e-Paper DPR RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI ramai-ramai mengkritik Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mewujudkan swasembada pangan. Hal itu mengemuka saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan Rapat Kerja dengan Komisi IV di DPR Jakarta, Selasa (5/11/2024). Anggota DPR RI Fraksi Golkar Firman Subagyo mengaku kecewa lantaran program swasembada pangan selalu gagal meski anggaran ditambahkan.

“Kami Komisi IV yang paling lama di sini merasa gagal setiap ganti menteri visi misinya swasembada pangan untuk kedaulatan pangan. Dari anggaran sekian triliun menjadi sekian triliun (anggaran naik) tapi target itu tidak pernah tercapai,” ujarnya. Firman menilai target tersebut tidak tercapai lantaran adanya kesalahan dalam sistem yang digunakan. Politik Desentralisasi dan Kinerja Pendidikan Artikel Kompas.id Dia pun menyarankan ke Kementerian Pertanian agar sistem yang dibangun harus berdasarkan regulasi yang mendukung tercapainya target tersebut. “Kami Komisi IV perlu ada patokan penjelasan road mapnya sepeti apa sehinga ada penguatan dan masukan dari kegagalan yang lalu karena pencetakan sawah saja setiap tahun muncul tapi selalu gagal,” ungkapnya.

Baca juga: Peran Strategis Bulog Mewujudkan Swasembada Pangan

Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta Kementan agar tidak fokus pada komoditas beras dan jagung untuk ketahanan pangan. Sebab dia bilang Indonesia memiliki beragam komoditas lain yang bisa ikut mendongkrak ketahanan pangan tercapai. “Seperti sagu, itu banyak daerah yang memiliki potensi besar untuk mengembang akan sagu, sehingga sagu ini juga bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan,” jelasnya. Dia juga meminta Kementan ikut memaksimalkan potensi daerah kepulauan dalam program tersebut. Kemudian Anggota Komisi IV lainnya, Rajiv, meminta penjelasan dari Kementan untuk perkembangan proyek Food Estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Baca juga: Langkah Pemerintah Wujudkan Swasembada Pangan Tanpa Tebang Hutan

Menurut dia program tersebut harus dipantau lantaran fungsi dari program itu sangat baik untuk menciptakan kedaulatan pangan. “Namun meski begitu kami juga ingin tahu bagaimana perkembangannya apakah keberlanjutannya masih berlangsung atau seperti apa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara,” ujar Rajiv.