e-Paper DPR RI

KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim membuka rangkaian operasi Pengawasan Keimigrasian “Jagratara” dengan kegiatan apel pasukan di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Rabu (2/10/2024).

Apel tersebut dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali Dewa Jack, serta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Daniel Adityajaya.

Apel melibatkan 125 personel Imigrasi, yang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Imigrasi, Petugas Patroli, serta Petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Silmy menjelaskan, Operasi Jagratara merupakan operasi pengawasan orang asing yang dilaksanakan secara serentak oleh Petugas Imigrasi Bidang Penegakan Hukum se-Indonesia. Operasi ini diselenggarakan seiring peningkatan jumlah orang asing di Indonesia, terutama di sektor pariwisata dan investasi.

Operasi Jagratara yang diselenggarakan kali ini merupakan penutup pada 2024. Sepanjang 2024, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham telah melaksanakan dua kali operasi pengawasan orang asing serentak se-Indonesia.

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim membuka rangkaian operasi Pengawasan Keimigrasian "Jagratara".

“Pengawasan intensif diperlukan untuk menjamin bahwa setiap pendatang mematuhi aturan imigrasi yang berlaku di Indonesia. Kami ingin (memastikan bahwa) pelintas (yang datang ke Indonesia) berkualitas,” kata Silmy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (3/10/2024).

Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, lanjut Silmy, telah memerintahkan kantor imigrasi di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan operasi Jagratara. Pengawasan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi stabilitas keamanan dan mitigasi risiko.

Petugas yang menemukan dugaan pelanggaran dapat langsung melakukan penindakan kepada orang asing sesuai dengan aturan.

Pada kesempatan itu, Ditjen Imigrasi juga menyerahkan secara simbolis 20 unit kendaraan patroli baru dari total 265 kendaraan patroli kepada kantor imigrasi di Bali. Kendaraan ini diberikan untuk mendukung pengawasan keimigrasian serta meningkatkan mobilitas tim di lapangan.

Alokasi mobil patroli imigrasi menyesuaikan konsentrasi warga negara asing (WNA) di setiap wilayah. Dengan penambahan sarana dan prasarana tersebut, Petugas Migrasi diharapkan dapat melakukan penindakan lebih cepat dan memperluas jangkauan operasi.

“Kami ingin memastikan Indonesia menjadi destinasi yang nyaman bagi wisatawan dan investor mancanegara yang taat terhadap aturan. Di sisi lain, pengawasan keimigrasian diharapkan dapat menciptakan situasi aman bagi masyarakat Indonesia, khususnya dari kejahatan lintas negara atau orang asing yang mengganggu ketertiban umum,” tuturnya.