| Isi Artikel |
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana menambah modal 28 badan usaha milik negara pada semester II-2016. Tambahan senilai Rp 64,87 triliun melalui mekanisme penyertaan modal negara ini diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016.
"Untuk yang sudah disepakati dalam APBN 2016, pembahasannya tinggal soal pencairannya saja. Persetujuan oleh DPR sebatas untuk yang baru diusulkan pada RAPBN Perubahan 2016," kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, di Jakarta, Selasa (7/6).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 telah mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) Rp 44,48 triliun untuk 27 badan usaha milik negara (BUMN). Tentang anggaran belanja itu, Bambang menyatakan, pembahasan dengan komisi hanya sebatas soal pencairan. Bukan lagi soal persetujuan. Alasannya, alokasinya sudah disetujui pada APBN 2016.
Sesuai dengan permintaan DPR pada rapat paripurna tentang persetujuan Rancangan Undang-Undang APBN 2016 akhir tahun lalu, alokasi PMN untuk 27 BUMN itu ditunda. Karena itu, hingga kini pemerintah tidak bisa mencairkan anggaran tersebut.
Dalam Rancangan APBN Perubahan 2016, pemerintah mengusulkan PMN baru senilai Rp 20,39 triliun. PMN baru diusulkan untuk BPJS Kesehatan senilai Rp 6,83 triliun. Selain itu, diusulkan tambahan PMN untuk PT PLN senilai Rp 13,56 triliun.
Sebelumnya, pada APBN 2016, pemerintah telah mengalokasikan PMN ke PT PLN senilai Rp 10 triliun. Dengan demikian, total PMN untuk PT PLN mencapai Rp 23,56 triliun. Menurut Bambang, tambahan PMN ke PT PLN tersebut bukan suntikan dana segar. Tambahan modal tersebut merupakan hasil revaluasi aset.
Direktur Indonesia Budget Center Roy Salam berpendapat, PMN dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas BUMN dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, BUMN pada gilirannya akan memberikan laba usaha kepada negara.
Namun, ia mengingatkan, publik perlu mengawal penganggaran, penyaluran, dan penggunaan PMN. Pemerintah diharapkan lebih mengantisipasi potensi kebocoran anggaran di BUMN.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto berpendapat, sejauh ini PMN belum dibarengi dengan sistem transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, PMN potensial menjadi bancakan di antara pemangku kepentingan terkait, terutama elite partai politik.
Langkah strategis
Pada kesempatan terpisah, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) merekomendasikan sejumlah langkah strategis kepada Presiden Joko Widodo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah-langkah strategis ini diyakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen pada 2018.
Ketua KEIN Soetrisno Bachir menuturkan, dukungan sumber daya manusia, sumber daya alam, geografis, dan sumber pendanaan memungkinkan Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan 7 persen itu. "Langkah-langkah strategis itu meliputi upaya untuk menjaga pertumbuhan investasi, ekspor, impor, dan konsumsi. " kata Soetrisno seusai bersama anggota KEIN diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa. (LAS/AHA)
|
