e-Paper DPR RI

Setiap hari ada 20,2 juta orang melakukan perjalanan di Jakarta. Namun, jumlah pengguna angkutan umum baru tercatat 22,19 persen.

Oleh Fransiskus Wisnu Wardhana Dany

Subsidi angkutan umum dijanjikan tidak akan dipangkas meski ada pemotongan dana bagi hasil. Wacana kenaikan tarif untuk keberlanjutan layanan pun masih dalam tahap kajian. Sebaliknya, pemerintah mengklaim hendak mengebut integrasi dan memperluas cakupan layanan angkutan umum demi target 55 persen pengguna pada 2045.

Terkait ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan subsidi hingga Rp 6 triliun per tahun untuk public service obligation (PSO/kewajiban pelayanan publik) Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Subsidi diharapkan membuat tarif angkutan umum terjangkau bagi warga.

Pengguna Transjakarta, misalnya, cukup membayar Rp 3.500 untuk sekali jalan ke seantero kota. Bahkan, tarif ini sudah berlaku 20 tahun atau sejak layanan bus itu diluncurkan.

Lia (28) rutin naik bus Transjakarta untuk pergi dan pulang kerja. Rutenya dari Kalideres ke Senen atau sebaliknya.

”Kalau ongkos dinaikkan, layanannya juga harus makin oke, ya,” ujar pekerja kantoran ini pada Minggu (12/10/2025).

Menurut Lia, layanan angkutan umum, khususnya Transjakarta, sudah semakin baik. Apalagi ada mikrotrans sebagai pengumpan dengan Rp 0 alias gratis.

Akan tetapi, ia merasa waktu tunggunya masih cukup lama. Bus juga masih terjebak macet atau lajur khusus diserobot kendaraan lain. Kejadian saldo terpotong dua kali hingga sopir ugal-ugalan masih jadi pekerjaan rumah.

”Kalau masalah-masalah itu dibereskan, enggak masalah tarifnya jadi Rp 5.000,” ujar Lia.

Kebutuhan penyesuaian tarif Transjakarta kembali direkomendasikan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada 28 April.

DTKJ mengusulkan kenaikan tarif menjadi Rp 4.000 dan Rp 5.000 pada waktu sibuk, pukul 07.01-10.00 WIB dan pukul 16.01-21.00 WIB.

Saat bersamaan, kekhawatiran terganggunya layanan angkutan umum mencuat seiring pemotongan alokasi dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk Jakarta. DBH Jakarta berkurang signifikan dari target semula Rp 26 triliun menjadi Rp 11 triliun sehingga postur APBD 2026 direvisi. 

Kuatkan layanan

Kini, setidaknya ada 20,2 juta orang melakukan perjalanan di Jakarta setiap harinya. Namun, komposisi antara pengguna angkutan umum dan kendaraan pribadi masih sangat jomplang.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta melaporkan baru 22,19 persen pengguna angkutan umum dari 20,2 juta perjalanan tersebut.

Masih banyak warga mengandalkan kendaraan pribadi karena dinilai lebih efektif ketimbang angkutan umum, baik dari keterjangkauan, waktu tempuh, maupun lainnya.

Oleh karena itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam sesi ”Media Fellowship Program MRT Jakarta 2025”, Kamis (9/10/2025), memastikan tidak ada pemangkasan subsidi.

Tarif MRT Jakarta dan LRT Jakarta tidak naik. Sementara Transjakarta masih dikaji secara mendalam dampak sosial-ekonominya.

”Untuk tarif Transjakarta, kami terus melakukan kajian secara rutin dan berdasarkan data memang cost recovery-nya semakin rendah, hanya 14 persen saat ini, sehingga dibutuhkan penyesuaian tarif,” kata Syafrin.

Cost recovery adalah pengembalian biaya operasional. Pemprov DKI Jakarta mengupayakan penyesuaian tarif guna meningkatkan cost recovery.

Menurut Syafrin, transportasi tidak boleh dibatasi administratif. Sifatnya menerus dan Transjabodetabek merupakan direct demand (permintaan langsung) untuk mengurai problem, seperti arus kendaraan pribadi yang berkelindan dengan kemacetan.

Oleh sebab itu, secara bertahap dilakukan perluasan layanan Transjabodetabek. Kemudian, dilakukan kajian sebenarnya berapa kebutuhan untuk sebuah layanan sampai ke Jabodetabek.

”Seluruh layanan angkutan umum akan diintegrasikan. Ini akan memperkuat layanan angkutan umum itu sendiri dan kami lakukan secara utuh,” ucap Syafrin.

Pihaknya juga menetapkan sasaran antara pada tahun 2030. Jumlah pengguna angkutan umum bisa mencapai 27,06 persen. Sasarannya mempertimbangkan kenaikan pengguna dalam kurun 2018-2024. Selama itu, kenaikan hanya 4 persen.

”Tetapi, kami optimistis dengan sinergi, kolaborasi, dan kerja keras semua pemangku kepentingan. Pada tahun 2030, sebanyak 27,06 persen bisa tercapai,” ucap Syafrin.

Satu dari banyak hal sebagai pemantik ialah integrasi tarif dan sistem pembayaran. Misalnya, Rp 10.000 setiap penggunaan tiga moda, yakni Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta, dalam kurun maksimum 3 jam.

Usaha lainnya dengan mengembangkan kawasan berbasis transit (transit oriented development/TOD) oleh MRT Jakarta dalam radius 800 meter dari stasiunnya.

Pengembangan ini agar satu layanan dengan layanan lainnya terkoneksi langsung, pergerakan orang lebih efektif ataupun efisien, dan mendekatkan pusat-pusat kegiatan sosial-ekonomi.

Terkini, direncanakan pembangunan jalur pedestrian deck di Dukuh Atas. Jembatan berbentuk lingkaran seperti donat itu untuk koneksi langsung empat kuadran layanan angkutan umum yang sudah ada.

Infrastruktur integrasi itu dirancang selebar 12 meter. Rinciannya, 7 meter bagi jalur pejalan kaki publik dan 5 meter untuk fungsi komersial dan fasilitas pendukung. Hal itu bisa membuat perpindahan antarmoda, MRT Jakarta, KRL, KA Bandara, dan LRT Jabodebek kian mulus.

Perbaikan, penataan, dan pengembangan angkutan umum di Tanah Air ibarat pepatah Jawa, alon–alon waton kelakon, biar lambat asal tercapai. Namun, jangan lupakan konsistensi kebijakan untuk menggapai target 55 persen pengguna pada 2045.