e-Paper DPR RI

Utang pokok proyek Whoosh tembus Rp 81,3 triliun. Pemerintah dan Danantara kini mencari jalan keluar agar ambisi infrastruktur tak jadi beban fiskal baru.

Oleh Dimas Waraditya Nugraha, Yosepha Debrina Ratih Pusparisa

Polemik pembiayaan proyek Kereta Cepat Indonesia China kembali mencuat setelah pemerintah dan Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara saling lempar tanggung jawab atas tumpukan utang. Di tengah tekanan fiskal, mampukah proyek Whoosh tetap melaju tanpa menambah beban kas negara?

Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup kewajiban pembayaran utang proyek menjadi titik balik penting. Ia menegaskan, sejak revisi Undang-Undang BUMN, seluruh dividen badan usaha milik negara senilai sekitar Rp 80 triliun telah dialihkan ke Danantara.

Menurut dia, dengan posisi saat ini, tanggung jawab atas beban keuangan BUMN pun semestinya turut berada pada lembaga sovereign wealth fund tersebut. 

”Sudah saya sampaikan, karena Danantara menerima dividen dari BUMN hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat,” ujar Purbaya seusai menghadiri pertemuan Dewan Pengawas BPI Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani merespons penolakan Purbaya soal pembayaran utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ditanggung negara. Menurut Rosan, usulan menggunakan APBN demi menanggulangi utang Whoosh adalah sebatas opsi.

Rosan menyebut sudah berkonsultasi dengan sejumlah kementerian, termasuk Menteri Keuangan, terkait dengan penyelesaian utang proyek ini ke China Development Bank.

”Masalah Whoosh saya sudah sampaikan ke semua menteri. Bahwa kami sedang mengevaluasi penyelesaian ini secara menyeluruh. Tentu dalam evaluasi ini kami memberikan opsi satu, dua, dan tiga,” kata Rosan saat ditemui di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Sebelumnya, COO BPI Danantara Dony Oskaria menyebut penyelesaian utang Whoosh telah masuk dalam rencana kerja anak usaha operasional, PT Danantara Asset Management (Persero). Perusahaan itu berencana merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN pada semester II-2025, termasuk proyek kereta cepat. 

Struktur utang

Struktur pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sejak awal dirancang berbasis utang dari China Development Bank (CDB). Total nilainya mencapai 7,2 miliar dollar AS atau setara Rp 116,5 triliun.

Dari jumlah total investasi, sekitar 75 persen atau sekitar 5,4 miliar dollar AS (Rp 81,3 triliun) merupakan utang pokok yang berasal dari pinjaman luar negeri. Sisanya 1,8 miliar dollar AS (Rp 27,9 triliun) berasal dari setoran modal pemegang saham gabungan, yakni konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.

Pengamat infrastruktur, Raya Timbul Manurung, berpendapat, nilai utang Whoosh kerap disalahpahami publik. Ia menegaskan, nilai utang bukan senilai 7,2 miliar dollar AS, melainkan bagian dari struktur pembiayaan yang mencakup juga porsi modal dasar senilai 2 miliar dollar AS. 

”Adapun uang disebut utang itu sekitar 5,2 miliar hingga 5,4 miliar dollar AS, sementara sisanya adalah modal pemegang saham,” ujarnya menuliskan lewat pesan Whatsapp.

Kebutuhan nilai total investasi tersebut, Raya melanjutkan, sebenarnya telah meningkat dari proyeksi awal karena pembengkakan biaya (cost overrun). Biaya pembebasan lahan melonjak akibat penundaan jadwal, dari 2019 ke 2022. 

Selain itu, terdapat kenaikan kompensasi untuk pemindahan berbagai infrastruktur, mulai dari jaringan listrik tegangan tinggi, pipa gas, hingga saluran drainase. Tak hanya itu, struktur tanah yang labil membuat penguatan terowongan sepanjang 2 kilometer menjadi lebih mahal dari rencana awal.

Penggunaan teknologi komunikasi GSM-R (Global System for Mobile Communications–Railway) di Indonesia juga menambah pos biaya baru. ”Berbeda dengan di Tiongkok yang tidak dikenai biaya tambahan, di Indonesia operator harus membayar lisensi frekuensi GSM-R,” kata Raya

Dalam wawancara dengan Kompas, pertengahan Agustus 2025, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) periode Mei 2020-Agustus 2025 Didiek Hartantyo menyayangkan pemerintah yang belum siap memisahkan kepentingan masyarakat dengan politik. Semestinya, pemerintah berpedoman pada prinsip tata kelola yang baik, cukup berperan sebagai regulator.

”Jangan mencampurtangani operator. Karena regulator mengurus regulasi saja sudah banyak sekali (urusannya). Sekarang regulasi kereta cepat saja belum ada, padahal sudah beroperasi setahun lebih. Legislasi kita bagaimana? Nah, diberikan amanat tiga tahun belum terbentuk,” ujarnya.

Jika pemerintah masih terganggu dengan kepentingan-kepentingan lain, regulasi kereta cepat tidak akan terbentuk. Ketika akan membangun Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, pemerintah mesti sudah menyiapkan peta jalan transportasi ke depan.

”Karena kereta api itu sebagai operator, tidak bisa dilepaskan dari badan usaha penyelenggara (perkeretaapian) ini, karena infrastruktur itu ada di sini. Jadi kalau infrastrukturnya tidak dikembangkan, ya kereta api akan kerdil sampai kapan pun,” tutur Didiek.

Mekanisme pelunasan

Pemerhati BUMN dan Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai penyelesaian persoalan keuangan proyek kereta cepat tidak bisa dilakukan sepihak oleh Danantara. Ia mengingatkan, mekanisme penjaminan pemerintah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023.

”Kalau mau ada jaminan, harus diputuskan dulu oleh Komite Kereta Cepat yang diketuai Menko Perekonomian. Baru BUMN bisa ajukan ke Menkeu. Jadi, tidak bisa ujug-ujug dari Danantara,” katanya. 

Menurut Herry, posisi proyek Whoosh kini ibarat berada di simpang jalan sempit. Di satu sisi, KCIC bukan BUMN karena tidak ada saham pemerintah langsung. Di sisi lain, Danantara telah menjadi superholding yang memegang kendali atas dividen dan aset sehingga penyelesaiannya seharusnya berbasis korporasi, bukan fiskal. 

”Apalagi, kondisi keuangan KCIC juga sedang tertekan karena beroperasi dalam posisi defisit,” ujarnya.

Sementara itu, Raya Timbul menjelaskan, pelunasan utang itu sebenarnya bisa dilakukan bertahap dengan pendekatan korporasi tanpa membebani APBN. Tahap pertama, sekitar 2 miliar dollar AS utang dikonversi menjadi ekuitas baru sehingga total modal dasar meningkat dari 2 miliar dollar AS menjadi 4 miliar dollar AS.

Porsi penambahan modal tetap proporsional. Danantara Indonesia sebagai induk PSBI menanggung 60 persen, sementara konsorsium China menanggung 40 persen. Dengan langkah itu, sisa utang berkurang menjadi sekitar 3,4 miliar dollar AS.

Tahap kedua, setelah kinerja operasi stabil selama setahun, KCIC dapat melantai di bursa (IPO) dengan melepas sekitar 30 persen saham baru. Raya memperkirakan, bila saham baru dijual dengan harga 175 persen dari nilai nominal, KCIC dapat mengantongi dana 2,5 miliar-2,75 miliar dollar AS.

”Dana hasil IPO bisa langsung digunakan untuk membayar sebagian besar utang,” ujarnya. Setelah tahap ini, sisa kewajiban diperkirakan tinggal sekitar 1 miliar dollar AS.

Dengan struktur baru tersebut, Raya menilai operasi KCIC dapat berkelanjutan tanpa tekanan keuangan yang berat. ”Kalau tersisa 1 miliar dollar AS, pendapatan dan laba operasional sudah bisa menutup. Perusahaan akan menjadi sehat,” ujarnya.