e-Paper DPR RI

KOMPAS/GUNAWAN

Infografik peta sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara

”Tim penetapan batas daerah bekerja secara teknis melengkapi batas wilayah dengan titik koordinatnya secara akurat. Setelah itu, DPR mengundangkan revisi UU pembentukan daerah. Karena, kalau tidak begitu, nanti semakin lama menunggu. Akhirnya jadi repot dan menjadi bom waktu masalah,” katanya.

Tim penetapan batas daerah ini bekerja bersama kementerian dan lembaga sektoral, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Informasi Geospasial (BIG), untuk segera menyelesaikan batas wilayah, baik di kabupaten, kota, maupun provinsi.

Menurut Mardyanto, bahkan batas desa pun sebenarnya juga kerap menjadi masalah di daerah yang berpotensi menjadi sumber konflik. Jika ingin menyelesaikan masalah secara menyeluruh dan komprehensif, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pun perlu dilibatkan untuk membahas penetapan batas wilayah desa.

Hal itu kemudian perlu dimasukkan dalam one map policy atau kebijakan satu peta di BIG. Data itu harus terkoneksi dengan batas sektoral lainnya, seperti data kehutanan, kelautan, dan perairan. 

Efek pemekaran wilayah

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan berpandangan, masalah sengketa batas wilayah adalah konsekuensi dari pembentukan daerah otonomi baru pascareformasi. Dimulai pada tahun 1999, saat itu teknologi dan perangkat kementerian/lembaga masih terbatas. Batas wilayah kemudian hanya mengandalkan topografi dari data TNI Angkatan Darat.

”Batas kemudian menjadi tidak jelas, banyak yang mengklaim dari aspek historis, klaim pengelolaan yang sudah dilakukan, penduduk atau etniknya, dan sebagainya. Ketika keran otonomi daerah dibuka seluas-luasnya, terjadilah ledakan pemekaran daerah yang memicu masalah sengketa batas wilayah,” ujar Djohermansyah.

Dari yang sebelumnya pada awal kemerdekaan hanya ada delapan provinsi se-Indonesia, pada tahun 1999-2009 terbentuk 205 daerah otonom. Kini, jumlah daerah otonom di Indonesia mencapai 546 daerah, yaitu 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Saat pemekaran wilayah itu terjadi ketidakcermatan dan ketidakakuratan batas wilayah. Bahkan, di tingkat pemerintahan level terkecil desa pun terjadi konflik batas wilayah desa. Saat itu, lembaga seperti BIG belum memiliki teknologi yang cukup canggih. Oleh sebab itu, ada daerah otonom baru yang terbentuk hanya dengan bukti sketsa tanpa peta.

”Ketidakjelasan batas wilayah inilah yang akhirnya membuat dispute (sengketa) antara daerah satu dan daerah lain. Masalah itu bertumpuk hingga sekarang dan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah. Oleh sebab itu, diselesaikan di tingkat pusat oleh Kemendagri,” katanya.

Jika ingin mengatasi agar masalah serupa tak terjadi di masa depan, menurut Djohermansyah, di daerah otonom yang sudah terbentuk, peta batas wilayahnya harus dibuat terang benderang dengan teknologi peta digital. Pemerintah pusat perlu menyusun program pembuatan peta daerah di seluruh Indonesia. Kemudian, dilakukan revisi UU pembentukan daerah otonom yang dilengkapi peta baru berbasis digital. Selain itu, diperkuat dengan faktor sejarah dan dokumen pelengkap yang ada.

Dalam pembuatan peta batas wilayah berbasis digital itu, Kemendagri tidak hanya bisa melibatkan pihak internal kementerian/lembaga, tetapi juga pihak ekstrenal, seperti masyarakat sipil dan kampus. Bahkan, dokumen lampau, seperti peta kolonial yang ada di Leiden, Belanda, juga bisa menjadi rujukan. Tim harus bekerja bersama untuk mendapatkan dokumen atau data yang akan menjadi dasar penentuan batas wilayah agar lebih akurat. 

Kepastian hukum

Terpisah, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, juga sepakat bahwa ke depan memang harus ada satu peta, satu data, dan satu kebijakan terkait batas wilayah. Dengan data yang akurat, penyelesaian berbagai sengketa batas wilayah akan semakin mudah. Setelah itu, baru dibuat penguatan kerangka hukum perbatasan wilayah.

”Lebih baik punya suatu UU batas wilayah yang mengatur kriteria, hak-hak di daerah perbatasan, cara penetapan batas, mekanisme penyelesaian sengketa, dan lain-lain,” kata Irawan.

Kerangka hukum tersebut, misalnya, dibuat dalam kerangka pembentukan daerah otonom yang bersangkutan. Sebab, selama ini UU pembentukan daerah otonom masih ada yang hanya menyebutkan secara umum batas wilayah. Ada pula yang sudah spesifik dilengkapi dengan titik koordinat.

Masalah-masalah tersebut harus disisir kembali untuk dilakukan harmonisasi data. Jika sudah selesai secara teknis, baru aturan perundang-undangannya direvisi untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

”Solusi masalah sengketa batas wilayah harus segera diselesaikan dan disepakati. Jangan sampai ditunda karena pembangunan di daerah harus berjalan,” ujarnya.