e-Paper DPR RI

Pemerintah harus ikut andil dalam kebijakan penurunan harga tiket. Kajian komprehensif untuk mengimplementasikan kembali aturan ini harus dilakukan.

Oleh Yosepha Debrina Ratih PusparisaMempertanyakan peran pemerintah

Dalam survei APJAPI, mayoritas penumpang atau 69 persen responden menyatakan harga tiket tidak jauh berbeda – sama saja dan/atau sedikit lebih murah – dibandingkan harga tiket sebelum diskon. Hanya 18 persen yang berpendapat harga tiket jauh lebih murah dibandingkan harga tiket sebelum dikeluarkannya kebijakan. Sisanya, penumpang merasa harga tiket lebih mahal daripada sebelum kebijakan berlaku.

Survei yang dilakukan selama 19 Desember 2024-3 Januari 2025 ini menyaring 237 responden. Metode yang digunakan simple random sampling yang dijawab penumpang domestik dengan boarding pass. Penelitian itu memiliki margin of error 6,37 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Mempertanyakan peran pemerintah

Dalam survei APJAPI, mayoritas penumpang atau 69 persen responden menyatakan harga tiket tidak jauh berbeda – sama saja dan/atau sedikit lebih murah – dibandingkan harga tiket sebelum diskon. Hanya 18 persen yang berpendapat harga tiket jauh lebih murah dibandingkan harga tiket sebelum dikeluarkannya kebijakan. Sisanya, penumpang merasa harga tiket lebih mahal daripada sebelum kebijakan berlaku

Survei yang dilakukan selama 19 Desember 2024-3 Januari 2025 ini menyaring 237 responden. Metode yang digunakan simple random sampling yang dijawab penumpang domestik dengan boarding pass. Penelitian itu memiliki margin of error 6,37 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Alvin mengatakan, selama libur Natal dan Tahun Baru lalu, kontribusi penurunan harga tiket pesawat hanya dari badan usaha, termasuk perusahaan pelat merah. Pemerintah dinilai kurang andil dalam kebijakan yang disusun.

”Perannya pemerintah apa? Pajak pun enggak turun. Nah, kalau memang pemerintah mau harga langsung turun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dihapus itu langsung turun minimal 12 persen. Jadi jangan cuma badan usaha terus yang digencet. Pemerintah sendiri juga jalan, dong,” tutur Alvin yang juga pakar penerbangan.

Sejumlah perusahaan pelat merah juga terdampak, antara lain PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, dan PT Angkasa Pura Indonesia. Mereka sebagai badan usaha wajib menyetor dividen.

Keputusan menghapus PPN pada tiket penerbangan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini, penerbangan merupakan satu-satunya transportasi publik yang dibebani PPN. Sebab, moda ini dinilai menjadi transportasi kalangan menengah atas. Namun, harga tiket juga masih diatur tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) serta menjadi tolok ukur inflasi.

Lukman mengemukakan, masyarakat memang perlu diedukasi untuk memanfaatkan moda transportasi yang lain. Harga tiket kereta api Jakarta-Surabaya, misalnya, menyentuh Rp 2,5 juta, sedangkan tiket pesawat bisa dijangkau mulai harga Rp 1 juta. Namun, respons masyarakat terhadap kedua moda tersebut berbeda.

Pembahasan mengenai revisi TBA dan TBB telah dilakukan pada ranah Kemenhub dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Namun, Lukman belum dapat memastikan kapan hasilnya bisa diumumkan.

”Ini memang harus dibahas, baik di lingkungan kami maupun di Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sudah mulai dibahas. Ini memang menjadi hal yang penting,” kata Lukman.

Kebijakan tiket Lebaran

Pemerintah telah memutuskan bahwa tiket moda transportasi tidak naik pada masa libur Lebaran mendatang. Namun, keputusan harga tiket pesawat masih belum dapat diumumkan. Walakin, keselamatan tetap harus diprioritaskan.

Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan resminya mengatakan, koordinasi antara kementerian semakin diperkuat guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

Keberhasilan pemerintah dalam menekan harga tiket pesawat dan mengurangi kemacetan selama periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025 menjadi pengalaman berharga dalam menghadapi musim Lebaran 2025.

Terkait kemungkinan penurunan harga tiket pesawat untuk Lebaran tahun ini, Erick menyampaikan bahwa keputusan tersebut masih menunggu arahan Presiden.

"Kami memastikan semua sesuai arahan Presiden. Saya belum bisa berkomentar lebih jauh, tetapi yang pasti sinergi pelayanan kepada masyarakat akan menjadi prioritas," katanya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa harga tiket moda transportasi darat, kereta api, dan laut tidak akan naik pada Lebaran mendatang. Hal ini diputuskan dalam rapat koordinasi bersama jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, Perusahaan Umum Damri, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Jasa Marga.

”Kami pastikan tidak ada kenaikan harga tiket untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menekan biaya yang dibutuhkan masyarakat selama mudik. Apakah komponen itu nanti ada diskon, tentu ada tugas pokok dan fungsi yang lebih tinggi sesuai aturan Menhub ataupun lainnya nanti,” tutur Erick.

Selain itu, kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa transportasi juga akan ditingkatkan. KAI, misalnya, merampingkan jumlah penumpang KA ekonomi dari 100 kursi per kereta menjadi 72 kursi atau selisih 22 kursi dari kelas bisnis yang berkapasitas 50 kursi tiap kereta.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, dia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN untuk kesiapan mudik Lebaran 2025. Salah satu koordinasi itu akan membahas terkait harga tiket moda transportasi.

”Kami akan koordinasi persiapan mudik Lebaran. Merancang strategi untuk menghadirkan pelayanan transportasi yang optimal. Kami berupaya harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang menggunakan transportasi darat, laut, udara, maupun kereta api,” ujar Agus.

Agus menekankan, arus mudik lebaran 2025 diperkirakan akan meningkat. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan transportasi pelayanan dan keselamatan menjadi hal utama.