e-Paper DPR RI

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029, Puan Maharani, menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat siap mengawal sejumlah isu krusial terkait pembangunan nasional. 

Puan menyoroti pentingnya penanganan isu kedaulatan pangan dan ketimpangan sosial sebagai bagian dari amanah yang diterima oleh anggota legislatif dari hasil pemilu.

Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10), Puan menegaskan bahwa para wakil rakyat memiliki tugas penting untuk memperbaiki kehidupan rakyat menuju kesejahteraan. 

Ia juga menyoroti adanya sejumlah permasalahan struktural yang harus segera diselesaikan.

Isu Struktural yang Mendesak

“Antara lain masalah struktural terkait kualitas sumber daya manusia, kedaulatan pangan, energi, industri nasional, UMKM, ketimpangan sosial, kemiskinan, dan sebagainya,” ujar Puan. 

Menurutnya, masalah-masalah tersebut membutuhkan perhatian serius agar Indonesia bisa bergerak maju dan mencapai pertumbuhan yang inklusif.

Puan juga menambahkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik internasional, sementara perekonomian nasional masih dalam proses pemulihan. 

Untuk menghadapi berbagai tantangan ini, Puan menegaskan bahwa DPR harus menggunakan fungsi-fungsi konstitusionalnya dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Menurut Puan, DPR harus melakukan intervensi dengan kebijakan negara yang melibatkan politik hukum, politik anggaran, dan politik pembangunan. 

Langkah-langkah ini diperlukan untuk merespons berbagai tantangan dalam membangun Indonesia yang lebih kuat.

Ia juga mengingatkan bahwa alat kelengkapan dewan (AKD) DPR, baik komisi maupun badan, memiliki tugas penting dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan diplomasi. 

Setiap komisi dan badan akan memiliki agenda yang spesifik dalam mendukung tugas tersebut.

Agenda Legislasi dan Pengawasan DPR

Dalam bidang legislasi, Puan menyatakan bahwa DPR bersama pemerintah bertanggung jawab untuk membentuk undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. 

DPR dan pemerintah akan menyusun Program Legislasi Nasional yang akan memprioritaskan undang-undang untuk lima tahun ke depan.

Sementara itu, dalam hal anggaran, Puan menjelaskan bahwa DPR wajib memastikan kebijakan dan program yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dijalankan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

DPR juga akan terlibat dalam memastikan pembangunan yang merata di seluruh daerah.

Puan juga menekankan pentingnya peran DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara. 

Pengawasan ini akan diarahkan demi meningkatkan kinerja pemerintah dan lembaga negara dalam menangani berbagai urusan rakyat.

Pembentukan AKD dan Menunggu Kabinet Baru

Dalam rapat tersebut, Puan menegaskan bahwa agenda DPR lebih lanjut akan ditetapkan oleh masing-masing Komisi dan Badan AKD setelah seluruh alat kelengkapan tersebut terbentuk. 

"Agenda-agenda kerja AKD DPR RI juga akan menunggu terbentuknya pemerintahan dan kabinet yang baru," tambahnya.

Puan Maharani, yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), akan memimpin DPR RI periode 2024-2029 bersama empat Wakil Ketua DPR, yaitu Adies Kadir (Fraksi Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Gerindra), Saan Mustofa (Fraksi NasDem), dan Cucun Ahmad Syamsurizal (Fraksi PKB). 

Kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi pembangunan nasional di berbagai bidang.