e-Paper DPR RI

Meski demikian, anggota Komisi IV DPR dan juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu tak patah arang. Luluk yang merupakan pengusul Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA), serta salah satu yang menggaungkan wacana hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 itu, berencana untuk membangun organisasi yang bisa menjadi sekolah untuk meningkatkan kesadaran politik warga.

Menurut rencana, organisasi itu tidak hanya menyasar warga, tetapi juga para kepala desa agar memiliki pemahaman yang utuh mengenai anggaran, perancangan kebijakan publik yang inklusif, serta peningkatan partisipasi perempuan dan anak muda dalam politik.

”Saya ingin membangun kepemimpinan di level lokal, untuk mempersiapkan warga nantinya, apa pun peran yang akan dipilih, mereka akan menjadi orang-orang yang sudah cukup punya pengetahuan terkait dengan kebijakan publik dan bagaimana menyusun kebijakan publik yang bagus,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Namun, di tengah rencana tersebut, Luluk justru mendapatkan penugasan dari partainya untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Timur pada November mendatang. Akhir Agustus lalu, sehari sebelum pendaftaran Pilkada 2024 ditutup, Luluk ditugaskan untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur dan didaftarkan pada hari terakhir tahapan tersebut.

”Jadi, irama hidup saya ini nyaris tidak pernah berhenti, saya mendapatkan wow, bahkan di waktu yang sudah menjelang akhir pendaftaran (Pilkada 2024). Mungkin ini juga panggilan hidup saya sebagai aktivis yang memang harus on call untuk rakyat selama 24 jam,” kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri itu.

Sekalipun belum pernah menjadi kepala daerah, Luluk mengaku rekam jejaknya sebagai anggota DPR menjadi bekal yang penting, baik saat berkontestasi di pilkada maupun jika terpilih sebagai gubernur nantinya. Hal itu tidak terlepas dari pemahaman utuh mengenai kerja pemerintah yang biasanya dievaluasi oleh DPR. Lebih dari itu, jejaring dengan sejumlah pihak, antara lain pemerintah, pejabat, akademisi, dan pengusaha, baik di dalam maupun luar negeri yang terbentuk selama bertugas selama lima tahun di parlemen menjadi amunisi lainnya.

”Jawa Timur itu, kan, butuh pemimpin yang luwes gitu lho, tidak di situ-situ saja,” ujarnya.

Jejaring yang terbentuk selama menjadi anggota DPR juga dinilai penting oleh Taufik Basari saat sudah tak lagi berada di parlemen. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem yang gagal mempertahankan kursinya saat bertarung di dapil Lampung I pada Pileg 2024 itu berencana untuk tetap mengadvokasi masyarakat dalam isu reformasi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi. Selama menjabat sebagai anggota DPR periode 2019-2024, ketiga isu itu pula yang menjadi prioritasnya.

”Jaringan sudah semakin luas, pengalaman untuk melakukan lobi, mengetahui bagaimana suatu kebijakan itu lahir dari proses politik, itu pengalaman berharga yang akan saya jadikan bagian untuk mengoptimalkan advokasi terhadap isu-isu tersebut,” kata Taufik.

Mantan aktivis Reformasi 1998 yang kini menjadi Ketua DPP Partai Nasdem itu mengakui, tujuan utamanya menjadi wakil rakyat adalah melanjutkan advokasi warga melalui jalur kekuasaan.

Selama lima tahun terakhir, Taufik menimba banyak pengalaman untuk melobi, mendesak, dan merumuskan kebijakan publik langsung dari dalam institusi yang membuatnya. Langkah-langkah di parlemen itu kini berhenti, tetapi pengalaman sebagai wakil rakyat, menurut dia, harus bisa menjadi bekal untuk memperkuat perjuangan di tengah masyarakat.

Mengenai langkah politik berikutnya, sebagai anggota bahkan pimpinan parpol, Taufik mengatakan, itu harus diselaraskan dengan keputusan partai. Apalagi, kendati tidak lagi menjabat di DPR, Taufik masih tetap menjadi bagian dari pengurus pusat Nasdem.

”Ketika sudah tidak lagi menjadi anggota dewan, tentu punya keterbatasan. Oleh karena itu, mari kita lihat apakah penugasan dari partai bisa tetap saya gunakan untuk memperbesar lagi advokasi masyarakat atau saya kembali ke tengah masyarakat, yakni ke gerakan masyarakat sipil untuk berjuang dari luar,” tuturnya.

Pendidikan ideologi

Sama halnya dengan Taufik, anggota Komisi IV DPR sekaligus Ketua Badan Pengkajian MPR dari Fraksi PDI-P, Djarot Saiful Hidayat, juga gagal untuk kembali ke DPR periode lima tahun mendatang.

Mantan Gubernur DKI Jakarta yang maju di Dapil Sumatera Utara III pada Pileg 2024 itu pun akan melanjutkan aktivitas kepartaian mengingat ia masih akan menjabat sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Ideologi dan Kaderisasi, hingga 2025 mendatang. Untuk itu, Djarot berkomitmen tetap aktif di partai untuk menanamkan ideologi dan melakukan proses pendidikan kader, terutama kepada anggota baru PDI-P.

”Pancasila harus mampu diamalkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan partai harus ikut mengawal itu,” ujar Djarot.

Selain di partai, Djarot pun memiliki perhatian besar pada ranah pendidikan yang lebih luas. Hingga saat ini, ia aktif sebagai bagian dari dewan pembina di Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, Jawa Timur. Yayasan tersebut mengelola pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Tak hanya itu, Djarot juga mendirikan Yayasan Membangun Karakter Bangsa (Mekar Bangsa) di Blitar, Jawa Timur, untuk membantu pendidikan anak usia dini di Blitar.

Politisi yang juga pernah menjadi dosen itu mengaku sangat bersemangat untuk menggeluti bidang pendidikan, khususnya penanaman ideologi, baik dalam ranah kepartaian maupun kehidupan masyarakat. Sebab, menurut dia, pembangunan bangsa ini tidak bisa hanya fokus pada ”badannya”, tetapi juga harus lebih dulu fokus pada jiwanya. Pendidikan karakter menjadi krusial di tengah tantangan bangsa yang semakin tidak mudah, mulai dari pragmatisme, hedonisme, hingga nilai-nilai liberalisme dan kapitalisme.

”Pada pembangunan karakternya. Pembangunan jiwa bangsa. Pembangunan nilai-nilai budaya bangsa. Pembangunan kepribadian bangsa. Jadi, tidak hanya fisiknya. Sesuai dengan lirik ’Indonesia Raya’, lagu bangsa itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Makanya, saya aktif di situ,” ucap Djarot.

Baik Luluk, Taufik, maupun Djarot hanya sebagian dari para anggota DPR petahana yang tak bisa kembali melenggang ke Senayan.

Berdasarkan penelusuran Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada April 2024, dari total 580 anggota DPR terpilih lima tahun mendatang, ada 56,4 persen petahana dan 43,6 persen anggota baru. Bagi anggota DPR 2019-2024 yang tak terpilih kembali, hari ini, Senin (30/9/2024), menjadi hari terakhir sebagai anggota DPR karena pada Selasa (1/10/2024), anggota DPR 2024-2029 akan dilantik. Sekalipun tak lagi berjuang di parlemen, masih banyak kanal politik yang bisa dijajaki, asalkan kepentingan rakyat tetap menjadi panglima.