e-Paper DPR RI

Kecelakaan truk bermuatan besar kerap terjadi karena minimnya kompetensi dan kesejahteraan para pengemudinya.

Oleh Yosepha Debrina Ratih Pusparisa

Rangkaian kecelakaan yang melibatkan truk akibat rendahnya kompetensi para pengemudi terus terjadi. Seolah tidak belajar dari berbagai insiden sebelumnya, kejadian-kejadian ini mencerminkan lemahnya tata kelola serta kurangnya upaya perbaikan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

Terbaru, kecelakaan beruntun yang diduga dipicu rem blong truk pengangkut kardus di Jalan Tol Cipularang Km 92, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin (11/11/2024). Insiden itu menambah panjang daftar kecelakaan angkutan barang. Dalam rentang 31 Oktober-7 November 2024, sedikitnya tiga kecelakaan terjadi di Jawa Tengah dan Banten hingga memakan korban jiwa.

Kondisi ini diperkuat dengan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menunjukkan, mobil barang dan bus menempati urutan kedua sebagai kendaraan terbanyak yang terlibat kecelakaan, setelah sepeda motor, dalam tiga tahun terakhir. Persentasenya mencapai 8-12 persen dari total kendaraan terlibat kecelakaan.

Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub Amirulloh mengatakan, truk besar berperan penting dalam logistik guna mengangkut barang secara efisien. Namun, ukuran yang besar dapat menjadi bumerang dalam operasionalnya.

”Dimensi yang besar membuat mereka (truk) sulit dikendalikan, bermanuver, dan berhenti saat terjadi kecelakaan. Selain itu, ukuran dan berat truk cenderung meningkatkan kemungkinan kecelakaan dengan cedera parah,” ujar Amirulloh dalam Sosialisasi Peraturan Angkutan Barat Berkeselamatan di Gedung Kemenhub, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Dalam acara itu hadir pula sejumlah pejabat lain. Beberapa di antaranya Wakil Menhub Suntana, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin, Investigator Senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ahmad Wildan, Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Ernita Titis Dewi, serta pengamat transportasi Djoko Setijowarno.

Selama ini, kecelakaan akibat kelalaian pengemudi menghantui para pengemudi truk. Kecelakaan ”konyol” kerap terjadi karena musibah-musibah itu dapat dihindari dan tidak seharusnya terjadi.

Dalam kecelakaan Cipularang, misalnya, tingkat kemiringan hanya 5 persen, tergolong standar. Berbeda dengan tebing Breksi, Yogyakarta, yang tingkat kemiringannya mencapai 35 persen.

”Jalan kita boleh enggak substansial. Di seluruh dunia, enggak ada negara yang (seluruh) jalannya substansial, tetapi kalau pengemudinya mengerti cara menyetir, seharusnya enggak celaka,” ujar Wildan.

Prinsip-prinsip keilmuan sains mesti dipahami dan diterapkan. Pada jalanan menurun, misalnya, gaya gravitasi bumi yang banyak berperan sehingga perlu menggunakan gigi rendah (engine brake), kemudian gunakan rem bantuan (exhaust brake).

Selain kompetensi pengemudi truk yang rendah, liberalisasi angkutan barang seluruhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Namun, hal itu tak diikuti dengan standar keselamatan dan aspek-aspek lainnya demi efisiensi biaya.

”Di negara maju, mekanisme pasar berjalan. Namun, norma-norma batasan aturan teknis keselamatan kendaraan, regulasi pengemudi, dan lain-lain dijalankan secara ketat. Liberalisasi hanya dalam pengenaan tarif dengan tetap memenuhi standar keselamatan dan beberapa norma tetap diperhatikan,” tutur Djoko.

 

Kecelakaan truk yang kerap terjadi di Indonesia, bahkan peringkat kedua setelah sepeda motor, menunjukkan tata kelola angkutan logistik di Indonesia masih buruk.

Dalam realitasnya, masih banyak pengemudi truk bekerja tanpa pengetahuan yang cukup dan bekerja tanpa upah standar. Ada pula pembiaran pengemudi truk anak-anak membawa material, seperti terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Isu lainnya adalah krisis pengemudi angkutan barang.

”Sopir itu pasti enggak mau celaka. Itu prinsip dasarnya. Enggak ada di dunia ini yang siap bunuh diri, kecuali hanya sopir Indonesia. Naik kendaraan sudah calon tersangka. Naik kendaraan siap celaka. Naik kendaraan siap ditarik pungutan liar, mulai yang berseragam hingga yang tak berpakaian,” ujar Djoko.

Perbaikan tata kelola

Rentetan kecelakaan ini terjadi karena kurangnya ilmu dan kompetensi para pengemudi truk. Alhasil, mayoritas yang kini bekerja sebagai sopir menjalani profesinya karena keterpaksaan, sulitnya mencari pekerjaan.

Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub Ahmad Yani mengatakan bahwa saat ini Indonesia tengah kekurangan pengemudi truk yang mumpuni. Regenerasi pun sangat terbatas.

Guna meminimalisasi kecelakaan dan memberi pemahaman kepada para sopir truk, KNKT bekerja sama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyosialisasikan langkah-langkah memastikan kendaraan truk siap beroperasi. Penjelasan dimulai dari langkah dasar menyiapkan kendaraan dengan roda terganjal, rem tangan diturunkan, dan persiapan teknis lainnya, hingga pemeriksaan dan tekanan angin ban.

”Dan, kalau ini dijalankan hanya 5 menit, enggak sampai 10 menit. Terakhir, saya juga berikan nomor handphone saya. Setiap mau berangkat, periksa dulu. Manajer (perusahaan) bisa telepon saya,” kata Wildan.

Ia mengajak dinas perhubungan provinsi dan kabupaten/kota serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) mulai menguji dan memeriksa truk-truk yang ditemui di jalan. Mereka perlu lebih aktif memeriksa ke beragam tempat, seperti tempat wisata dan terminal.

”Periksa saja, kalau yang enggak benar, langsung ditilang. Untuk memeriksa kendaraan truk dan bus sistem rem baik atau tidak, hanya butuh waktu 5 menit. Ketika ini dijalankan, kita dapat memutus mata rantai adanya kendaraan tidak layak jalan beroperasi,” tutur Wildan.

Selain mengawasi secara ketat di lapangan, kompetensi para sopir truk juga harus ditingkatkan. Selama ini, mereka berlatih seadanya tanpa melalui sekolah, khusus seperti pilot, nakhoda, dan masinis yang wajib menempuh pendidikan formal.