e-Paper DPR RI

Rencana bisnis pascamerger perlu dipersiapkan.

Oleh

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah merampingkan formasi tujuh badan usaha milik negara di sektor konstruksi atau BUMN karya menjadi tiga perusahaan agar bisnis perseroan semakin sehat perlu perhatian serius. Rencana bisnis pascamerger perlu dipersiapkan.

Dihubungi pada Rabu (20/3/2024), pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, mengatakan, dalam jangka panjang, sudah seyogianya pemerintah serius mempersiapkan skema merger atau konsolidasi BUMN karya sebagai salah satu langkah untuk menyehatkan keuangan perseroan.

Saat ini mayoritas BUMN karya berada dalam kondisi finansial yang berat, utamanya karena kondisi rasio jumlah utang terhadap modal (debt to equity ratio) dari empat BUMN karya berstatus perusahaan publik sudah tidak sehat. ”Tumpukan beban utang yang ditanggung BUMN karya dipicu oleh masalah internal terkait tata kelola perseroan,” kata Toto.

Adapun skema penggabungan yang direncanakan pemerintah mencakup penggabungan, pertama, PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero). Ketiga perusahaan akan bergabung dengan fokus pada proyek pembangunan air, rel kereta api, dan sejumlah konteks lain.

Selanjutnya adalah penggabungan antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Penggabungan Hutama Karya dan Waskita diekspektasikan dapat meningkatkan fokus perseroan terhadap proyek pembangunan jalan tol, jalan non-tol, dan bangunan kelembagaan.

Upaya mengklasifikasikan ketujuh perusahaan menjadi tiga kelompok dengan tujuan agar setiap kelompok bisa fokus pada tugas masing-masing.

Sementara skema ketiga, konsolidasi direncanakan terjadi antara PT PP (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Penggabungan kedua perseroan akan berfokus untuk menggarap pelabuhan laut; bandar udara; rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC); dan bangunan hunian (residensial).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (19/3/2024), Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, peleburan BUMN karya memang merupakan langkah strategis penyehatan kinerja fundamental perseroan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, konsolidasi dipilih sebagai opsi penyehatan bisnis BUMN karya.

”Ini salah satu konsolidasi penyehatannya. Upaya mengklasifikasikan ketujuh perusahaan menjadi tiga kelompok dengan tujuan agar setiap kelompok bisa fokus pada tugas masing-masing,” ujarnya di hadapan para anggota Komisi VI DPR.

Model bisnis

Kesulitan bisnis memang tampak dalam kinerja setiap BUMN. Toto mencontohkan Waskita Karya yang dalam enam tahun terakhir mengubah model bisnis dari kontraktor menjadi investor. Masalahnya, kecepatan perseroan dalam mendivestasi aset tol yang mereka kerjakan terhambat oleh sejumlah hal. Salah satunya harga jual yang kelewat mahal.

Baca juga: Masalah Internal dan Penugasan Pemerintah Gelembungkan Utang BUMN Karya

”Padahal, modal pembangunan tol, mulai dari akuisisi lahan hingga konstruksi jalan tol, bersumber dari berbagai instrumen utang,” ujarnya.

Di tengah upaya untuk merestrukturisasi utang, perseroan mendapatkan penugasan-penugasan pemerintah untuk membangun infrastruktur lain. Menurut Toto, kondisi ini justru menambah beban keuangan dari Waskita Karya, terlebih penugasan pemerintah kerap tidak diimbangi dengan penempatan ekuitas.

”Hingga akhirnya semua menumpuk, hingga tiba di suatu masa mereka mengalami problem likuiditas. Itu menyebabkan BUMN karya berada dalam situasi seperti saat ini, kebutuhan kreditor tidak bisa dipenuhi dan utang jatuh tempo tidak bisa dibayar,” ujar Toto.

Secara jangka pendek, langkah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ataupun restrukturisasi kredit memang bisa menjadi opsi. Namun, secara jangka panjang, skema merger diperlukan agar BUMN karya yang semula head to head di lapangan sebagai kompetitor berubah menjadi bersinergi karena dalam satu entitas dan ekuitas.

”Namun, pemerintah juga tetap perlu menyiapkan rencana bisnis untuk BUMN karya pascamerger agar tidak tumpang tindih dan menghasilkan model bisnis yang efektif dan efisien,” ujar Toto.

Kebijakan keberlanjutan

Kompas mencatat, konsolidasi BUMN karya telah masuk dalam peta jalan BUMN 2024-2034. Kementerian BUMN dipastikan bertanggung jawab atas rencana tersebut dan tidak akan terputus setelah pemerintahan berganti.

Baca juga: Erick Thohir Patok Setoran Dividen BUMN Rp 85,5 Triliun pada 2024

Adapun langkah penggabungan tersebut menjadi salah satu komitmen transformasi BUMN untuk merampingkan jumlah perusahaan pelat merah hingga mencapai 30 perusahaan.

Kepada Kompas, ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) yang juga menjadi anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, menjamin komitmen perampingan jumlah BUMN akan dilanjutkan setelah pergantian kepemimpinan nasional.

Menurut dia, dalam BUMN terdapat dua tugas, yaitu tugas public service dan tugas value creation. Dengan ini, Kementerian BUMN ingin melalui penggabungan usaha itu sehingga kedua tugas tersebut bisa berjalan efektif.

”Saat ini Kementerian BUMN telah melakukan perbaikan tata kelola perusahaan, mendorong inovasi, dan memperkuat manajemen keuangan. Tentu hal baik ini akan dilanjutkan,” ujarnya.