e-Paper DPR RI

engangkatan calon aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pada tahun 2025 diundur dari rencana awal. Keputusan ini pun membuat sejumlah calon abdi negara ini kecewa, bahkan merasa terzalimi, karena telah kehilangan mata pencarian sebelumnya.

Setelah mendengar pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS ditunda, N (34), warga Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, langsung dirundung resah. Orangtua tunggal (single parent) ini kehilangan penghasilan karena sudah telanjur mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.

”Di tempat kerja lama, saya selalu ditanyakan kapan resign. Bukan apa-apa, mereka butuh mencari pengganti saya. Begitu mendengar info dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) bahwa April akan TMT (terhitung mulai tanggal), saya memutuskan resign per 1 Maret,” kata N saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (9/3/2025).

Ibu tiga anak itu sudah berharap bisa bekerja secepatnya karena harus menafkahi buah hatinya seorang diri. Tidak hanya kebutuhan sehari-hari, ia juga harus memikirkan biaya sekolah ketiga anaknya.  

 

KOMPAS/ PRIYOMBODO

Antrean peserta menuju ruang tes seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, 16 Oktober 2024. Sebanyak 3.035.723 pelamar akan berkompetisi untuk merebutkan total 250.407 formasi CPNS yang dialokasikan pemerintah.

”Suami saya meninggal lima tahun lalu. Saya berjuang untuk ikut tes CPNS di usia maksimal ini dan sangat bahagia karena ini untuk masa depan anak-anak saya,” ungkapnya. 

Namun, apa lacur, N harus menelan pil pahit karena pengangkatan CPNS diundur menjadi Oktober 2025. Padahal, mulanya CPNS dijadwalkan diangkat pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025.

Penundaan jadwal ini disebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Rini Widyantini serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Bayangkan saja, selama tujuh bulan ke depan saya akan memberi makan apa untuk anak-anak saya? Sementara bulan Juni saja sudah mulai kenaikan sekolah.

Calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai bagian dari CASN juga bernasib serupa. Dalam rapat yang sama, pengangkatan PPPK yang seharusnya dilaksanakan pada Juni 2025 diundur menjadi Maret 2026. 

”Bayangkan saja, selama tujuh bulan ke depan saya akan memberi makan apa untuk anak-anak saya? Sementara bulan Juni saja sudah mulai kenaikan sekolah untuk anak pertama saya, masuk SD untuk anak kedua, dan masuk PAUD untuk anak bungsu saya,” ungkapnya.

 

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Sebanyak 679 guru dan tenaga kesehatan mengambil surat keputusan pengangkatan seusai dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (27/5/2024).

Penundaan pengangkatan CPNS memang membuat N terancam kehilangan penghasilan selama tujuh bulan. N bisa saja meminta bantuan kepada keluarga besarnya di Lampung untuk biaya hidup sehari-hari. Namun, dia tak mau meminta bantuan karena tidak ingin memberatkan keluarga besarnya selama berbulan-bulan.

”Keluarga saya pasti mau membantu, tetapi saya tidak ingin memberatkan mereka. Mereka juga punya kehidupan masing-masing. Jujur, saya masih belum bisa berfikir mau mencari ke mana, dan hanya bisa memperjuangkan keadilan bersama CPNS yang lain,” katanya.

N berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali keputusan penundaan pengangkatan CPNS. Akan lebih baik jika pengangkatan dipercepat karena banyak CPNS lain yang juga bernasib sama. ”Tidak cuma satu atau dua orang, ribuan orang merasa dirugikan dan terzalimi,” ucapnya.

Selain N, salah seorang CPNS dari instansi pusat juga merasakan keresahan yang sama. Bahkan, ia mengaku akan kehilangan penghasilan hingga puluhan juta karena telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya saat dinyatakan lulus sebagai CPNS.

 

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Aparatur sipil negara (ASN) mengikuti Upacara HUT Ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, 29 November 2024.

”Saya seorang bapak dengan satu anak dan satu istri. Jika baru mulai bekerja Oktober ini, potensi kerugian saya bisa Rp 50 juta lebih. Keputusan (penundaan) ini sungguh zalim karena secara tidak langsung memutus rezeki satu keluarga,” kata pria berusia 33 tahun ini. 

Pria ini juga geram terhadap pemerintah yang tidak konsisten dalam menyelenggarakan proses pendaftaran. Dalam jadwal yang tertera dalam surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024, usul penetapan NIP CPNS dilaksanakan pada 22 Februari sampai dengan 23 Maret 2025.

”Jika instansi yang seharusnya menjadi teladan justru tidak dapat menepati timeline dengan alasan yang baru dibuat mendekati tenggat waktu, pembicaraan mengenai kesejahteraan pegawai menjadi jauh dari kenyataan,” ungkapnya.

Pemerintah beralasan penundaan ini dilakukan demi keserentakan dalam penerimaan ASN. Hal tersebut juga dibahas dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR. 

 

KOMPAS/PETRUS RADITYA MAHENDRA YASA

Salah satu pegawai negeri sipil (PNS) mengabadikan acara yang bersejarah bagi mereka setelah diangkat sebagai pegawai Pemerintah Kota Semarang di Gedung Taman Budaya Raden Saleh, Kota Semarang, Jawa Tengah, 21 Februari 2020.

Bahkan, Menpan dan RB Rini Widyanti menyatakan, pengangkatan serentak dilakukan 1 Oktober 2025 karena proses ini memerlukan waktu. ”Harus dilakukan secara cermat dan hati-hari,” katanya (Kompas, 9/3/2025).

Keresahan publik

Keputusan pemerintah tak pelak membuat publik resah. Apalagi, ada sekitar 1,2 juta CASN yang kini masih belum bisa mendapatkan kejelasan terkait pengangkatan mereka. Berdasarkan data Menpan dan RB, CASN ini terdiri dari 248.970 CPNS dan 1.017.111 calon PPPK.

Dengan banyaknya para pelamar dan orang-orang yang terdampak akibat penundaan ini, jagat maya pun bergejolak.  Contohnya, keresahan publik juga tergambar dalam cuitan di  media sosial X (dulu Twitter).

Pembicaraan terkait penundaan CPNS dengan tanda pagar (tagar) #TOLAKKEBIJAKANTMTSERENTAK menjadi salah satu tren. Hingga Minggu (9/3/2025) pukul 20.00 WIB, setidaknya terdapat 4.136 unggahan yang membahas tagar tersebut.

Akun Instagram Kemenpan dan RB juga tidak luput dari sasaran. Kementerian ini membeberkan informasi terkait rencana pengangkatan serentak, Jumat (7/3/2025). Unggahan ini pun disukai lebih dari 25.000 akun dan dikomentari 13.000 akun.

Meski lebih banyak yang disukai, sejumlah pertanyaan dan keluhan hadir dalam kolom komentar. Sebagian besar akun merasa terzalimi karena sudah telanjur berharap bisa diangkat sesuai dengan jadwal yang ditentukan sebelumnya.

 

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para aparatur sipil negara (ASN) mengikuti upacara HUT Ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Istora Senayan, Jakarta, 29 November 2018.

Ketty (30), salah satu CPNS di instansi pusat, juga merasakan keresahan itu meskipun belum berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa pemerintah punya keputusan dan pertimbangan dalam menghadapi masalah ini.

”Penundaan ini membuat saya sedih. Saya juga melewati tahapan yang tidak mudah dari mulai administrasi sampai pemberkasan yang harus sesuai dengan jadwal. Untungnya, di tempat sekarang masih mengizinkan saya untuk tetap bekerja,” kata Ketty.

G, pria yang lulus CPNS di salah satu instansi Provinsi Jabar, juga resah meskipun belum undur diri dari pekerjaan lama. Ia berujar, menjadi abdi negara merupakan salah satu tujuan hidup agar bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga.

”Sebagai kepala keluarga dengan satu istri dan satu anak, saya berharap kami bisa hidup lebih baik jika diterima sebagai ASN. Namun, harapan itu tampaknya harus ditunda karena kondisi ini,” kata G.

Keresahan para calon ASN ini akan terus ada jika tidak ada jalan keluar dari para pengambil kebijakan. Bahkan, setidaknya ratusan ribu orang yang merasa terzalimi karena belum diangkat jadi abdi negara.