e-Paper DPR RI

JAKARTA, KOMPAS — DPR menanti keputusan pemerintah terkait percepatan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Paling lambat pekan depan, pemerintah disebut akan mengumumkan keputusan itu.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, dua hari lalu, DPR telah memberikan masukan kepada pemerintah terkait polemik pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi pada 2024. Masukan dari DPR berdasarkan hasil rapat Komisi II DPR dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), beberapa waktu lalu.

Tak sebatas memberi masukan, DPR meminta pemerintah segera melakukan langkah konkret terkait pengangkatan tersebut.

”Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan, merapikan pendataan, dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025,” ujar Dasco di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

 

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan hasil pertemuan para wakil rakyat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, awal Desember lalu.

Saat ini, DPR tinggal menunggu keputusan pemerintah terkait percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK tersebut, yang diharapkan bisa diumumkan dalam waktu dekat.

”Dan kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK,” tambahnya.

Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto seusai acara peluncuran penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar Menengah di Jakarta, menyampaikan bahwa persoalan pengangkatan CPNS dan PPPK itu masih dalam pembahasan. ”Ya, lagi diurus semuanya,” ujar Prabowo singkat.

Begitu pula disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini saat ditanya wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). ”Sedang dibahas, sedang dibahas ya. Sedang dibahas ya,” katanya tanpa mengelaborasi lebih lanjut.

 

 

 

 

KOMPAS/ PRIYOMBODO

Peserta mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, pertengahan Oktober 2024.

Pengangkatan CPNS dan PPPK tersebut menjadi polemik setelah Kemenpan dan RB merilis keputusan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK setelah rapat dengan Komisi II DPR.

Sebelum ada keputusan penundaan, pengangkatan CPNS dijadwalkan dilakukan pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Adapun peserta PPPK tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025 dan tahap 2 pada Juli 2025. Namun setelah rapat dengan Komisi II DPR, Menpan dan RB Rini Widyantini menyampaikan pengangkatan CPNS ditunda menjadi serentak pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK pada 1 Maret 2026.

Berdasarkan data Menpan dan RB, total ada 248.970 CPNS dan 1.017.111 calon PPPK yang harus diangkat.

Rini Widyantini mengatakan, ada sejumlah alasan hingga akhirnya diputuskan pengangkatan CPNS digelar secara serentak pada 1 Oktober 2025. Pertama, selama ini ia melihat penetapan terhitung mulai tanggal (TMT) setiap instansi berbeda-beda sehingga para PNS dalam satu angkatan pun terkadang tidak memiliki TMT yang sama.

 

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Menpan dan RB Rini Widyantini memberi keterangan kepada wartawan seusai rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Alasan kedua adalah faktor teknis. Rini mengungkapkan bahwa sejumlah instansi masih memerlukan waktu untuk penyelarasan data CPNS mereka. Sampai sekarang saja, ada beberapa instansi yang belum menyampaikan data lengkap CPNS ke BKN. Bahkan, ada juga daerah yang meminta penundaan atau pengunduran TMT pengangkatan CPNS karena masih memerlukan waktu penyesuaian, apalagi daerah-daerah baru menuntaskan pilkada.

Namun, Wakil Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin menyatakan, pengangkatan CPNS maupun PPPK tidak memerlukan keserentakan. Pengangkatan, lanjutnya, bisa dilakukan secepatnya sehingga tidak membuat polemik karena keresahan dari para CASN.

”Kalau mereka (CASN) mendapatkan ketenangan, tentu mereka nanti bekerja akan semangat,” ungkapnya. 

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Aria Bima pun menepis keputusan penundaan buah dari rapat komisinya dengan Kemenpan dan RB. ”Tidak ada sama sekali kesepakatan bahwa pengangkatan CPNS di semua instansi harus serentak pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Jadi, tidak ada kesepakatan penundaan, justru DPR meminta prosesnya dipercepat,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, dalam kesempatan yang berbeda mengingatkan penundaan CASN akan berdampak pada efektivitas birokrasi. Kondisi ini juga memengaruhi kualitas layanan publik di instansi masing-masing.

Robert mencontohkan, salah satu instansi yang berdampak adalah bidang kesehatan. Penundaan tenaga kesehatan hanya karena menginginkan keserentakan ini bakal berdampak pada layanan terhadap publik di bidang tersebut. ”Kehadiran CASN sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan di instansinya masing-masing,” ujarnya. 

Ia juga meminta pemerintah menyampaikan informasi terkait CASN secara transparan, termasuk penundaan yang berdampak pada mereka. Kepastian ini, lanjunya, menjadi penting agar peserta dapat menyiapkan langkah antisipatif.

”Harus ada inisiatif untuk mencari titik temu antara DPR dan pemerintah sehingga dapat mencapai kesepakatan final. Hal ini penting untuk menciptakan situasi kondusif dan mendukung upaya penyelesaian masalah,” kata Robet.