Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul Whoosh dan Kewajiban Layanan Publik
Tanggal 07 November 2025
Surat Kabar Kompas
Halaman 6
Kata Kunci Kereta Api
AKD - Komisi V
Isi Artikel

Hampir semua proyek transportasi publik di dunia dibangun berdasarkan prinsip kewajiban pelayanan publik dari negara kepada rakyatnya. Tidak terkecuali Whoosh.

Oleh REDAKSI

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang proyek kereta cepat Whoosh.

Presiden meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan persoalan utang proyek Whoosh. ”Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut utang Whoosh? Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti utang itu Whoosh semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan,” ujar Presiden Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pernyataan Presiden menjawab polemik tentang utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang sempat ramai di berbagai media dan menjadi perbincangan publik. Polemik bermula saat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Agustus lalu, menyebut utang proyek Whoosh sebagai bom waktu bagi KAI.

 

Struktur pembiayaan proyek Whoosh memang dirancang berbasis utang dari Bank Pembangunan China (CDB). Total nilai investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 7,2 miliar dollar AS atau setara Rp 120 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar 75 persen atau sekitar 5,4 miliar dollar AS (Rp 90 triliun) merupakan utang pokok yang berasal dari pinjaman luar negeri. Sisanya 1,8 miliar dollar AS (Rp 30 triliun) berasal dari setoran modal pemegang saham gabungan, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan konsorsium perusahaan China, Beijing Yawan HSR Co Ltd, sebesar 40 persen.

PSBI merupakan konsorsium BUMN yang terdiri dari PT KAI (58,53 persen), PT Wijaya Karya (33.36 persen), PT Jasa Marga (7,08 persen), dan PT Perkebunan Nusantara I (1,03 persen). Dengan komposisi kepemilikan saham terbesar, wajar kinerja keuangan PT KAI terbebani dengan pembayaran utang proyek kereta cepat ini

Sejak awal perencanaan, proyek Whoosh memang menuai kritik. Dari persoalan rute yang dinilai terlalu pendek hingga persoalan konsesi ke pemerintah. Kritik juga muncul dari perhitungan pendapatan penumpang yang dinilai belum membuat positif kinerja keuangan Whoosh.

Akan tetapi, dari semua kritik dan polemik di seputar proyek kereta cepat Whoosh, yang selalu menyita perhatian publik adalah soal pembiayaan proyek yang cukup besar dari utang luar negeri ke China, hingga adanya pembengkakan biaya dari rencana semula. Hal ini yang kerap menjadi perdebatan dan memunculkan dugaan adanya penyelewengan atau korupsi.

Pernyataan Presiden setidaknya dapat mengakhiri polemik soal utang kereta cepat Whoosh. Rakyat menunggu penyelesaian terbaik pemerintah, baik melalui restrukturisasi utang maupun skema lainnya.

Satu kata kunci ketika Presiden dengan tegas menyatakan pemerintah menanggung penuh kewajiban utang Whoosh adalah proyek transportasi publik dibangun tidak hanya dengan prinsip untung rugi, tetapi juga ada kewajiban pelayanan.

 

 

  Kembali ke sebelumnya