e-Paper DPR RI

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini akhirnya mengungkapkan sederet alasan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selain kesepakatan dengan Komisi II DPR, keputusan itu juga diambil karena banyak instansi yang mengajukan penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara. Sejumlah instansi pemerintah juga masih perlu waktu untuk menyelaraskan data, terutama pemerintah daerah yang baru saja menuntaskan pilkada.

Rini Widyantini saat dihubungi, Minggu (9/3/2025), mengungkapkan, keputusan pemerintah melaksanakan pengangkatan serentak calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sudah sesuai kesepakatan pemerintah dan Komisi II DPR. CPNS yang mulanya dijadwalkan diangkat pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025 mundur menjadi 1 Oktober 2025. Begitu pula calon PPPK yang semula dijadwalkan diangkat pada Februari 2025 untuk tahap 1 dan Juli 2025 untuk tahap 2 diubah menjadi 1 Maret 2026.

 

KOMPAS/ PRIYOMBODO

Para peserta mengikuti tes seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Karena itu, kata Rini, tidak benar jika Kemenpan dan RB dianggap salah menafsirkan hasil kesepakatan dengan Komisi II DPR. ”Kalau menurut saya sih, saya enggak salah menafsirkan ya. Kan, saya sudah cek juga ke pimpinan Komisi II DPR, memang sama. Memang maunya (pemerintah) TMT (terhitung mulai tanggal) yang serentak,” ujar Rini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Aria Bima menyebut Kemenpan dan RB salah menafsirkan kesimpulan rapat dengan Komisi II DPR. Dalam rapat, katanya, tidak ada keputusan Komisi II DPR dan Kemenpan dan RB bahwa pengangkatan CPNS di semua instansi harus serentak pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Mengacu data Kemenpan dan RB, pemerintah telah menyelenggarakan seleksi CASN pada tahun 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk PPPK.

Ada juga daerah yang meminta penundaan atau pengunduran TMT pengangkatan CPNS karena masih memerlukan waktu penyesuaian.

Menurut Rini, ada sejumlah alasan hingga akhirnya diputuskan pengangkatan CPNS digelar secara serentak pada 1 Oktober 2025. Pertama, selama ini, ia melihat penetapan terhitung mulai tanggal (TMT) setiap instansi berbeda-beda sehingga para PNS dalam satu angkatan pun terkadang tidak memiliki TMT yang sama.

Alasan kedua adalah faktor teknis. Rini mengungkapkan bahwa sejumlah instansi masih memerlukan waktu untuk penyelarasan data CPNS mereka. Sampai sekarang saja, ada beberapa instansi yang belum menyampaikan data lengkap CPNS ke BKN. Bahkan, ada juga daerah yang meminta penundaan atau pengunduran TMT pengangkatan CPNS karena masih memerlukan waktu penyesuaian, apalagi daerah-daerah baru menuntaskan pemilihan pilkada.

”Karena ini adalah rekrutmen terbesar dalam sejarah, memang perlu waktu. Beda dengan yang dulu-dulu. Nah, oleh karena itu, ya sudah, kami seragamkan saja semuanya biar sama semuanya TMT-nya, di CPNS 1 Oktober, begitu. Jadi, kami lakukan serentak, begitu,” ucapnya.

 

KOMPAS/ PRIYOMBODO

Petugas memberikan informasi terkait pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Meski demikian, Rini menegaskan, proses pelengkapan administrasi tetap berjalan. BKN juga telah bersurat ke seluruh instansi pemerintah agar menyiapkan administrasi penetapan nomor induk pegawai (NIP).

”Ada faktor teknis yang perlu kita tuntaskan. Ini, kan, enggak bisa gelondongan seperti itu gitu, kan. Kalau memang mundur, ya memang karena kami, pemerintah, terutama di BKN, memerlukan waktu yang cukup untuk mendata sebanyak itu. Perlu kerja sama yang baik dengan (instansi) juga ini, kan,” tegasnya.

Di sisi lain, menurut Rini, keserentakan penetapan TMT CASN ini juga penting agar ke depan pendataan ASN lebih terukur. Untuk jangka panjang, pemerintah akan lebih dimudahkan sejauh mana kebutuhan ASN dengan kompetensi seperti apa. ”Nah, itu sih sebetulnya yang ingin kami lakukan. Jadi, memang kami perlu ada penyelarasan, nanti ke depannya biar jelas bahwa yang angkatan ini sebenarnya TMT sekian. Lebih jelas,” katanya.

Rini mengingatkan agar instansi tidak lagi mengusulkan penundaan TMT pengangkatan CPNS. Apalagi, pemerintah melalui Kemenpan dan RB juga telah memberikan keleluasaan waktu bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan administrasinya bersama BKN.

 

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Peserta tes seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Kota Surabaya bersiap mengerjakan soal di GOR Pancasila, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/9/2021). Sebanyak 1.417 peserta mengikuti tes SKD.

Berkaitan dengan masalah anggaran, ia meyakini instansi sudah memperhitungkan semuanya dengan baik. Anggaran belanja pegawai juga tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi.

”Jadi, tidak boleh nanti mundur lagi gitu. Kami bilang, TMT 1 Oktober, ya artinya mereka (CPNS) sudah mulai masuk 1 Oktober itu. Jangan mereka mundurin lagi menjadi ke November, misalnya, saya nggak mau. Nah, itu sudah paling maksimal yang bisa kami lakukan,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf menegaskan, tidak ada kata ”serentak” dalam kesimpulan rapat antara Komisi II DPR dengan Kemenpan dan RB pada 5 Maret 2025 lalu. Komisi II DPR malah meminta agar TMT pengangkatan CPNS dimajukan dari permintaan pemerintah semula yang meminta TMT di 2026.

”Kami minta dipercepat (pengangkatan CPNS). Tentunya dengan melihat kemampuan keuangan daerah dan kelengkapan persyaratan,” ujar Dede.

Ia menduga ada sejumlah alasan lain yang belum disebutkan Kemenpan dan RB terkait penundaan pengangkatan CPNS ini. Salah satunya kondisi pemerintah daerah yang cukup berat untuk mengalokasikan anggaran di masa awal transisi kepala daerah. Selain itu juga akibat anggaran daerah yang terimbas efisiensi anggaran.

”Salah satunya memang itulah yang sering kami temukan ketika kunker (kunjungan kerja) ke daerah-daerah. Dan jumlah belanja pegawai mereka rata-rata sudah lebih dari 30 persen total APBD jika menambah baru lagi. Jadi, pembenahan membutuhkan waktu,” tutur Dede.

Senada dengan Dede, anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, memperkirakan masalah penundaan pengangkatan CPNS ini akibat efisiensi anggaran pemerintah daerah. Karena itu, pilihan tenggat waktu pengangkatan pada Oktober 2025 itu, menurutnya, berkaitan dengan proyeksi bahwa APBN-Perubahan dan APBD-Perubahan dilakukan paling lambat September.

 

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (tengah) didampingi Wakil Ketua Komisi II (kanan ke kiri) Dede Yusuf, Zulfikar Arse Sadikin, Aria Bima, dan Bahtra Banong memimpin rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

”Timeline awal itu April sudah pengangkatan (CPNS). Instansi butuh waktu untuk atur ulang prioritas dan penyesuaian anggaran,” ucapnya.

Jika masalah keterbatasan anggaran ini menjadi penyebab, Robert sangat menyayangkannya. Sebab, saat menyusun formasi CPNS, seharusnya instansi sudah berhitung soal dukungan anggarannya. Namun, belakangan hari, kebijakan efisiensi anggaran membuat semua instansi harus melakukan penyesuaian.

”Total efisiensi di pemda itu mencapai Rp 50 triliun. Kabupaten ada yang efisiensi anggaran Rp 50 miliar. Itu lumayan besar,” katanya.