e-Paper DPR RI

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi pagu anggaran Rp 1.315,47 triliun sepanjang 10 tahun pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja. Jumlah tersebut terdiri atas pagu anggaran 2015-2019 mencapai Rp 564,93 triliun, serta pagu anggaran 2020-2024 sebesar Rp 750,54 triliun.

Lebih rinci, pagu senilai Rp 1.315,47 triliun tersebut terdiri dari Rp 408,76 triliun anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Rp 571,38 triliun untuk Ditjen Bina Marga, Rp 223,28 triliun untuk Ditjen Cipta Karya, serta Rp 94,77 triliun untuk Ditjen Perumahan.

Enedra mengatakan, terjadi peningkatan anggaran dari periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014-2029, dan periode kedua 2020-2024. Hal ini salah satunya karena pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kalau Cipta Karya ya dia besar sesudah IKN, kalau sebelumnya segini. Jadi ada tambahan berapa tuh di IKN sendiri tuh tambahannya hampir Rp 30 triliun Cipta Karya itu," kata Endra di Kementerian PUPR, ditulis Sabtu (5/10/2024).

Untuk perbandingannya, anggaran Ditjen Cipta Karya 2015-2019 sebesar Rp 96,35 triliun, di mana pada 2020-2024 anggarannya naik 31,74% menjadi Rp 126,93 triliun. Peningkatan juga terjadi di Ditjen SDA, di mana pada 2015-2019 anggarannya Rp 171,98 triliun dan pada 2020-2024 naik sekitar 37,67% menjadi Rp 236,78 triliun.

Lalu di Ditjen Bina Marga, anggarannya sebesar Rp 246,75 pada periode 2015-2019 dan naik sekitar 31,56% menjadi Rp 324,64 triliun pada periode 2020-2024. Terakhir untuk Ditjen Perumahan, pagu anggaran 2015-2019 mencapai Rp 45,04 triliun dan pada 2020-2024 naik sekitar 10,41% menjadi Rp 49,73 triliun.

"Perumahan itu juga 2015-2019, jadi nambahnya Rp 4 triliun. Ini kan ada IKN di sini," ujar Endra.

Selain IKN, Endra menjelaskan, ada sejumlah proyek prioritas selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Infrastruktur tersebut di antaranya ada bendungan dan jalan bebas hambatan alias jalan tol.

Di kesempatan berbeda, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dirinya tidak merasakan adanya kendala pembiayaan selama 10 tahun dipercaya menggerakan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Sebab, infrastruktur sendiri menjadi salah satu fokus pemerintah.

"Pembangunan infrastruktur 10 tahun, saya tidak merasakan adanya kendala pembiayaan. Karena prioritas Pak Presiden Jokowi-Pak Ma'ruf Amin, bahkan Pak Jokowi-Jusuf Kalla itu prioritasnya ada di infrastruktur," kata Basuki, di Kantor Kementerian PUPR.

Daftar Infrastruktur

Lebih lanjut untuk rinciannya, di bidang sumber daya air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari 61 unit bendungan yang dibangun. Bendungan yang telah selesai di antaranya adalah Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Kuningan.

Selaras dengan itu, pada periode 2014-2024 Kementerian PUPR membangun 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi. Di samping itu juga telah diselesaikan1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 km pengendali banjir dan pengaman pantai.

Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol. Salah satunya yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Jalan Tol Stabat-Tanjung Pura dan Tol Tebing Tinggi-Serbelawan-Sinaksak Sepanjang 72 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera.

Selanjutnya, melalui Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah diselesaikan 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 m pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass. Salah satu flyover yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Flyover Djuanda sepanjang 858 meter di Sidoarjo, Jawa Timur.

Di bidang permukiman Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 ltr/dtk, sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi. Selanjutnya ada penanganan kawasan permukiman 94.321 ha, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82% dari total populasi.

Selain itu, juga telah dilangsungkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di 15 kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar 5.939 unit.

Kemudian di bidang perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah. Lalu ada 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.