e-Paper DPR RI

Perjanjian dagang perlu dibarengi dengan peningkatan efisiensi rantai pasok produksi dan perbaikan iklim industri di Indonesia.

Oleh Dimas Waraditya Nugraha, Hendriyo Widi, Nina Susilo

JAKARTA  KOMPAS — Di tengah eskalasi konflik geopolitik dan potensi perlambatan perdagangan dunia, para pelaku usaha nasional diharapkan mengoptimalkan akses ”jalan tol” berupa perjanjian dagang yang sudah ada. Pemerintah akan memfasilitasinya dan membantu menyelesaikan hambatan-hambatan dagang yang muncul.

Di sisi lain, para pelaku usaha nasional menilai terjalinnya kesepakatan dagang dengan sejumlah negara dan kawasan bisa mengoptimalkan kinerja ekspor nasional. Namun, upaya tersebut perlu dibarengi dengan efisiensi rantai pasok produksi dan perbaikan iklim industri di Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam diskusi Kompas Collaboration Forum bertema ”Perdagangan Global Mutakhir: Tantangan dan Peluang untuk Dunia Usaha Domestik” di Jakarta, Jumat (20/6/2025). Hadir sebagai pembicara Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono dan Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anne Patricia Sutanto.

Djatmiko mengatakan, saat ini, arah perekonomian dan perdagangan dunia semakin tidak menentu. Ini lantaran dunia tengah menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kebijakan proteksionisme sejumlah negara, termasuk kebijakan tarif Amerika Serikat di era kepemimpinan Donald Trump. Ada juga konflik geopolitik, seperti perang Israel-Iran dan Israel-Palestina, serta invasi Rusia ke Ukraina.

”Hal itu menyebabkan fragmentasi geopolitik dan ekonomi semakin meningkat, serta dapat memicu gangguan rantai pasok, bahkan logistik dan distribusi,” ujarnya.

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyebutkan, konflik geopolitik dan proteksionisme bakal memicu perlambatan perdagangan dunia. IMF meramal, volume perdagangan barang dan jasa dunia akan tumbuh melambat dari 3,4 persen pada 2024 menjadi 3,2 persen pada 2025.

Adapun WTO memperkirakan volume perdagangan barang dunia pada 2025 bakal tumbuh stagnan di angka 2,7 persen. Padahal, pertumbuhan volume perdagangan barang dunia mulai membaik dari -1,1 persen pada 2023 menjadi 2,7 persen pada 2024.

Djatmiko berharap, di tengah eskalasi konflik geopolitik dan potensi perlambatan perdagangan, pelaku usaha dapat memanfaatkan perjanjian dagang yang sudah ada. Saat ini, RI telah memiliki 21 perjanjian tarif preferensial (PTA), perjanjian perdagangan bebas (FTA), dan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) dengan 30 negara.

”Negara-negara tersebut tersebar di enam kawasan/regional, seperti Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, Amerika Latin, dan Afrika,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, total ekspor dan impor Indonesia pada 2024 masing-masing senilai 264,7 miliar dollar AS dan 233,6 miliar dollar AS. Sebanyak 68,05 persen ekspor Indonesia berasal dari negara mitra FTA dan 73,50 persen impor dari negara mitra FTA.

Negara-negara mitra FTA Indonesia tersebut mewakili 34,54 persen impor dunia pada 2024. Mereka juga mewakili 26,68 persen produk domestik bruto (PDB) dunia dan 47,56 persen populasi dunia.

 

Kementerian Perdagangan

Kini, pemerintah tengah berupaya memperluas kerja sama perdagangan dengan negara-negara di ”Benua Biru” alias Eropa. Dua perjanjian yang bakal dirampungkan adalah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) serta Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (IEAEU) FTA.

Melalui kedua perjanjian itu, pelaku usaha Indonesia bisa meningkatkan ekspor sejumlah komoditas, seperti minyak sawit mentah, minyak kelapa, tekstil dan produk tekstil, kakao, serta alas kaki.

"Vietnam memang sudah lebih dulu mengikat kesepakatan dagang dengan Uni Eropa. Namun, dengan IEU CEPA, produk-produk RI bisa semakin kompetitif dengan produk Vietnam di pasar Uni Eropa," katanya.

Menurut Djatmiko, pemerintah akan berupaya memfasilitasi pelaku usaha nasional yang ingin menjajaki bisnis dengan para pelaku usaha di negara-negara mitra dagang RI. Jika ada kesulitan perihal pembayaran dan logistik pengapalan, pemerintah akan membantu mencari solusinya.

”Kami telah berupaya membuka akses pasar ke berbagai negara dan kawasan. Oleh karena itu, silakan optimalkan pemanfaatan ’jalan tol’ itu agar bisnis semakin cuan,” katanya.

Selain itu, Djatmiko meminta para pelaku usaha dan industri tidak mengkhawatirkan dampak kesepakatan-kesepakatan dagang tersebut terhadap pasar dan industri dalam negeri.

Jika terjadi banjir impor, pemerintah akan mengatasinya dengan trade remedies alias tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk melindungi industri domestiknya dari praktik perdagangan yang dianggap tidak adil atau merugikan. 

Efisiensi rantai pasok

Vice President Director PT Pan Brothers sekaligus Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto menyebutkan, berbagai kesepakatan dagang internasional baru optimal memacu penguatan industri dalam negeri apabila tercipta efisiensi dalam rantai pasok industri.

”Tadi Pak Djatmiko sebutkan soal IEU CEPA. Kalau infrastruktur (rantai pasok) kita di dalam tidak mendukung, industri tidak akan bisa memanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Untuk memperkuat rantai pasok industri dalam negeri, Apindo merekomendasikan pemerintah memberikan insentif fiskal seperti pembebasan pajak (tax holiday), jaminan pembelian, dan dukungan riset untuk investasi di industri pengolahan bahan baku di sektor hulu.

Di samping itu, untuk mengoptimalkan biaya logistik, pengusaha membutuhkan pengurangan masa tunggu barang sejak dibongkar dari kapal sampai bisa keluar dari pintu utama pelabuhan atau dwelling time.

Untuk meningkatkan efisiensi produksi, Apindo juga menuntut peta substitusi impor sektor strategis. Di sisi lain, peningkatan produksi lokal lewat kemitraan dan belanja pemerintah diperlukan agar kinerja dunia usaha di sektor produsen dan ritel bisa seimbang.

”Dengan begitu, teman-teman pengusaha di sektor ritel juga tidak perlu khawatir. Karena ini (perjanjian dagang) bukan hanya untuk keuntungan industri, melainkan juga sektor ritel dan pariwisata,” kata Anne. 

Akses pasar

Dalam paparannya, Anne juga menuliskan rekomendasi strategis dalam diplomasi perdagangan dan peningkatan akses pasar. Apindo menyarankan pemerintah melakukan kerja sama dagang dengan sistem tukar-menukar impor kapas, gandum, gas alam cair (LNG), dan etanol, dengan ekspor produk unggulan Indonesia.

Negosiasi dengan AS pun perlu digencarkan agar sektor padat karya, seperti pariwisata, ritel, dan UMKM, terbebas dari kebijakan tarif AS. Lembaga ini menyarankan agar pemerintah membangun koalisi bersama ASEAN dan WTO untuk merespons tarif AS.

 

KOMPAS/LUHUR

Infografik: Profil petani dan luas perkebunan rakyat serta sejumlah komoditas yang terimbas EUDR.

Di sisi lain, pelaku usaha juga mengingatkan soal sejumlah hambatan nontarif yang membatasi ekspor barang asal Indonesia. Contohnya, Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang mulai diberlakukan pada awal 2026.

EUDR pada prinsipnya ada untuk memastikan tujuh komoditas strategis, yaitu kakao, karet, kayu, kelapa sawit, kopi, kedelai, binatang ternak, yang masuk ke pasar Uni Eropa, tidak berkontribusi pada deforestasi. Sejauh ini, baru sawit yang terkesan diprioritaskan Pemerintah RI.

Senior Head of Marketing PT Great Giant Pineapple, Ian Pangkawira, menyebutkan, Indonesia masih akan menghadapi hambatan nontarif dari Uni Eropa, salah satunya dengan berlakunya EUDR pada awal 2026.

Dengan EUDR, mayoritas ekspor produk kopi Indonesia bisa terhambat. Oleh karena itu, menurut dia, kehadiran pemerintah dibutuhkan bukan hanya dalam konteks tarif, melainkan juga dalam mengatasi hambatan nontarif.

Pada Kamis (19/6/2025), RI dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) menandatangani konklusi perjanjian perdagangan bebas IEAEU FTA. Penandatanganan itu dilakukan sebelum pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di St Petersburg, Rusia.

Penandatanganan kesepakatan dagang ini dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Rusia Andrey Slepnev. ”Legal drafting dan dokumen final akan disaksikan di Forum Pertemuan Tingkat Tinggi EAEU pada Desember 2025 di St Petersburg,” tutur Airlangga dari St Petersburg melalui pesan tertulis, Jumat.

Airlangga meyakini perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan EAEU bisa diterapkan 2025 ini, setelah kesepakatan diratifikasi parlemen setiap negara. Sampai saat ini, anggota Uni Ekonomi Eurasia adalah Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Rusia.

Dengan adanya IEAEU FTA, komoditas yang akan bergerak adalah di sektor farmasi; energi baru terbarukan, termasuk reaktor modular kecil; keamanan siber; smelter aluminium; pupuk potasium; dan minyak sawit mentah (CPO). Selain itu, RI berpotensi lebih leluasa mengekspor stainless steel, katoda tembaga, dan sel baterai kendaraan listrik (EV battery cell). ”Rusia juga tertarik investasi di hilirisasi,” tambah Airlangga.

Putin yakin kedua negara akan mendapatkan peluang berbagai kerja sama baru setelah penandatangan IEAEU FTA. Ia berharap, perjanjian tersebut dapat ditandatangani secara final dalam waktu dekat.

Putin menjanjikan, perusahaan-perusahaan Rusia akan bekerja di pasar Indonesia secara efektif. Selain itu, dia menjanjikan akan menambah pasokan minyak dan gas alam cair ke pasar Indonesia.

Indonesia dan Rusia sudah bekerja sama di sejumlah sektor. Salah satunya, kemitraan antara PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan minyak dan gas asal Rusia, Rosneft, pada kilang pengolahan dan petrokimia di Tuban, Jawa Timur. Kerja sama itu berlangsung sejak 2016.

”Kami bersedia untuk ikut serta dalam proyek baru di lepas pantai Indonesia dan juga memodernisasi infrastruktur supaya mendongkrak produksi minyak dari ladang tua. Kami terbuka untuk kerja sama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir,” kata Putin.