e-Paper DPR RI

Pemangkasan anggaran Kementerian PU bisa berdampak pada pembangunan jalan tol.  Badan Pengatur Jalan Tol pun mengevaluasi pembangunan tersebut.

Oleh Abdullah Fikri Ashri

JAKARTA, KOMPAS - Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum di bidang infrastruktur bakal berimbas pada pembangunan jalan tol. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT pun masih mengevaluasi pembiayaan ruas jalan tol yang prioritas untuk dilanjutkan atau ditunda.

Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono, mengatakan, efisiensi anggaran Kementerian PU bisa berdampak pada pembangunan jalan tol, terutama yang pemrakarsanya pemerintah (solicited). Dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Yang jadi masalah itu sekarang, jalan tol dengan dukungan pemerintah atau dengan pembiayaan APBN. Beberapa ruas (tol) di Sumatera dan Jawa itu termasuk yang mungkin agak terpengaruh,” ujar Sony, Selasa (11/2/2025). Salah satunya adalah ruas Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo.

Tol dengan total panjang 96,5 kilometer ini belum sepenuhnya tuntas. Sebelumnya, ruas Kartasura-Klaten dengan panjang 22,3 km telah beroperasi penuh sejak September 2024. Saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, ruas Klaten–Prambanan (8,6 km) juga sudah berfungsi.

“Kalau tidak salah, progresnya lagi pembebasan lahan. Itu tidak ada masalah,” ucap Sony.

Menurut dia, konstruksi tol di sejumlah titik sudah mulai dibangun. Namun, ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian seluruh ruas Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo.

Tol ini sangat penting untuk mengurangi beban lalu lintas jalan arteri antara Solo dan Yogyakarta, yang volume hariannya tercatat sekitar 25.000 kendaraan. Kemacetan pun acap kali terjadi di sejumlah titik menuju destinasi wisata pada daerah tersebut, terutama saat masa liburan.

Selain Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo, pembangunan terowongan di Tol Yogyakarta–Bawen sepanjang 75,12 km juga berpotensi terimbas pemangkasan anggaran. Menurut dia, konstruksi terowongan dengan teknologi khusus ini mengalami peningkatan biaya dua kali lipat.

“Dengan teknologi ini, ternyata ada pembekakan biaya sampai dua kali lipat, sekitar Rp 7 triliun untuk segmen jembatan saja. Ini arahannya untuk dihitung ulang (biayanya). Artinya, untuk Tol Yogyakarta–Bawen ini statusnya memang lagi dikaji ulang,” ungkapnya.

Selain di Jawa, pembangunan jalan tol di Sumatera yang menggunakan dana APBN juga berpotensi terdampak efisiensi. Pihaknya masih mendata ruas tol mana saja akan dilanjutkan atau ditunda karena terdampak pemangkasan anggaran pemerintah.

"Yang pasti, semuanya sedang kami evaluasi ulang. Nanti kembali lagi pada Pak Menteri (Pekerjaan Umum). Mungkin ada beberapa tol yang harus didorong sebagai prioritas (dilanjutkan) dan ada juga tol yang kita tahan dulu. Tapi, nanti kami akan lihat arahan Pak Menteri," ungkap Sony.

Sebelumnya, pagu anggaran Kementerian PU untuk Tahun Anggaran 2025 telah disepakati oleh Komisi V DPR sebesar Rp 29,57 triliun. Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PU yang awalnya mencapai Rp 110,95 triliun telah mengalami efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun.

Dengan demikian, sisa anggaran yang tersedia adalah Rp 29,57 triliun, yang terdiri atas nonrupiah murni Rp 16,31 triliun dan rupiah murni Rp 13,26 triliun. Sejumlah pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol pun bakal terdampak pemangkasan anggaran itu.

 

TANGKAPAN LAYAR

Target pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum (PU) pada 2025, setelah efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Paparan ini disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Pihaknya berharap, pembangunan jalan tol yang sudah dimulai bisa berlanjut. Ia mendorong pemerintah menghitung ulang biaya konstruksi jalan tol. "Ini komitmen pemerintah juga untuk membangun. Tidak bisa serta merta langsung dihentikan karena alasan efisiensi," kata Sony.

Pembiayaan swasta

Sebaliknya, lanjut Sony, pembangunan tol yang diprakarsai dan dibiayai oleh swasta seharusnya tidak akan terdampak efisiensi. "Kalau swasta harus komitmen, kan, dikontrak. Kami juga akan pantau progresnya. Ada beberapa jalan tol yang kami tegur karena progres (pembangunannya) lambat," ujarnya

Secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan infrastruktur tetap berlanjut dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU pada periode 2025-2029. Pihaknya menargetkan pembiayaan untuk skema itu mencapai Rp 544,48 triliun.

KPBU itu mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. Pembangunan itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal.

"Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien,” katanya via keterangan tertulis. Skema pendanaan pembangunan proyek infrastruktur ini jadi salah satu solusi strategis menghadapi keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur.

Achmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, menilai, efisiensi anggaran seharusnya tidak memangkas belanja secara acak. "Tetapi, harus berbasis pada analisa yang komprehensif terhadap dampak dari setiap kategori belanja," ucapnya.

Achmad mencontohkan, biaya yang langsung dan relevan dengan pelayanan publik seharusnya tidak dipangkas sama sekali. Anggaran itu, antara lain, berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, serta program sosial yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Adapun kategori yang bisa dipangkas untuk efisiensi, lanjutnya, mencakup kegiatan seremonial, perjalanan studi banding ke luar negeri, rapat di hotel mewah, hingga pertemuan di luar kota. "Pemangkasan belanja ini dapat membantu meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas layanan publik," ujarnya.