e-Paper DPR RI

Muzakir Manaf kembali dapat kepercayaan publik setelah empat pulau kembali ke Aceh. Momentum itu diharapkan dijaga dengan membangun pemerataan kesejahteraan di Aceh.

Oleh Adrian Fajriansyah

”Panglima prang deuh panglima prang, ka troh geuwo. Ngon raja nanggroe ngon raja nanggroe, hate lam suka. Krue seumangat meu krue seumangat, seuot judo droe. Cut bang ka neuwo cut bang ka neuwo, seunang ka neuba. Alhamdulillah alhamdulillah, Tuhan loen pujo. Beudoh cut putro beudoh cut putro, seumah kakanda..”

(”Panglima perang telah kembali dengan raja negeri dalam keadaan senang gembira. Mari kita sambut dengan gembira kakanda yang telah pulang. Alhamdulillah segala puji bagi Tuhan, bangunlah adinda sambut kakanda pulang..”)

Demikian penggalan lirik lagu ”Panglima Prang” karya musisi Aceh dalam album ”Nyawoung”. Penggalan lirik lagu itu seolah mengambarkan kepulangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf ke Banda Aceh, Rabu (18/6/2025), usai mengikuti rapat terbatas di Jakarta yang memastikan empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara kembali ke pangkuan ”Bumi Serambi Mekkah”.

Bersama rombongannya, Muzakir yang merupakan mantan panglima militer Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, pada Rabu sekitar pukul 15.40 WIB. Kedatangan sosok yang biasa disapa Mualem itu disambut dengan tak biasa.

Selain telah ditunggu oleh puluhan orang, Mualem pun disuguhkan Tari Saleum Hikmah yang biasa dipertunjukkan untuk menyambut tamu agung dengan diiringi lantunan alat musik khas Aceh, rapa’i dan serune kalee. Setelah itu, Mualem diberi peusijuk alias tepung tawar oleh sejumlah tokoh agama.

Tak lama, Mualem dikenakan topi Kopiah Meukeutop, topi khas Aceh yang identik dikenakan oleh sejumlah pahlawan perang asal Aceh di masa perlawanan menghadapi penjajah. ”Kemarin, Presiden Prabowo Subianto dan Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) telah memutuskan bahwa empat pulau itu kembali kepada Aceh,” ujar Mualem yang langsung disambut pekik Takbir.

Selain telah ditunggu oleh puluhan orang, Mualem pun disuguhkan Tari Saleum Hikmah yang biasa dipertunjukkan untuk menyambut tamu agung dengan diiringi lantunan alat musik khas Aceh, rapa’i dan serune kalee. Setelah itu, Mualem diberi peusijuk alias tepung tawar oleh sejumlah tokoh agama.

Tak lama, Mualem dikenakan topi Kopiah Meukeutop, topi khas Aceh yang identik dikenakan oleh sejumlah pahlawan perang asal Aceh di masa perlawanan menghadapi penjajah. ”Kemarin, Presiden Prabowo Subianto dan Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) telah memutuskan bahwa empat pulau itu kembali kepada Aceh,” ujar Mualem yang langsung disambut pekik Takbir.

”Berkat dukungan dan doa masyarakat Aceh, apa yang kita perjuangkan akhirnya kembali menjadi milik kita. Tidak ada permasalahan lagi terkait empat pulau itu. Mudah-mudahan, aman dan damai selamanya,” ungkapnya.

Untuk menyelesaikan polemik kepemilikan empat pulau tersebut, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Rapat itu turut dihadiri oleh Mualem dan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Hasilnya, keempat pulau itu diputuskan masuk wilayah administratif Aceh.

Mualem menuturkan, Aceh berterima kasih kepada Presiden yang berkomitmen untuk mengembalikan empat pulau itu kepada Aceh. ”Semua bukti, dari administrasi, geografis, hingga historis menunjukkan empat pulau itu memang milik kita, hak kita. Sehingga saat ada masalah, kita perjuangkan untuk dikembalikan kepada kita,” kata Mualem.

Dalam kesempatan tersebut, Mualem menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengelola semua potensi yang ada di empat pulau tersebut. Mereka akan membangun infrastruktur dan mengoptimalkan semua potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

”Kita akan kelola semua potensi yang ada di empat pulau itu, semuanya mulai dari potensi migas (minyak dan gas), rumput, kelapa, sampai biawaknya pun akan kita kelola,” tutur Mualem yang disambut senyum dan tawa orang-orang di sekitarnya.

Terkait potensi pengelolaan bersama dengan Sumut, Mualem mengatakan, tidak ada alasan untuk melakukan opsi tersebut. Pasalnya, empat pulau itu murni milik Aceh sehingga Aceh yang berhak mengelolanya. ”Itu hak kita jadi hanya kita yang mengelolanya dan empat pulau itu sudah banyak peminatnya (berinvestasi),” ujar Mualem.

Jaga kepercayaan publik

Sementara itu, pengamat sosial politik sekaligus akademisi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Muhammad Alkaf, menilai, Mualem telah mendapatkan kembali legitimasinya sebagai salah satu tokoh sentral di Aceh.

Sebelum polemik empat pulau terjadi, tak dipungkiri, pamor Mualem dan simpati masyarakat terhadap mantan petinggi GAM sempat memudar saat isu kemiskinan di Aceh mencuat. Mereka dianggap gagal mensejahterakan masyarakat sebagaimana semangat mereka saat memperjuangkan kemerdekaan Aceh.

”Setelah 20 tahun Perjanjian Damai Aceh-Indonesia, tak sedikit warga yang mengeluhkan pembangunan Aceh yang timpang. Sebab, pembangunan cenderung terpusat di Banda Aceh dan daerah-daerah yang menjadi basis historikal utama GAM, yakni kawasan pesisir utara-timur Aceh. Sebaliknya, pembangunan di daerah-daerah lain seolah terabaikan, termasuk di empat pulau tersebut,” kata Alkaf.

Namun, dengan timbulnya polemik empat pulau, memori kolektif masyarakat Aceh kembali terpanggil dan bersatu mendukung Mualem dalam memperjuangkan hak Aceh atas pulau-pulau tersebut. Dengan latar belakang sebagai pejuang Aceh saat konflik dengan Indonesia, Mualem dianggap sebagai sosok yang bisa mewakili ataupun merepresentasikan perlawanan masyarakat Aceh terhadap kesewenang-wenangan kebijakan pemerintah pusat.

Kondisi itu pun menjadi momentum berharga bagi Mualem untuk menjaga dan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Hanya saja, momentum itu harus dirawat Mualem dengan mengeluarkan kebijakan nyata untuk membangun kesejahteraan yang merata di seluruh Aceh.

Lagi pula, kepemimpinan Mualem di tingkat eksekutif Aceh diuntungkan dengan kondisi parlemen Aceh yang dikuasai kader Partai Aceh yang diketuainya. Kondisi itu sangat membantu Mualem dalam mengimplementasikan ide dan gagasan kebijakan yang ingin dijalankannya.

”Setelah polemik empat pulau itu berakhir, pekerjaan rumah bagi Mualem ataupun Pemerintah Aceh adalah memastikan pembangunan kesejahteraan yang merata di semua daerah,” tutur Alkaf.

Alkaf menuturkan, isu pemerataan kesejahteraan adalah isu penting untuk mencegah Aceh kembali dihantui masalah batas wilayah. Pasalnya, saat ada daerah yang merasa tidak diperhatikan atau ada rakyat yang masih kelaparan, bukan tidak mungkin kekompakan yang saat ini sudah terbangun kembali pecah.