e-Paper DPR RI

Bandung - Rencana akselerasi pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) mendapat catatan dari DPRD. Pihak legislatif meminta pemerintah mengkaji serius rencana pembangunan tol dalam kota tersebut agar tidak menimbulkan masalah baru.

"Akselerasi pembangunan ini harus melalui benar-benar kajian lapangan, sehingga dalam pembangunannya nanti tidak menjadikan masalah masalah baru yang merugikan masyarakat banyak," ucap anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, Rabu (9/10/2024).

Andri menuturkan, pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek dalam kajian pembangunan BIUTR seperti aspek ekonomi hingga area pertokoan dan pemukiman. Aspek-aspek itu kata dia jangan sampai dirugikan dari lintasan tol dalam kota.

"Dari mulai akses jalan yang mudah nantinya dan yang paling penting efek ekonomi, toko, rumah makan bagi masyarakat yang terlintas pembangunan harus dapat dibantu. Jangan sampai nantinya sepi setelah pembangunan yang sebelumnya ramai," ujarnya.

Politisi PKS ini juga berpesan, keberadaan tol dalam kota harus bisa mengakomodir pergerakan seluruh warga Kota Bandung. Menurutnya, volume aktivitas warga Bandung lebih banyak terjadi di area pinggiran kota.

"Jadi pesannya adalah akses-akses mereka juga nanti harus terakomodir agar pergerakan orang bisa lancar tidak tersendat lama," ucap Andri.

Seperti diketahui, Pemkot Bandung berupaya mengakselerasi pembangunan BIUTR yang diharapkan dapat menjadi solusi kemacetan di Kota Bandung.

Sebagai langkah awal, Pemkot Bandung mulai membahas rencana pembangunan tol dalam kota dengan Kementerian PUPR dan Pemprov Jabar. Disebutkan, pembangunan BIUTR sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kita lakukan koordinasi di Kota Bandung sebagai daerah yang terdampak PSN. Secara kebijakan tata ruang dan APBD, kita harus memberi dukungan agar proyek ini lancar," ujar Pj Wali Kota Bandung A Koswara, Selasa (8/10/2024).