e-Paper DPR RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ancaman kejahatan siber makin marak, sementara di sisi lain kecepatan perkembangan jaringan telekomunikasi semakin kompleks dan membuatnya juga semakin rentan. Sehingga, kolaborasi menjadi penting sebab , langkah-langkah keamanan tradisional tidak lagi cukup efektif. Untuk itu, penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) PT NEC Indonesia menggandeng perusahaan keamanan siber telekomunikasi SecurityGen untuk berkolaborasi. Keduanya menggabungkan menggabungkan solusi keamanan mutakhir dengan keahlian NEC dalam infrastruktur telekomunikasi. Sehingga, kemitraan ini bertujuan untuk memberikan Pusat Operasi Keamanan (Security Operations Center/SOC) perusahaan telekomunikasi visibilitas terhadap lalu lintas sinyal serta validasi yang kuat terhadap serangan siber di dunia nyata dan menjaga ketahanan bisnis.

Joji Yamamoto, Presiden Direktur NEC Indonesia, mengatakan, di Indonesia, pihaknya telah melihat pertumbuhan yang pesat dalam layanan cloud, perangkat yang terhubung, dan pengguna Internet untuk Segala (Internet of Things/IoT). "NEC Indonesia menyambut baik kemitraan dengan SecurityGen untuk bekerja sama dalam meningkatkan keamanan jaringan di Indonesia, melindungi aset informasi melalui pengenalan dan pengoperasian langkah- langkah melawan serangan siber," katanya melalui keterangan pers, Minggu (29/9/2024). Sementara Amit Nath, Co-Founder & CEO SecurityGen, mengatakan, kemitraan dengan NEC merupakan langkah penting untuk memperkuat sektor telekomunikasi Indonesia. "Bersama-sama, kami berkomitmen untuk membangun kompetensi lokal dan menerapkan strategi canggih berbasis riset untuk memastikan keamanan dan ketahanan jangka Panjang infrastruktur telekomunikasi," ujarnya.

Pentingnya kerja sama pemerintah dan swasta 

Sebagai tambahan informasi, Grant Thornton Indonesia sebelumnya juga menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan sistem keamanan siber. Goutama Bachtiar, IT Advisory Director Grant Thornton Indonesia mengatakan, serangan siber yang melumpuhkan layanan imigrasi ini adalah pengingat serius bahwa infrastruktur cadangan termasuk data cadangan menjadi sangat relevan. "Data resiliency selain ketersediaan data perlu menjadi fokus utama kedepannya dengan semakin maraknya serangan atau ancaman menggunakan teknik ransomware. Kita harus memastikan sistem dan data kita tidak hanya pulih dari insiden, tetapi juga lebih kuat dan juga berdaya tahan di masa depan," imbuh dia. Goutama menambahkan, investasi dalam teknologi keamanan siber harus menjadi prioritas utama. Namun, lebih dari itu, perlu dibangun budaya keamanan siber yang mencakup semua level organisasi, dari karyawan hingga eksekutif. Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan, serangan siber ke Pusat Data Nasional (PDN) pada Juni 2024 menyebabkan gangguan pelayanan pada 210 instansi pemerintah. Sejumlah instansi yang layanannya terdampak antara lain Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian PUPR, LKPP, hingga Pemerintah Daerah Kediri. Namun, dari 210 instansi terdampak, gangguan paling parah terjadi pada pelayanan keimigrasian Kemenkumham. Sebab, layanan publik tersebut menjadi salah satu yang paling intens diakses masyarakat.