e-Paper DPR RI

Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis. Foto : Dok/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis, mengungkapkan kekhawatirannya terkait pelayanan transportasi Bus Shalawat yang digunakan untuk mengangkut jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. John Kenedy Azis menjelaskan bahwa sejak enam hari sebelum 9 Dzulhijjah, Bus Shalawat sudah tidak terlihat lagi beroperasi, meskipun pemerintah Indonesia telah mengontrak lebih dari 530 unit bus untuk keperluan tersebut.

"Enam hari sebelum 9 Dzulhijjah, kami sudah tidak menemukan lagi Bus Shalawat yang seharusnya mengangkut jemaah haji Indonesia dari pondokan ke Masjidil Haram. Padahal, bus-bus ini telah dikontrak oleh pemerintah Indonesia," ungkap John Kenedy Azis, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Senin (01/07/2024).

Masalah ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi mengenai Bus Shalawat kepada jemaah haji. Akibatnya, banyak jemaah yang tidak memanfaatkan fasilitas tersebut. "Bus Shalawat ini tidak tersosialisasi dengan baik. Jemaah Indonesia jarang menggunakan bus ini karena tidak ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa bus tersebut disediakan oleh pemerintah Indonesia. Berbeda dengan bus dari negara lain yang jelas memiliki tanda pengenal seperti bendera negara mereka," jelasnya.

Akibat dari kurangnya sosialisasi dan identifikasi yang jelas, banyak jemaah haji Indonesia memilih menggunakan taksi atau angkutan lain, yang tentunya menambah beban biaya bagi mereka. "Kebanyakan jamaah haji kita lebih sering naik taksi atau angkutan lain karena Bus Shalawat tidak mudah dikenali. Bahkan, banyak yang terpaksa berjalan kaki dari pondokan ke Masjidil Haram, yang jaraknya cukup jauh," tambah John Kenedy Azis.

Jarak antara pondokan jemaah haji dan Masjidil Haram yang cukup jauh membuat banyak jemaah harus tinggal lebih lama di masjid sambil menunggu waktu shalat berikutnya. Hal ini menambah ketidaknyamanan bagi para jemaah, terutama yang sudah lanjut usia atau memiliki keterbatasan fisik.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini mengingat besarnya investasi yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk menyewa Bus Shalawat. "Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan biaya besar untuk menyewa bus-bus ini, sehingga sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak ada dana yang terbuang sia-sia dan jamaah haji dapat menikmati fasilitas yang sudah disediakan," tegasnya.

Diperlukan upaya yang lebih baik dalam hal sosialisasi dan pengenalan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, serta memastikan bus-bus tersebut beroperasi sesuai dengan kontrak agar jamaah haji dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. (skr/rdn)