e-Paper DPR RI

Oleh Hirmas Fuady Putra

emenuhan kebutuhan manusia tak bisa lagi menggunakan pola pikir bahwa manusia sebagai pengguna tunggal dan dominan terhadap ekosistem. Manusia adalah bagian integral, satu kesatuan ekosistem yang segala tindakan degradasi alam akan berdampak langsung ke manusia sendiri. Penggunaan istilah nature’s contributions to peoples (NCP) menggantikan ecosystem services dalam perkembangan ilmu ekologi merupakan langkah nyata upaya konservasi ekosistem untuk menggeser perspektif manusia dalam memperlakukan alam.

Jurnal Nature pada awal tahun lalu memublikasikan temuan penting dari Neugarten dkk, yang menyatakan konservasi terhadap setengah ekosistem darat gobal dapat menyelamatkan NCP sebesar 90 persen. Paradigma global telah beralih dari eksploitasi ”hitam”, tanpa memperhatikan kelestarian alam ke eksploitasi ”hijau”, yang tak berlebihan dan berkelanjutan sesuai daya dukung lingkungan.

Nilai ekonomi menggiurkan tak selalu datang dari eksploitasi ekstraktif, menggali perut Bumi seperti pertambangan. Tak semua wilayah dengan potensi mineral tinggi harus ditambang demi angka investasi, pertumbuhan ekonomi, dan angka memesona mata lainnya. Valuasi ekosistem harus dilakukan justru sebelum valuasi nilai ekonomi suatu wilayah.

Dari valuasi ekosistem, pemangku kepentingan bisa mendapatkan gambaran utuh karakter dan potensi wilayah. Sayangnya, valuasi ekosistem holistik ini jarang sekali dilakukan serius di Bumi Zamrud Khatulistiwa. Valuasi komoditas ekonomi mendominasi dan selalu mengawali pengambilan kebijakan strategis.

Raja Ampat menjadi contoh perhatian dan keprihatinan publik baru-baru ini terkait pragmatisnya kajian eksploitasi alam di negeri ini. Eksploitasi ekosistem suatu keniscayaan untuk menopang hidup manusia, tetapi akan benar-benar menyejahterakan jika tak salah sasaran dan tak salah perhitungan.

Nilai ekonomi suatu wilayah seperti Raja Ampat yang sudah sangat populer dengan potensi wisatanya harus dihitung cermat, lalu dibandingkan dengan nilai ekonomi jika dilakukan penambangan. Bandingkan tak hanya potensi angka ekonomi, tetapi masing-masing potensi ekonomi dikurangi dengan angka degradasi NCP dari kegiatan tersebut. Dengan demikian, kita bisa melihat nilai untung yang sejati dari pemenuhan kesejahteraan manusia.

Pengambil kebijakan publik sering luput dari asupan kajian valuasi ekosistem holistik tersebut. Jika kajian juga menghitung nominal NCP materi, NCP nonmateri, dan NCP regulator dengan cermat, kebijakan yang diambil akan presisi sesuai potensi wilayah aktual.

NCP materi meliputi pangan, energi, obat-obatan, dan lainnya yang menyangga kebutuhan primer manusia di suatu ekosistem. NCP nonmateri meliputi inspirasi, pembelajaran, rekreasi, dan lainnya yang memenuhi kebutuhan tak benda dari manusia. NCP regulator meliputi penyediaan udara bersih, potensi dan cadangan air, unsur hara tanah, habitat biodiversitas, dan lainnya yang menentukan jalannya proses-proses vital keberlanjutan kehidupan.

Mestinya, jika valuasi terhadap semua NCP tersebut dilakukan dengan baik dan tak terburu-buru, Raja Ampat sudah sangat layak dijadikan sektor andalan pariwisata Indonesia yang akan menghimpun nilai ekonomi sepanjang masa, asal dikelola secara berkelanjutan. Penyelarasan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan harus mau dikerjakan secara kolektif dipimpin sang panglima kebijakan publik.

Trade off kepentingan tentu akan ada dan tak bisa dihindari, tetapi jangan terlalu timpang dalam mengelolanya. Identifikasi, eksekusi, dan monitoring pengelolaan potensi wilayah dengan bijak akan melahirkan komunitas yang berkelanjutan, yang nikmatnya tiada tara dan dirasakan lintas generasi.

Hirmas Fuady Putra, Dosen Ekologi, Departemen Biologi, FMIPA, Institut Pertanian Bogor