e-Paper DPR RI

Persoalan utang kereta cepat mencuat. Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara.

Oleh Yosepha Debrina Ratih Pusparisa, Dimas Waraditya Nugraha

Persoalan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kembali mencuat. Banyak pihak menawarkan solusi untuk menuntaskan sekaligus melunasi utang kereta cepat. Hingga kini, utang pokok proyek Whoosh mencapai Rp 81,3 triliun.

Meski demikian, sejauh ini belum ada solusi yang dianggap berkelanjutan bagi semua pihak. Opsi tetap membebankan utang pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau mengalihkannya ke anggaran pemerintah, misalnya, sama-sama dianggap berat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal ini. Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi periode 2019-2024, Luhut adalah pihak pemerintah yang pemimpin pembicaraan tentang proyek kereta cepat dengan China.

Ia pertama-tama mempertanyakan publik yang mempermasalahkan utang kereta cepat Whoosh. ”Itu, kan, tinggal restrukturisasi saja. Siapa yang minta (dari) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)? Enggak ada yang minta APBN. Restrukturisasi saja,” kata Luhut seusai kegiatan ”Satu Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8 Percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Luhut mengatakan, ia dulu telah berdiskusi dengan pihak China yang ikut terlibat dalam proyek Whoosh. Tindak lanjutnya, bersamaan dengan pergantian pemerintahan Indonesia, agak terlambat.

Oleh karena itu, ia menanti keputusan presiden agar segera terjadi perundingan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sendiri telah dihapus nomenklaturnya sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

”Apa yang enggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data, waktu itu masih zaman lalu dengan Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak China, dan waktu itu saya masih di Kemenkomarves, itu kami selesaikan kok,” ujar Luhut. 

Jakarta-Surabaya

Pihak China, Luhut melanjutkan, telah menegaskan untuk ikut membantu pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Pembicaraan ini bisa dilanjutkan jika Pemerintah Indonesia dapat segera menyelesaikan masalah restrukturisasi utang ini.

Studi pendahulu (preliminary study) agar Whoosh beroperasi dari Jakarta hingga Surabaya sebenarnya telah disusun. Jawa diprediksi akan menjadi kota pulau sehingga transportasi dinilai dibutuhkan dari Jakarta hingga ke Surabaya.

Dalam studi itu, menurut Luhut, kereta cepat akan disambung dari Bandung ke Kertajati, Purworejo, Cilacap, hingga ke Surakarta sampai Surabaya. Belajar dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, jangan terlalu banyak membangun terowongan karena nilainya tinggi.

”Kita juga jangan banyak pembebasan tanah. Untuk itu apa? Kita align saja, sejajar saja dengan jalan kereta api atau jalan mobil yang ada. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya enggak ada yang tidak bisa kita selesaikan,” katanya.

TANGKAPAN LAYAR

Tangkapan layar rencana alternatif jalur perpanjangan kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya dalam paparan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Arif Anwar secara daring, Kamis (12/12/2024).

 

Struktur utang

Struktur pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sejak awal dirancang berbasis utang dari China Development Bank (CDB). Total nilainya mencapai 7,2 miliar dollar AS atau setara Rp 116,5 triliun.

Dari jumlah total investasi, sekitar 75 persen atau 5,4 miliar dollar AS (Rp 81,3 triliun) merupakan utang pokok yang berasal dari pinjaman luar negeri. Sisanya, 1,8 miliar dollar AS (Rp 27,9 triliun), berasal dari setoran modal pemegang saham gabungan, yakni konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.

Pengamat infrastruktur, Raya Timbul Manurung, berpendapat, nilai utang Whoosh kerap disalahpahami publik. Ia menegaskan, nilai utang bukan senilai 7,2 miliar dollar AS, melainkan bagian dari struktur pembiayaan yang mencakup juga porsi modal dasar senilai 2 miliar dollar AS.

”Adapun uang disebut utang itu sekitar 5,2 miliar hingga 5,4 miliar dollar AS, sementara sisanya adalah modal pemegang saham,” ujarnya tertulis.

Kebutuhan nilai total investasi tersebut, Raya melanjutkan, sebenarnya telah meningkat dari proyeksi awal karena pembengkakan biaya (cost overrun). Biaya pembebasan lahan melonjak akibat penundaan jadwal, dari 2019 ke 2022.

Selain itu, terdapat kenaikan kompensasi untuk pemindahan berbagai infrastruktur, mulai dari jaringan listrik tegangan tinggi, pipa gas, hingga saluran drainase. Tak hanya itu, struktur tanah yang labil membuat penguatan terowongan sepanjang 2 kilometer menjadi lebih mahal dari rencana awal.

Penggunaan teknologi komunikasi GSM-R (global system for mobile communications–railway) di Indonesia juga menambah pos biaya baru. ”Berbeda dengan di China yang tidak dikenai biaya tambahan, di Indonesia operator harus membayar lisensi frekuensi GSM-R,” kata Raya.

Mekanisme pelunasan

Pemerhati BUMN dan Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai, penyelesaian persoalan keuangan proyek kereta cepat tidak bisa dilakukan sepihak oleh Danantara. Ia mengingatkan, mekanisme penjaminan pemerintah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023.

”Kalau mau ada jaminan, harus diputuskan dulu oleh Komite Kereta Cepat yang diketuai Menko Perekonomian. Baru BUMN bisa ajukan ke Menkeu. Jadi, tidak bisa ujug-ujug dari Danantara,” katanya.

Menurut Herry, posisi proyek Whoosh kini ibarat berada di simpang jalan sempit. Di satu sisi, KCIC bukan BUMN karena tidak ada saham pemerintah langsung. Di sisi lain, Danantara telah menjadi superholding yang memegang kendali atas dividen dan aset sehingga penyelesaiannya seharusnya berbasis korporasi, bukan fiskal.

”Apalagi, kondisi keuangan KCIC juga sedang tertekan karena beroperasi dalam posisi defisit,” ujarnya.

Sementara itu, Raya menjelaskan, pelunasan utang itu sebenarnya bisa dilakukan bertahap dengan pendekatan korporasi tanpa membebani APBN. Tahap pertama, sekitar 2 miliar dollar AS utang dikonversi menjadi ekuitas baru sehingga total modal dasar meningkat dari 2 miliar dollar AS menjadi 4 miliar dollar AS.

Porsi penambahan modal tetap proporsional. Danantara Indonesia sebagai induk PSBI menanggung 60 persen, sementara konsorsium China menanggung 40 persen. Dengan langkah itu, sisa utang berkurang menjadi sekitar 3,4 miliar dollar AS.

Tahap kedua, setelah kinerja operasi stabil selama setahun, KCIC dapat melantai di bursa (IPO) dengan melepas sekitar 30 persen saham baru. Raya memperkirakan, bila saham baru dijual dengan harga 175 persen dari nilai nominal, KCIC dapat mengantongi dana 2,5 miliar-2,75 miliar dollar AS.

”Dana hasil IPO bisa langsung digunakan untuk membayar sebagian besar utang,” ujarnya. Setelah tahap ini, sisa kewajiban diperkirakan tinggal 1 miliar dollar AS.

Dengan struktur baru tersebut, Raya menilai operasi KCIC dapat berkelanjutan tanpa tekanan keuangan yang berat. ”Kalau tersisa 1 miliar dollar AS, pendapatan dan laba operasional sudah bisa menutup. Perusahaan akan menjadi sehat,” ujarnya.