| Isi Artikel |
JAKARTA, KOMPAS — Pilkada 2024 serentak di seluruh Indonesia dinilai menjadi momentum penting untuk melihat kerangka pembangunan perkotaan dan mengatasi masalah kompleksitas kota. Sebab, sederet problem, seperti kemacetan, banjir, dan polusi, masih menghantui kota-kota di Indonesia saat ini.
Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Jakarta Adhamaski Pangeran berpendapat, saat ini lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal di kota. Lalu, pada Indonesia Emas 2045 diprediksikan lebih dari 60 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Sementara di sisi lain, persoalan-persoalan klasik terkait perkotaan, seperti kemacetan, banjir, polusi udara, problem soal hunian, dan akses terhadap kebutuhan dasar masih menghantui dan menjadi masalah kota-kota di Indonesia.
”Ke depan, pemimpin di perkotaan harus mampu menyusun rencana, kebijakan, dan program untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di perkotaan,” kata Adhamaski saat dihubungi, Selasa (24/9/2024).
Menurut Adhamaski, Pilkada 2024 secara serentak di seluruh Indonesia menjadi momentum penting untuk melihat kerangka pembangunan perkotaan ke depan.
Baca juga: Keadilan Iklim untuk Jakarta Berketahanan, Pesan Penting bagi Calon Gubernur DKI
Topeng boneka maskot Pilkada DKI Jakarta 2024, Si Mayor, diletakkan di atas kipas pendingin udara setelah acara Peluncuran Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Topeng boneka maskot Pilkada DKI Jakarta 2024, Si Mayor, diletakkan di atas kipas pendingin udara setelah acara Peluncuran Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Implikasi dari pilkada serentak itu, kata Adhamaski, untuk pertama kalinya dari pemerintah tingkat pusat dan daerah memiliki perencanaan yang sama. Rancangan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) akan terbit pada Januari 2025 dan pada semester I-2025, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) juga akan terbit.
”Draf teknokratif soal perkotaan sudah ada. Ke depan kita punya rencana yang sama dari pusat dan daerah. Harapannya, pemerintah yang in line dan efektif, khususnya dalam mengatasi masalah perkotaan,” ujar Adhamaski.
Tantangan selanjutnya, terkait kewenangan dalam menjalankan program strategis terkait perencanaan perkotaan. Wilayah Jabodetabekpunjur (Jabodetabek, Puncak, dan Cianjur), misalnya, kewenangan dalam UU Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh wakil presiden. Hal ini karena tidak ada kementerian khusus yang mengatur perkotaan.
Menurut dia, tantangan ini yang harus dihadapi secara serius agar tidak ada tumpang tindih hingga saling lempar tanggung jawab antarkepala daerah. Ujungnya, masalah perkotaan tak pernah selesai.
Jika melihat konteks kota yang lebih besar dan wacana Jakarta sebagai kota global, lanjut Adhamaski, tidak bisa lepas dari perencanaan tata kota yang menyinggung wilayah Bodetabek.
BisKita Trans Depok di pemberhentian bus di Stasiun LRT Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (14/7/2024).
KOMPAS/AGUIDO ADRI
BisKita Trans Depok di pemberhentian bus di Stasiun LRT Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (14/7/2024).
Untuk menjadi kota global, Jakarta mau tak mau harus menguatkan kebijakan transportasi publik yang saling terintegrasi dan semakin luas. Dampak transportasi ini beririsan langsung dengan polusi, kesehatan, dan dampak negatif lainnya yang dirasakan masyarakat, termasuk kesejahteraan.
”Di Jabodetabek, semua kepala daerah harus duduk bersama karena memiliki masalah serupa. Kota-kota ini saling terhubung. Jakarta sebagai kota global harus berdampak positif untuk Bodetabek,” ujarnya.
Masalah kota terkait
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) 2014-2015, Andrinof A Chaniago, mengatakan, kepadatan penduduk menjadikan masalah perkotaan lebih kompleks. Untuk itu, penting bagi pemimpin daerah bekerja dengan pendekatan knowledge base (berbasis keilmuan) melalui belanja masalah dan belanja solusi.
Pendekatan knowledge base bisa pula ditempuh dengan berdiskusi dan meminta pandangan dari para ahli dalam menghadapi dan menangani permasalahan perkotaan.
Tangkapan layar dari diskusi daring bertajuk Urban Dialogue Pilkada 2024 dan Masa Depan Perkotaan: Apa yang Dijanjikan Calon Kepala Daerah? Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015 Andrinof A Chaniago menjadi pembicara dan dialog daring pada Selasa (24/9/2024).
KOMPAS/AGUIDO ADRI
Tangkapan layar dari diskusi daring bertajuk Urban Dialogue Pilkada 2024 dan Masa Depan Perkotaan: Apa yang Dijanjikan Calon Kepala Daerah? Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015 Andrinof A Chaniago menjadi pembicara dan dialog daring pada Selasa (24/9/2024).
Menurut Adrinof, masalah-masalah kota saling terkait, bukan semata soal fisik. Oleh karena itu, pembangunan kota mesti mempertimbangkan beragam sisi serta dampaknya. Pendekatan knowledge base menjadi penting agar pembangunan kota memperhatikan ketersinggungan dengan warga hingga dampak-dampak yang muncul.
”Perkembangan kota tidak terkendali. Ini menjadi tugas pemimpin daerah untuk menata kotanya. Menata kota dan isi ruang, menata dan membangun interaksi sosial, membangun manusianya,” kata Andrinof dalam Urban Dialogue Pilkada 2024 dan Masa Depan Perkotaan: Apa yang Dijanjikan Calon Kepala Daerah?, yang digelar secara daring oleh IAP Jakarta, Selasa (24/9/2024).
Menurut Andrinof, kota yang baik dan efisien adalah kota yang memiliki banyak ruang publik. Selain itu, kota yang menyediakan banyak ruang, murah, dan hemat bagi warganya.
Pemerintah kota juga perlu menyediakan akses transportasi publik yang nyaman, terjangkau, dan aman guna mengatasi kemacetan. Langkah ini ditempuh oleh kota-kota maju di dunia.
Sejumlah warga melakukan senam di Rusunawa Bidaracina, Jakarta, Selasa (6/8/2024). Rumah susun (rusun) atau pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat DKI Jakarta dapat menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan RW kumuh di Jakarta.
KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN
Sejumlah warga melakukan senam di Rusunawa Bidaracina, Jakarta, Selasa (6/8/2024). Rumah susun (rusun) atau pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat DKI Jakarta dapat menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan RW kumuh di Jakarta.
Masalah perkotaan yang tak populis, tetapi memiliki urgensi, kata dia, adalah terkait dengan taman makam. Tanpa perencanaan kota yang matang, keberadaannya akan semakin terimpit seiring pertumbuhan penduduk kota, sementara karena ruang terbuka atau lahan-lahan telah beralih fungsi menjadi bangunan.
”Pada 20 tahun mendatang, (tempat pemakaman) bisa jadi masalah. Lahan semakin sempit. Jangan diskriminatif terkait pemakaman. Ada pemakaman luas untuk kalangan atas (sementara ada kekurangan untuk kelompok menengah bawah). Ini masalah (kota) yang tak populer yang harus dilihat pemimpin,” katanya.
Komunikasi
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Tangerang periode 2013-2023 Arief R Wismansyah menceritakan pengalamannya sebagai mantan Wali Kota Tangerang dalam membangun kota.
Menurut dia, kunci seorang pemimpin dalam menangani masalah perkotaan adalah sikap mau belajar. Tidak hanya kepada ahli, tetapi juga kepada semua lapisan masyarakat karena mereka yang merasakan langsung kondisinya.
”Ketika menjadi kepala daerah, dia bukan lagi kuning, hijau, biru, atau merah, tetapi warnanya warga. Kepala daerah bukan superman atau superwoman. Tidak bisa sendiri, butuh kolaborasi. Kemampuan potensi internal, koordinasi eksternal, dan melibatkan masyarakat,” kata Arif.
Tangkapan layar dari diskusi daring bertajuk Urban Dialogue Pilkada 2024 dan Masa Depan Perkotaan: Apa yang Dijanjikan Calon Kepala Daerah? Mantan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menjadi pembicara dan dialog daring pada Selasa (24/9/2024).
KOMPAS/AGUIDO ADRI
Tangkapan layar dari diskusi daring bertajuk Urban Dialogue Pilkada 2024 dan Masa Depan Perkotaan: Apa yang Dijanjikan Calon Kepala Daerah? Mantan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menjadi pembicara dan dialog daring pada Selasa (24/9/2024).
Arif sadar Kota Tangerang tak lepas dari berbagai masalah perkotaan. Namun, dengan pendekatan dan membuka dialog dengan belajar kepada warga dan ahli, kata Arif, wali kota tidak saja bisa memetakan masalah perkotaan, tetapi juga mengatasi dan menangani masalahnya sehingga janji politiknya bisa terlaksana.
Penataan kota, dalam urusan pendidikan, misalnya, saat kepemimpinannya telah membangun 1.503 ruang belajar tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri dan swasta.
”Warga mengeluhkan kurang sekolah dan zonasi. Banyak yang mau masuk negeri karena gratis. Gratis penuh untuk 146 SD dan SPN negeri dan swasta dengan anggaran Rp 2,8 miliar. Untuk (masyarakat) menengah ke bawah kami berikan akses pendidikan,” kata Arif.
Lalu, terkait dengan transportasi, pihaknya menghadirkan empat koridor bus rapid transit (BRT) Bus Tayo dengan 40 armada dan sembilan rute bus Si Benteng dengan 80 armada.
Selain itu, dalam penanganan banjir, pemerintahannya berupaya mengurangi banjir atau genangan dari 325 titik menjadi menjadi 123 titik. Sebanyak 71,34 persen atau 229 titik banjir tertangani. Selama kurun 2014-2023, Pemerintah Kota Tangerang membangun 443 turap untuk penanganan banjir.
Bus Tayo melintas di antara deretan Si Benteng di Terminal Cimone, Kota Tangerang, Banten, Kamis (8/9/2022). Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya agar warga beralih ke angkutan umum.
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
Bus Tayo melintas di antara deretan Si Benteng di Terminal Cimone, Kota Tangerang, Banten, Kamis (8/9/2022). Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya agar warga beralih ke angkutan umum.
Secara terpisah, ahli perencanaan wilayah dan kota, Andy Simarmata, mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Indonesia menetapkan arah pembangunan. Pemimpin daerah diingatkan untuk menghadirkan visi dan sasaran program dalam pembangunan kota.
RPJMD yang merupakan visi misi kepala daerah semestinya sejalan dengan undang-undang tersebut. ”Saat menyeleksi berkas, Komisi Pemilihan Umum (melihat) apakah visi misi (calon kepala daerah) sudah koheren dengan Undang-Undang Nomor 59/2024 ini? Visi-misi itu sejalan dengan perencanaan tata ruang wilayah. Setiap daerah punya kontribusi pembangunan nasional,” kata Andy.
Dalam hal perencanaan kota, KPU juga memiliki peran tak kalah penting. Namun, karena KPU dinilai tidak memiliki kompetensi dalam perencanaan kota atau tata ruang wilayah, para ahli di bidangnya atau profesional perencanaan kota perlu dilibatkan dalam prosesnya.
”Bukan untuk menggugurkan calon, tetapi menjadi catatan bahwa visi-misi harus sejalan dengan perencanaan kota dan tata ruang wilayah,” ujarnya.
Baca juga: Calon Gubernur Jakarta Hadapi Tantangan Bangun Seni dan Budaya
Sebuah bus pariwisata di antara kepadatan kendaraan di sekitar kawasan wisata Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menuju arah Jakarta, Senin (16/9/2024).
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Sebuah bus pariwisata di antara kepadatan kendaraan di sekitar kawasan wisata Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menuju arah Jakarta, Senin (16/9/2024).
Khusus di Jakarta dan sekitarnya, kata Andy, para calon kepala daerah terikat dalam aglomerasi Jabodetabekpunjur. Setiap kepala daerah di wilayah ini mesti saling berbagi dan bekerja sama untuk mengatasi problem bersama.
”Masalah yang harus diselesaikan, yaitu terkait kemacetan, banjir, dan kualitas udara yang buruk. Setiap kepala daerah bekerja sama. Jakarta dan sekitarnya mau berbagi beban dan manfaat, terutama dalam kontribusi ruang hijau,” kata Andy. |
