e-Paper DPR RI

Pada masa libur Natal dan Tahun Baru mendatang, harga tiket pesawat diperkirakan masih mengikuti tarif batas atas.

Oleh YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melalui project management office akan melanjutkan kinerja Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional yang sebelumnya dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sebab, pembahasan dan tim baru yang terbentuk dari awal akan memperlambat pencapaian rencana penurunan harga tiket pesawat.

Pembahasan soal harga tiket pesawat masih terus berlangsung. Dalam pemerintahan sebelumnya, Kemenkomarves membentuk Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional pada Juli 2024.

”Terkait dengan Satgas (Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional), itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan saya sebut tadi mengenai tarif penerbangan domestik. Nah, tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait yang masuk dalam satgas, yaitu Kemenhub dan Pertamina,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers rapat koordinasiyang dipimpin Kementerian Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Dalam konferensi pers itu, hadir pula sejumlah pejabat. Mereka, antara lain, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, PMO dibentuk guna menyelaraskan kebijakan Kemenhub dan Kemenpar. PMO merupakan tim atau departemen khusus yang berperan mendukung proyek perencanaan, pemantauan, dan pelaporan kemajuan proyek. PMO bertanggung jawab memastikan proyek berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai anggaran.

”Kami akan membentuk tim bersama untuk memberikan solusi. Adanya PMO bakal menyelaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah keputusan yang bisa memberikan solusi (bagi sektor pariwisata), termasuk mengenai harga tiket pesawat,” kata Erick (Kompas.id, 31/10/2024).

Menanggapi hal ini, pengamat penerbangan Gatot Rahardjo mempertanyakan apakah tim pembahas masih akan sama seperti saat di bawah kepemimpinan Kemenkomarves. Sebab, pembahasan soal harga tiket pesawat ini menyangkut persoalan dan komunikasi antarkementerian.

”Apakah tim yang membahas masih sama? Kalau masih, apakah kewenangannya juga masih sama mengingat ini harus antarkementerian, sedangkan lembaga Kemenkomarves-nya saja sudah tak ada lagi,” ujarnya.

Apabila tim pembahasnya tak sama, pertanyaan selanjutnya bagaimana laporan dari tim terdahulu. Gatot juga mempertanyakan cakupan kewenangan tim baru.

Gatot mewanti-wanti agar tim baru tak sekadar meminta maskapai menurunkan harga tiket tanpa diikuti penurunan biaya komponen lain. Jika hal itu terjadi, risiko menimpa maskapai.

Dalam waktu dekat, Gatot memperkirakan harga tiket belum turun. Jika pun turun, biaya akan terkoreksi sedikit dalam masa normal (low season). Namun, maskapai tampaknya masih akan menjual harga tiket pesawat mengikuti tarif batas atas (TBA) pada masa puncak libur Natal dan Tahun Baru mendatang.

Idealnya, PMO ini dapat meneruskan kinerja Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional yang dibentuk Kemenkomarves. Jangan justru membentuk tim baru yang akan bekerja dari awal.

”Kalau memang biaya-biaya bisa diturunkan, antara lain harga avtur, bea masuk suku cadang pesawat dihapus, dan sejumlah pajak ditiadakan dalam sebulan ini, harusnya harga bisa turun,” katanya.

Namun, kata Gatot, maskapai di seluruh dunia menjual tiket harga tinggi setiap peak season. Skema ini untuk menutup penjualan saat low season.

Apabila PMO sudah mulai bekerja, hasilnya akan terlihat ketika maskapai dapat menjual harga tiket di bawah TBA. Ia memperkirakan, Natal dan Tahun Baru kali ini dapat menjadi masa puncak terakhir maskapai menjual harga tiket pada level TBA. Tahun depan, harga tiket di bawah TBA, apa pun musimnya.

Guna mengoptimalkan kinerja PMO, kewenangan harus dipertegas dan diperluas. Sebab, kinerja mereka menyangkut berbagai kementerian dan lembaga.

”Jangan sampai keputusannnya nanti mentah karena tak diikuti oleh kementerian atau lembaga yang terlibat. Tim ini harus bekerja cepat, tetapi juga cermat, melibatkan berbagai stakeholder,” ujar Gatot.