PARLEMENTARIA, Bandung - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyayangkan rendah realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) Bio Farma tahun 2021-Januari 2024. Hal itu disampaikan Ketua BAKN DPR RI, Wahyu Sanjaya, usai memimpin Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait PMN ke PT. Bio Farma (Persero) di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/3/2024).
“Ada beberapa faktor mungkin saat itu sedang covid. Ini adalah hal yang berulang, kita juga temukan di tempat lain di mana perencanaan itu kurang baik jadi sebenarnya kita memberikan PMN itu pada saat BUMN belum membutuhkan,” ungkapnya.
Pada tahun 2020 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan dana PMN sebesar Rp2.000 miliar untuk Holding Farmasi, yaitu Bio Farma Group sebagai induk holding. Bio Farma menjadi salah satu dari empat anggota perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menerima dana PMN sebesar Rp545,5 miliar.
Namun, pada tahun 2020 hingga Januari 2024, realisasi PMN Bio Farma hanya mencapai sekitar 76,64%. Dengan rincian realisasi pengembangan ekosistem Digital Healtcare sebesar Rp53,57 miliar atau 76,64% dan realisasi pengembangan Vaksin mRNA & Viral Vector sebesar Rp392,19 miliar atau 70,95%.
Melihat dari hal tersebut, Wahyu menilai rendahnya realisasi PMN pada Biofarma karena kurangnya perencanaan yang baik dalam menyusun rencana kerja dan kebutuhan anggaran. Sehingga ke depannya, Wahyu berharap agar stakeholder terkait dapat merencanakannya dengan baik, agar PMN dapat tersalurkan dengan baik dan memberikan manfaat, khususnya untuk masyarakat.
“Urgensi nya kurang. Dan kalo di katakan urgent implementasinya dilapangan tidak terserap karena perencanaan kurang. Jadi kita berharap kedepan pemerintah bisa merencanakan degan baik dan PMN yang sudah diberikan bisa terserap habis dan memberikan manfaat,” tutup Wahyu.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Shadiq Akasya, menyampaikan, kendala atas tindak lanjut PMN tersebut adalah proyek pengembangan fasilitas Pilot Scale untuk pengembangan platform vaksin mRNA. Dalam hal ini adanya keterlambatan kedatangan alat, dikarenakan keterbatasan ketersedian perangkat elektronik akibat perang Ukraina. Kemudian ditemukannya eror pada kegiatan proyek ekosistem digital healtcare.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno, Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati, Anggota BAKN DPR RI Mukhamad Misbakhun, Anggota BAKN DPR RI Irwan Ardi Hasman, Anggota BAKN DPR RI Ahmad Najib Qodratullah, Anggota BAKN DPR RI Amir Uskara dan beserta jajaran PT Bio Farma (Persero). (qq/aha)
