e-Paper DPR RI

Kereta cepat, yang di banyak negara menjadi alat transformasi ekonomi, teknologi, dan budaya justru menjelma beban bagi bangsa ini. Apa yang keliru?

Oleh Ahmad Arif

Whoosh meluncur dari peron Halim Perdanakusuma, cat putih berkilat dengan logo merah menyala. ”Indonesia akhirnya punya kereta cepat pertama di Asia Tenggara,” ujar Presiden Joko Widodo saat meresmikannya pada 2 Oktober 2023.

Deretan pejabat, anggota dewan, dan pesohor hadir dalam perayaan yang digadang sebagai tonggak modernitas. Namun, di balik gemerlapnya, tersimpan cerita lama yang kini kembali diungkit: perhitungan ekonomi tak masuk akal, utang membengkak, transfer teknologi tak terjadi, serta dugaan korupsi.

Kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dipropagandakan sebagai simbol kemajuan, kini justru menjadi contoh paling vulgar bagaimana teknologi yang dipaksakan bisa berubah menjadi jebakan. Jebakan itu bermula ketika proyek dialihkan dari Jepang ke China dengan iming-iming biaya lebih murah, yang belakangan justru membengkak.

Tulisan kali ini bukan soal siapa yang menjual teknologi lebih murah, melainkan bagaimana sebuah bangsa seharusnya membangun teknologinya. 

Transformasi kereta cepat

Enam puluh tahun lalu, Jepang meluncurkan Shinkansen, kereta cepat pertama di dunia, bertepatan dengan Olimpiade Tokyo 1964. Dunia terkesima bukan hanya oleh kecepatan kereta yang melesat 210 km per jam, melainkan juga cara Jepang membangunnya dengan riset dan insinyur sendiri. Dari reruntuhan perang, mereka menciptakan simbol kebangkitan nasional dalam bentuk teknologi baru.

Shinkansen bukan sekadar proyek transportasi. Ia memicu ”Japanese Economic Miracle”, masa pertumbuhan pesat ekonomi Jepang pada 1950-1980-an. Kereta itu mengintegrasikan Tokyo dan Osaka menjadi satu kawasan ekonomi besar, memicu lahirnya industri baja, mesin, riset, dan inovasi teknologi.

Sejak beroperasi, jadwal kereta selalu tepat waktu dan tak pernah ada korban jiwa akibat kecelakaan. Dari Shinkansen pula, Jepang terinspirasi mengembangkan sistem peringatan dini gempa bumi (EEWS) yang kini menjadi model dunia.

Seperti ditulis Christopher P Hood (2006), Shinkansen juga menjadi simbol budaya Jepang modern, yang digambarkan sebagai, ”...cepat, tepat, kolektif, dan terus bergerak maju”.

Filosofi dasar Shinkansen, yaitu kecepatan, efisiensi, dan keselamatan, mengilhami lahirnya kereta cepat TGV di Perancis yang dibangun pada 1981. Seperti Shinkansen, TGV dibangun untuk menghidupkan kota-kota lain agar Paris tak menjadi pusat tunggal ekonomi. Seperti Jepang, Perancis mengembangkannya dengan teknologi sendiri, yang kemudian diekspor ke negara lain.

Pada tahun 2004, Korea Selatan meluncurkan kereta cepat KTX melalui transfer teknologi dari TGV. Pembangunan tahap pertama KTX menggunakan 80 persen teknologi Perancis, tetapi tahap kedua dengan teknologi dalam negeri. Kini, Korea Selatan menjadi eksportir teknologi kereta cepat ke Turki dan memperluas jaringan domestik secara mandiri.

China kemudian datang dengan ambisi lebih besar dengan membangun jaringan kereta cepat terpanjang di dunia. Mereka menggabungkan teknologi Jepang, Perancis, Jerman, dan Kanada. Mereka menyerap teknologi asing, tetapi memodifikasinya menjadi produk lokal. China menjadikan kereta cepat bukan sekadar alat transportasi, tapi instrumen geopolitik.

Di dalam negeri, China Railway High-speed (CRH) telah menyatukan kota industri dan menciptakan lapangan kerja. Di luar negeri, lewat Belt and Road Initiative, ia menjadi alat diplomasi, membungkus ekspor teknologi dengan janji ”pembangunan bersama”. Namun, banyak negara penerima pinjaman justru terjerat utang dan ketergantungan teknologi, termasuk Indonesia. 

Mesin politik

Ketika Pemerintah Indonesia menandatangani proyek kereta cepat dengan China, semangatnya mungkin ingin membuktikan bahwa bangsa ini bisa modern. Tapi kita lupa satu hal mendasar bahwa teknologi tidak bekerja di ruang kosong.

Shinkansen menghubungkan kota-kota industri utama Jepang. TGV menautkan pusat-pusat ekonomi produktif Perancis. Sementara Whoosh? Ia hanya menghubungkan dua kota padat yang bukan pusat industri dan tidak memiliki rantai pasok ekonomi yang menuntut percepatan.

Bandung bukan Osaka. Ia bukan kota ekspor baja atau manufaktur. Jaraknya terlalu dekat dengan Jakarta, sementara stasiunnya dibangun jauh dari pusat kota, menyalahi prinsip efisiensi kereta cepat. Akibatnya, kereta cepat kehilangan fungsi ekonominya.

Kini, penumpang Whoosh sebagian besar wisatawan dan pegawai dinas, bukan pelaku industri atau bisnis. Harga tiket terlalu mahal bagi masyarakat umum dan tidak efisien bagi sektor logistik. Apalagi, biaya pembangunannya membengkak dari Rp 80 triliun menjadi lebih dari Rp 116 triliun. Jurang antara pemasukan dan utang melebar, membuat proyek ini terseok untuk menutup biaya operasional.

Lebih buruk lagi, transfer teknologi tidak terwujud. Indonesia tidak memproduksi mesin, rel, atau komponen utama. Tidak ada riset atau kapasitas industri baru yang tumbuh. Kita hanya memperoleh lisensi mengoperasikan teknologi asing tanpa kemampuan menirunya, apalagi menciptakan teknologi baru.

Inilah perbedaan mendasar antara negara maju dan kita: Jepang, Perancis, Korea Selatan, bahkan China yang berupaya membangun teknologi dari dalam. Indonesia membeli teknologi dari luar, berharap keajaiban datang bersama mesin dan rel.

Teknologi bukanlah benda netral. Ia hanya berguna sejauh struktur sosial, ekonomi, dan budaya siap menampungnya. Tanpa industri yang kuat, riset serius, dan tata kelola yang transparan, teknologi tinggi hanya menjadi mainan mahal dan berbahaya bagi politisi.

Kini Whoosh meluncur setiap hari antara Halim dan Tegalluar. Dari balik jendelanya, tampak deretan rumah padat dan sawah yang terpotong beton. Tak ada revolusi industri dan budaya di sana.

Teknologi tidak otomatis membawa kemajuan. Ia hanya memperbesar arah dari sistem yang sudah ada. Bila sistemnya korup dan rapuh, teknologi hanya mempercepat kerusakannya.

Dan mungkin, inilah pelajaran paling pahit dari Whoosh: kereta cepat bisa meluncur secepat peluru. Tapi, tanpa visi dan integritas, ia hanya mempercepat bangsa ini menuju jeratan utang dan bencana.