Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul Ironi Dosen Swasta: Beban Kerja Setara Dosen ASN, Tukin Berbeda
Tanggal 05 Mei 2025
Surat Kabar Kompas
Halaman -
Kata Kunci Pendidikan Tinggi
AKD - Komisi X
Isi Artikel

Dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025, maka sudah bisa dipastikan bahwa semua dosen ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan menerima tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja.

Berdasarkan perpres tersebut, tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) akan dibayarkan setiap bulan mulai 1 Januari 2025. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pembayaran tukin dosen ASN akan cair mulai bulan Juli 2025 untuk pembayaran mulai 1 Januari 2025.

Jumlah dosen ASN penerima tukin sebanyak 31.066 orang, dengan rincian 8.725 dosen di perguruan tinggi negeri satuan kerja (PTN satker), 16.549 dosen satker PTN badan layanan umum (BLU), dan 5.801 dosen lembaga layanan pendidikan tinggi (dikti).

PTN satker beroperasi sebagai satuan kerja di bawah naungan kementerian. PTN satker BLU adalah PTN yang masih berada di bawah kementerian terkait, tetapi memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan yang lebih besar dibandingkan PTN satker biasa.

Berdasarkan Perpres No 19/2025 dan Kepmendikbudristek No 447/P/2024, pegawai ASN dosen di lingkungan Kemendiktisaintek dengan jabatan asisten ahli (kelas jabatan 9) akan mendapatkan tukin sebesar Rp 5.079.200.

Sementara itu, dosen dengan jabatan lektor (kelas jabatan 11) akan mendapatkan tukin Rp 8.757.600, dosen dengan jabatan lektor kepala akan memperoleh Rp 10.936.000, dosen dengan jabatan profesor akan mendapatkan Rp 19.280.000.

Dengan adanya tambahan penghasilan berupa tukin yang dibayarkan setiap bulan dalam jumlah cukup besar, maka kesejahteraan dosen ASN bisa dipastikan akan semakin meningkat.

Perpres No 19/2025 hanya berlaku untuk pemberian tukin bagi dosen ASN sehingga pertanyaan yang patut diajukan adalah, bagaimana dengan tukin dosen swasta?

Pertanyaan ini relevan untuk diajukan karena baik dosen ASN maupun dosen swasta sama-sama harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban yang sama sehingga tukin yang diterima dosen swasta pun seharusnya sama dengan dosen ASN.

Beban kerja dosen setara

Sesuai dengan Pasal 72 UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, semua dosen wajib menjalankan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur penunjang dengan beban kerja sekurang-kurangnya 12 satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 SKS.

Beban kerja dosen (BKD) dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk semua dosen di Indonesia, baik dosen ASN maupun dosen swasta adalah sama, yakni 12-16 SKS.

Setiap semester, semua dosen tetap perguruan tinggi di Indonesia, baik dosen ASN maupun dosen swasta, wajib melaporkan BKD-nya pada platform Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (Sister) milik Kemendiktisaintek.

Secara rinci, kewajiban menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaporkan oleh semua dosen di Indonesia pada platform Sister ada pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kepdirjendikti) No 12/E/KPT/2021.

Di samping harus memenuhi kewajiban melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur penunjang sebanyak 12-16 SKS tiap semester, semua dosen juga wajib memenuhi total kegiatan pendidikan dan penelitian minimal 9 SKS tiap semester.

Semua dosen, baik dosen ASN maupun dosen swasta, juga wajib menjalankan semua unsur kegiatan Tri Dharma, yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur penunjang, dalam arti bahwa tidak boleh ada satu pun dari empat unsur tersebut bernilai 0 SKS.

Semua dosen, baik dosen ASN maupun dosen swasta, juga harus memenuhi kewajiban khusus sesuai dengan jenjang jabatan fungsionalnya. Dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli dan lektor wajib untuk memenuhi kewajiban khusus berupa publikasi satu buku atau satu artikel pada jurnal nasional dalam kurun waktu tiga tahun.

Dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala harus memenuhi kewajiban khusus publikasi tiga artikel pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2. Sementara dosen profesor harus memenuhi kewajiban khusus berupa publikasi satu buku dan satu artikel pada jurnal internasional bereputasi dalam waktu tiga tahun.

Berdasarkan Kepdirjendikti No 12/E/KPT/2021, semua dosen, baik dosen ASN maupun dosen swasta, harus memenuhi semua kewajiban di atas, baik menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun melaksanakan kewajiban khusus.

Selama ini, dosen yang tidak dapat memenuhi kewajiban Tri Dharma ataupun kewajiban khusus akan mendapat hukuman berupa penghentian pembayaran tunjangan profesi dosen oleh pemerintah.

Poin utama dari uraian di atas adalah semua dosen dengan status dosen tetap pada semua perguruan tinggi di Indonesia, baik dosen ASN maupun dosen swasta, sama-sama diwajibkan oleh aturan perundang-undangan (UU No 14/2005 dan Kepdirjendikti No 12/E/KPT/2021) untuk memenuhi kewajiban Tri Dharma dan kewajiban khusus dengan beban kerja (SKS) yang besarnya sama atau setara.

Pengaturan tukin berbeda

Ironi yang terjadi pada dosen swasta adalah terkait kewajiban dosen, pemerintah melalui peraturan perundang-undangan mewajibkan semua dosen, baik dosen ASN maupun dosen swasta, untuk memenuhi kewajiban Tri Dharma dan kewajiban khusus dengan beban kerja yang besarnya sama.

Namun, terkait pemberian tukin, pemerintah memberlakukan pengaturan yang berbeda antara dosen ASN dan dosen swasta.

Dengan keluarnya Perpres No 19/2025, pemerintah menjamin bahwa semua dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek mendapat tukin yang jumlahnya cukup besar.

Ada dasar peraturan perundang-undangan yang kuat terkait kepastian dosen ASN untuk memperoleh tukin dalam jumlah tertentu sesuai dengan jabatan fungsionalnya yang dibayar oleh pemerintah setiap bulan melalui dana APBN.

Ironisnya, terkait pemberian tukin bagi dosen swasta, pemerintah tidak mengatur secara legal formal melalui peraturan perundang-undangan.

Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjamin bahwa dosen swasta juga berhak untuk menerima tukin sebagaimana dosen ASN.

Oleh karena itu, pemberian tukin bagi dosen swasta tergantung pada kebijakan setiap perguruan tinggi swasta (PTS) tempat dosen swasta bekerja.

Dengan diserahkan kepada setiap PTS tanpa ada dasar aturan perundang-undangan yang jelas, maka jaminan kepastian bagi dosen swasta untuk memperoleh tukin menjadi tidak ada.

PTS yang memiliki kemampuan keuangan bagus dapat memberikan tukin sangat tinggi kepada para dosennya, bahkan bisa lebih tinggi dari tukin dosen ASN.

Sebaliknya, PTS yang mempunyai kondisi keuangan buruk tentu hanya bisa memberikan tukin dalam jumlah sangat kecil kepada para dosennya dan bahkan tidak membayar tukin sama sekali.

Dan karena tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur masalah tukin dosen swasta, kalaupun ada PTS dengan kondisi keuangan bagus dan sanggup membayar tukin, tetapi tidak membayar tukin kepada para dosennya, maka PTS tersebut tetap tidak dapat dipersalahkan dan dituntut bersalah di muka hukum.

Belum adanya peraturan perundangan-undangan yang mengatur pemberian tukin kepada dosen swasta menyebabkan jaminan kepastian bagi dosen swasta untuk mendapatkan tukin menjadi tidak ada.

Urgensi aturan terkait tukin dosen swasta

Pemerintah harus segera membuat dan mengeluarkan aturan perundang-undangan terkait tukin dosen swasta yang menjamin hak dosen swasta untuk memperoleh tukin sebagaimana rekan-rekan mereka dosen ASN.

Ada dua alasan pemerintah harus segera membuat dan mengeluarkan aturan perundang-undangan terkait tukin dosen swasta.

Alasan pertama terkait dengan ketidakadilan yang muncul karena beban kerja yang diwajibkan oleh pemerintah kepada dosen swasta dan dosen ASN sama besarnya. Namun, terkait tukin, perlakuan pemerintah berbeda antara dosen swasta dan dosen ASN.

Jangan sampai negara berperilaku tidak adil kepada dosen swasta dengan mewajibkan dosen swasta memenuhi beban kerja dosen yang sama dengan dosen ASN, tetapi tidak memberikan jaminan kepastian kepada dosen swasta untuk mendapatkan tukin sebagaimana diterima dosen ASN.

Baik dosen ASN maupun dosen swasta sama-sama diberi tugas oleh negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui aktivitas Tri Dharma yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur penunjang dengan beban kerja yang juga sama, yakni 12-16 SKS per semester.

Oleh karena itu, negara harus menjamin kesejahteraan semua dosen tanpa membedakan dosen ASN dan dosen swasta.

Jika untuk dosen ASN ada Perpres No 19/2025 yang menjamin bahwa dosen ASN mendapatkan tukin, maka untuk dosen swasta juga harus ada perpres yang menjamin bahwa dosen swasta juga memperoleh tukin.

Alasan kedua terkait dengan besarnya jumlah dosen swasta di Indonesia, yang jumlahnya jauh melebihi dosen ASN.

Mengacu pada Buku Statistik Pendidikan Tinggi 2023 yang dikeluarkan oleh Kemendiktisaintek, pada tahun 2023 di Indonesia terdapat 184.145 dosen swasta. Sementara dosen ASN hanya berjumlah 86.675 orang.

Artinya, jumlah dosen swasta di Indonesia tahun 2023 sebanyak 68 persen dari total jumlah dosen, sedangkan jumlah dosen ASN hanya 32 persen. Jumlah dosen swasta di Indonesia lebih dari dua kali lipat dosen ASN.

Di sisi lain, jumlah PTS di Indonesia juga jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah PTN.

Berdasarkan data yang tersedia di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI) milik Kemendiktisaintek per tanggal 18 April 2025 pukul 06.00, di Indonesia tercatat sebanyak 2.683 PTS, 125 PTN, 171 perguruan tinggi kedinasan, 1.316 perguruan tinggi agama, dan 98 perguruan tinggi lain-lain.

Artinya, berdasarkan data PDDIKTI di atas, tampak bahwa mayoritas perguruan tinggi di Indonesia adalah perguruan tinggi swasta, yakni 61 persen dari total perguruan tinggi.

Karena jumlah dosen swasta di Indonesia jauh lebih banyak dari dosen ASN dan jumlah PTS lebih banyak dibandingkan PTN, maka peran dosen swasta dan PTS dalam mendukung upaya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa juga tidak kalah besar dibandingkan dosen ASN dan PTN.

Oleh karena itu, bagi semua dosen swasta yang bekerja di PTS-PTS di seluruh Indonesia, negara juga harus memberikan jaminan kepastian untuk memperoleh tukin yang seharusnya menjadi hak mereka sebagaimana diterima dosen ASN.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan bagi dosen swasta untuk memperoleh tukin seperti yang diterima dosen ASN harus segera dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah agar keadilan dapat terwujud untuk semua dosen di Indonesia, baik dosen ASN maupun dosen swasta.

Rahmat Setiawan Guru Besar Universitas Airlangga

 
 
 
  Kembali ke sebelumnya