Cari Isi e-Paper
- Komisi I
- Komisi II
- Komisi III
- Komisi IV
- Komisi V
- Komisi VI
- Komisi VII
- Komisi VIII
- Komisi IX
- Komisi X
- Komisi XI
- Pimpinan
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi
- Badan Anggaran
- Badan Urusan Rumah Tangga
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen
- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
- Panitia Khusus
- Mahkamah Kehormatan Dewan
- Persidangan Paripurna
- Ketua
- Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan
- Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan
- Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan
- Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Komisi XII
- Komisi XIII
- Badan Aspirasi Masyarakat
- Ketua DPR RI
Koleksi Perpustakaan DPR RI
| Judul | Pembangunan Infrastruktur Jadi Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi |
| Tanggal | 09 Januari 2025 |
| Surat Kabar | Kompas |
| Halaman | 9 |
| Kata Kunci | Pekerjaan umum |
| AKD |
- Komisi V |
| Isi Artikel | Kementerian terkait harus mampu merumuskan kebijakan dan mengawal RPJMN 2025-2029 sesuai visi-misi Astacita Presiden Prabowo Subianto. JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan infrastruktur harus menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berdampak luas pada masyarakat. Untuk mewujudkannya dan selaras dengan visi-misi Astacita Presiden Prabowo Subianto, diperlukan koordinasi yang erat antar-kementerian terkait. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan dalam pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi kementerian harus saling berkoordinasi karena saling membutuhkan satu sama lainnya. ”Infrastruktur diharapkan benar-benar menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Membantu pertumbuhan ekonomi 8 persen, swasembada pangan, energi, hilirisasi, digitalisasi, pembangunan manusia melalui sektor kesehatan termasuk makan bergizi gratis, dan pembangunan lainnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Agus, Rabu (8/1/2025). Dalam mencapai pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, Agus menggelar rapat tertutup bersama lima kementerian. Adapun rapat koordinasi itu dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Hadir pula Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Pertemuan Agus bersama kementerian di bawahnya itu untuk merumuskan kebijakan dan mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Kementerian terkait diharapkan bisa menerjemahkan dan mengimplementasikan RPJMN sesuai visi-misi Astacita Presiden Prabowo. Tidak hanya koordinasi antar-kementerian, Agus juga menekan koordinasi dan integrasi kementerian dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti kepala daerah, dalam menyukseskan program pembangunan nasional. Sebagai contoh dalam pembangunan bendungan di sejumlah daerah terutama yang berfungsi sebagai irigasi agar bisa berdampak pada sektor pertanian dalam konteks menuju swasembada pangan. Rapat juga membahas terkait bidang tata ruang. Agus berharap melalui one map policy dan one spatial planning policy, pembangunan di Indonesia lebih tertata. Menurut Agus, kebijakan itu bisa diletakkan sesuai dengan kepentingan menjaga lahan untuk sawah agar berproduksi dengan baik. ”Harus melindungi lahan-lahan sawah agar produktivitas pertanian terjaga. Namun, kita tahu seiring dengan pertumbuhan penduduk dan migrasi harus ada lahan yang dipersiapkan juga untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman,” katanya. Agus mengingatkan, masih terjadi backlog sekitar 10 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan sekitar 26 juta warga yang tinggal di rumah kategori tidak layak huni. ”Ini yang terus dikejar, termasuk memindahkan masyarakat yang pindah di kolong jembatan masuk ke rumah susun sederhana,” kata Agus. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat tertutup terkait permukiman. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait seusai rapat, Selasa (7/1/2025), menyebutkan per 20 Oktober sudah 40.000 rumah dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun lahan yang disiapkan untuk membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah lahan-lahan sitaan dari koruptor, lahan yang hak guna usaha (HGU)-nya tidak diperpanjang, dan lahan BUMN. Masyarakat berpenghasilan rendah ini adalah warga dengan pendapatan di bawah Rp 8 juta. Selain itu, diharapkan masyarakat sektor informal bisa mengakses pembiayaan rumah MBR sepanjang memiliki penghasilan (Kompas.id, 8/1/2024). Lalu, bidang transportasi juga menjadi sektor penting yang perlu mendapatkan perhatian. Pengembangan transportasi multimoda, termasuk udara, darat, laut, dan kereta api, bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Beberapa evaluasi terkait Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10 persen. Penurunan harga ini akan upaya saat memasuki masa Ramadhan besok. Tak hanya tiket pesawat, tetapi juga tiket moda transportasi lainnya. Agus juga menyinggung terkait transportasi untuk daya angkut logistik satu daerah ke daerah lain tidak hanya di Jawa dan Sumatera, tetapi juga harus merata antarpulau lainnya. ”Di sini yang menjadi tantangan untuk dikulik berapa kapasitas yang dimiliki, kekurangannya seperti apa, supply demand-nya terjawab atau tidak, kalau ada peremajaan berapa dan termasuk pengadaan baru. Itu semua membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang ketat,” ujar Agus. Lalu, bidang transportasi juga menjadi sektor penting yang perlu mendapatkan perhatian. Pengembangan transportasi multimoda, termasuk udara, darat, laut, dan kereta api, bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Beberapa evaluasi terkait Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10 persen. Penurunan harga ini akan upaya saat memasuki masa Ramadhan besok. Tak hanya tiket pesawat, tetapi juga tiket moda transportasi lainnya. Agus juga menyinggung terkait transportasi untuk daya angkut logistik satu daerah ke daerah lain tidak hanya di Jawa dan Sumatera, tetapi juga harus merata antarpulau lainnya. ”Di sini yang menjadi tantangan untuk dikulik berapa kapasitas yang dimiliki, kekurangannya seperti apa, supply demand-nya terjawab atau tidak, kalau ada peremajaan berapa dan termasuk pengadaan baru. Itu semua membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang ketat,” ujar Agus. Isu lainnya terkait kerentanan bencana di Indonesia. Pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya melanjutkan, tetapi juga perlu adaptif dan responsif terhadap berbagai potensi bencana. Seperti pembangunan tanggul raksasa di pantai utara Jakarta, infrastruktur pendukung lainnya perlu diperhatikan, seperti normalisasi 13 sungai di Jakarta. Belum lagi penanganan penurunan permukaan tanah karena pengguna air secara berlebihan. Untuk menciptakan semua pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan dirasakan oleh masyarakat, Agus mengaku memerlukan anggaran yang besar. ”Tantangan dari kekurangan anggaran melalui pendanaan yang kredibel. Ini terus kami pikirkan. Tentu pemerintah tidak bisa sendiri. Kita melibatkan atau memperkuat kerja sama dengan badan usaha. Investasi harus dihadirkan dari dalam dan luar negeri,” kata Agus. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, melalui anggaran sebesar 353 juta dollar AS, pihaknya akan memprioritaskan penyusunan rencana detail tata ruang (RDRT).
Anggaran itu juga diprioritaskan untuk peta kadastral, terutama untuk pemetaan tanah, tapal batas dengan hutan, agar tidak saling bertabrakan, dan tapal batas transmigrasi. ”Lalu, pemetaan dan pendataan tanah adat atau ulayat agar tidak terjadi masalah. Kemudian, (anggaran) sistem informasi pertanahan,” ujar Nusron.
|
| Kembali ke sebelumnya |