e-Paper DPR RI

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal sebagai Whoosh, adalah salah satu proyek infrastruktur paling strategis, tetapi sekaligus memicu kontroversi.

Oleh M Toto Suryaningtyas

Peletakan batu pertama proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan Presiden Joko Widodo di Tegalluar, Bandung, pada 21 Januari 2016. Pembangunan proyek kereta cepat itu membutuhkan waktu sekitar delapan tahun hingga resmi beroperasi. Gagasan kereta cepat muncul saat pemerintah saat itu berupaya meningkatkan konektivitas antarkota besar sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur nasional.

Selesainya pembangunan Whoosh memberikan kebanggaan nasional melalui kemajuan teknologi transportasi dan kemampuan Indonesia membangun infrastruktur modern berskala besar dan canggih. Proyek itu membuat Indonesia menjadi yang pertama di Asia Tenggara memiliki kereta yang melesat hingga kecepatan 350 km/jam secara aman.

Di dunia baru segelintir negara, termasuk China, Jepang, dan Perancis, yang memiliki kereta cepat dengan kecepatan setinggi itu untuk angkutan massal. Kebanggaan ini juga diperkuat dengan dampak efisiensi transportasi, pengurangan kemacetan lalu lintas, hingga pengurangan emisi karbon.

Data dari PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menyebutkan, selama pengoperasian perdana 17 Oktober 2023 hingga 25 Juni 2025, KCIC telah melayani 10.014.707 penumpang melalui 29.786 perjalanan Whoosh yang dioperasikan dengan aman dan selamat.

Dengan demikian, Whoosh bukan hanya soal menyediakan transportasi massal cepat Jakarta-Bandung, melainkan juga merupakan simbol ambisi bangsa untuk melompat ke masa depan dengan kecanggihan dan kecepatan sebagai wajah ideologi baru pembangunan.

Tak ayal proyek ini merupakan ambisi politik pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, untuk memiliki kereta cepat sebagai simbol modernisasi dan ikon kebanggaan nasional, dan menjadikannya legacy project (warisan politik) bagi kepemimpinannya.

Namun, setelah proyek berlangsung, banyak isu yang menyertai, mulai dari perencanaan hingga pengoperasian, terkait konsistensi janji dan kelayakan proyek tersebut. Pembangunan ini juga memunculkan dampak sosial, seperti harus merelokasi penduduk, kompensasi lahan, dan berbagai gangguan ekologi.

Secara umum, partisipasi publik terlihat rendah sehingga menimbulkan kesan bahwa proyek ini adalah ”pembangunan dari atas”, efisien secara teknis, tetapi minim secara partisipatif. Saat ini, isu tentang problem sosial dan lingkungan sudah mereda, tapi muncul perdebatan baru tentang Whoosh terkait dengan masalah pendanaan.

Sejak awal, proyek yang dijalankan oleh konsorsium PT KCIC (BUMN Indonesia 60 persen dan China Railway International Co Ltd 40 persen) ini dijanjikan murni menggunakan skema business to business (B2B), tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Janji ini adalah faktor kunci di balik keputusan pemerintah memilih proposal China, yang mengalahkan tawaran Jepang yang membutuhkan jaminan pemerintah (memakai APBN). Pilihan ini dinilai lebih cepat dan murah, tetapi juga memunculkan kesan bahwa keputusan tersebut lebih didorong oleh motif politik dan diplomatik daripada pertimbangan teknokratis murni.

Sayangnya, janji ”tanpa APBN” ini gagal diuji kenyataan. Biaya proyek yang awalnya diperkirakan sekitar Rp 86 triliun (5,5 miliar dollar AS) melonjak menjadi lebih dari Rp 113 triliun (7,2 miliar dollar AS). Pembengkakan biaya (cost overrun) ini disebabkan oleh revisi desain, hambatan pembebasan lahan, dampak pandemi Covid-19, dan perubahan nilai tukar.

Akibatnya, pada 2021, Pemerintah Indonesia melalui PT KAI dan Kementerian Keuangan akhirnya memberikan penjaminan sebagian utang proyek. Pembayaran bunga utang pada tahun 2025 ini diperkirakan sekitar Rp 2 triliun per tahun dan menjadi polemik terkait dengan menjadi tanggung jawab konsorsium atau dilimpahkan kepada pemerintah melalui APBN.

Perubahan skema dan dampak utang ini membuat publik menilai telah terjadi inkonsistensi kebijakan dan menyebut Whoosh sebagai ”B2B semu”, karena risiko fiskal pada akhirnya ditanggung negara.

Dari sisi diplomatik, Whoosh terkait erat dengan inisiatif global China, melalui Belt and Road Initiative (BRI). Hal ini memicu perdebatan mengenai risiko keterikatan pengaruh politik dari China, serta masuknya Indonesia ke dalam arena persaingan strategis Asia Tenggara.

Figur-figur kuat saat itu, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir, memainkan peran sentral sebagai negosiator dan penanggung jawab korporasi yang menentukan kelangsungan proyek di tengah kontroversi.

Tak ayal, Whoosh merupakan manifestasi ambisius dari pembangunan infrastruktur Indonesia sekaligus memicu perdebatan politik. Sebagian publik mulai mempersalahkan eksistensi program kereta cepat melampaui keberhasilan secara teknis dan simbolis. Kini muncul pertanyaan yang lebih mendalam, apakah keberhasilan proyek Whoosh ini merupakan keberhasilan rasional atas suatu kebijakan publik?

Makna eksistensi Whoosh

Untuk menjawabnya, kita meminjam pemikiran filsafat kebenaran dua filsuf: John Dewey, sang pragmatis yang menilai kebenaran kebijakan berdasarkan kegunaannya, dan WVO Quine, filsuf rasionalis modern yang memandang kebenaran sebagai koherensi (kesesuaian antarbagian) dalam sistem pengetahuan.

Bagi Dewey, kebenaran bukanlah sesuatu yang turun dari langit, melainkan hasil dari eksperimen sosial. Kebijakan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, harus diuji berdasarkan fungsi sosial dan kegunaannya, yaitu sejauh mana ia mampu memecahkan masalah nyata manusia.

Dewey menyebut pendekatan ini sebagai instrumentalisme gagasan, yaitu bahwa ide, teori, atau kebijakan hanyalah alat (instrumen) untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat.

Jadi, jika kita menilai proyek Whoosh dengan pisau analisis Dewey, ukuran kebenaran (keberhasilan) proyek itu bukan pada kemampuan sebuah rangkaian kereta yang mampu ngebut 350 km/jam, bukan pula pada aspek kecanggihan sebagai simbolisasi capaian kemajuan bangsa, melainkan pada kemampuan proyek itu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Apakah Whoosh benar-benar mempermudah mobilitas masyarakat kelas menengah bawah (bukan hanya kelas atas)? Apakah ia mengurangi beban jalan tol dan mempercepat logistik antarkota? Ataukah ia sekadar monumen kecepatan yang lebih banyak melayani citra kemajuan politik daripada keseharian rakyat?

 

Infografik "Komodo Merah" Melesat Cepat

Cara pandang Dewey dalam menilai proyek ini belum selesai secara etis dan sosial sebab evaluasi pragmatis selalu bersifat terbuka. Manfaat publik tidak berhenti pada acara seremonial simbolis, seperti peresmian yang megah atau laporan jumlah penumpang, tetapi terus diuji melalui pengalaman warga yang menumpang, membayar tiket, dan merasakan efek ekonominya di sekitar stasiun.

Dalam logika pragmatis Dewey, Whoosh adalah eksperimen besar bangsa ini tentang bagaimana kebijakan, teknologi, dan publik saling belajar satu sama lain. Jika ternyata proyek ini lebih banyak menimbulkan resistansi sosial, ketimpangan biaya, atau beban fiskal, maka bagi Dewey, itu tanda bahwa alat tersebut perlu diperbaiki, bukan dimuliakan.

Sementara Dewey mengukur kebenaran dari hasil praktis, WVO Quine menilai kebenaran sebagai koherensi rasional dalam keseluruhan sistem pengetahuan. Dalam teori Quine, tidak ada kebenaran tunggal yang berdiri sendiri; yang ada hanyalah jaringan kepercayaan (web of belief) yang saling menopang.

Sebuah kebijakan adalah benar jika ia koheren dengan seluruh sistem pengetahuan, logika ekonomi, dan moral publik yang melingkupinya. Pertanyaannya, apakah proyek Whoosh koheren dengan sistem kebijakan publik Indonesia, khususnya transportasi secara rasional (nalar) dan epistemologis (pengetahuan)?

Kita melihat banyak simpul yang goyah dalam jaring kepercayaan itu. Di satu sisi, pemerintah menyatakan proyek ini murni B2B tanpa dana negara, di sisi lain kemudian muncul penjaminan APBN melalui PT KAI dan Kementerian Keuangan.

Di awal disebut efisien, tapi akhirnya biaya melonjak dari Rp 86 triliun menjadi lebih dari Rp 113 triliun. Janji teknokratis berjumpa dengan realitas politis dan keduanya tak saling menopang.

Bagi Quine, kontradiksi semacam ini adalah gangguan epistemik, tanda bahwa sistem pengetahuan publik kehilangan koherensi internal. Suatu kebijakan yang inkonsisten dalam logika dan justifikasinya pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan rasional masyarakat terhadap seluruh struktur kebijakan negara.

Koherensi tidak hanya menuntut rasionalitas teknis, tetapi juga integritas naratif, bahwa setiap klaim kebijakan harus konsisten dari awal hingga akhir, baik secara logika ekonomi maupun moral sosial.

Dalam hal ini, proyek Whoosh menghadirkan pelajaran penting bahwa kebenaran kebijakan tidak cukup diukur dari hasil, tetapi juga dari konsistensi pengetahuan dan moral di baliknya.

Jika dipadukan, pandangan Dewey dan Quine menuntun kita pada refleksi yang menarik: proyek Whoosh adalah laboratorium sosial, tetapi juga eksperimen politik. Ia mengandung dimensi praktis (Dewey) sekaligus rasional (Quine), tetapi juga mengandung kontradiksi di antara keduanya.

Secara instrumental, proyek ini berhasil menghadirkan infrastruktur baru, membuka lapangan kerja, dan mentransfer teknologi. Namun, secara koherensial, proyek ini masih lemah dalam konsistensi epistemik dari janji pembiayaan hingga transparansi data penumpang dan keuntungan.

Ketika pemerintah menyebut proyek ini ikon kemajuan, perspektif Dewey akan bertanya menguji: kemajuan untuk siapa? Dan Quine akan bertanya: apakah klaim itu konsisten dengan fakta yang tersedia? Di sinilah filsafat menuntun kita untuk berpikir jernih di tengah gegap gempita kemajuan.

 

ANDRI

Infografik Utang Whoosh dan Performa Keuangan KAI

Rakyat yang utama

Bagaimanapun proyek Whoosh merupakan potret transisi epistemologis Indonesia, dari pembangunan yang berlandaskan semangat politik dan simbol nasional menuju pembangunan yang seharusnya berlandaskan rasionalitas sosial dan empiris.

Dewey mengingatkan bahwa demokrasi sejati bukan soal berapa cepat kita membangun, melainkan bagaimana rakyat dilibatkan dalam proses belajar sosial dari setiap kebijakan. Sementara Quine mengingatkan bahwa tanpa koherensi dan konsistensi, kebijakan akan kehilangan makna epistemik, menjadi slogan tanpa rasionalitas.

Dengan dua lensa ini, Whoosh adalah keberhasilan teknologis yang masih menunggu pembenaran filosofis. Ia cepat dalam kecepatan, tetapi belum tentu cepat dalam pembelajaran sosialnya.

Artinya, Whoosh tidak boleh berhenti sebagai proyek monumental, tetapi harus terus dipantau sebagai proses sosial yang hidup, bagaimana ia menumbuhkan pengetahuan, memperkuat kepercayaan publik, dan menyatukan rasionalitas ekonomi dengan etika sosial.

Whoosh harus lebih dari sekadar kereta cepat, ia harus menjadi alat pembelajaran kolektif bangsa ini tentang arti kemajuan yang sejati cepat dalam akal, bukan hanya sekedar melaju cepat di atas rel kereta. (LITBANG KOMPAS)