagai pemimpin kita. (tapi ruang dialog) itu etika dalam membangun koalisi,” tambahnya.

Upaya memperkuat Koalisi Indonesia Maju, koalisi pengusung Prabowo-Gibran, terus diupayakan. Sejumlah elite parpol dalam koalisi mengatakan mendekati elite-elite dari parpol di kubu lawan untuk bergabung. Upaya pendekatan juga ditengarai ditempuh oleh Presiden Joko Widodo. Upaya tersebut dipandang sejumlah pengamat terlihat dari pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, beberapa waktu lalu.