e-Paper DPR RI

Oleh Muhammad Fajar Marta 

Apa yang Bisa Anda Pelajari dari Artikel Ini?

• Apa yang Dikatakan Presiden Prabowo soal Utang Whoosh?
• Mengapa Pembangunan Whoosh Didorong hingga Banyuwangi?
• Siapa yang Menanggung Prasarana dan Siapa yang Mengelola Operasional Whoosh?
• Mengapa APBN Kembali Dilibatkan dalam Pembayaran Utang Whoosh?
• Bagaimana Struktur dan Jalan Keluar dari Beban Utang Whoosh?

Apa yang Dikatakan Presiden Prabowo soal Utang Whoosh?

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah akan menanggung semua kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia menilai nilai utang masih dalam batas wajar dan Indonesia sanggup membayarnya. Pernyataan ini, yang disampaikan seusai rapat terbatas pada 5 November 2025, menjadi sinyal kuat bahwa negara akan hadir menjaga keberlanjutan proyek strategis nasional ini.

Prabowo juga menyebut beban bunga sekitar Rp 1,2 triliun per tahun akan ditangani pemerintah. Dana pembayarannya direncanakan berasal dari uang hasil sitaan korupsi agar aset negara yang dikembalikan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Dengan langkah ini, presiden ingin menegaskan bahwa proyek Whoosh bukan sekadar urusan laba, melainkan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik yang menghubungkan masyarakat dan mengurangi kemacetan.

Sikap tegas tersebut menenangkan pasar dan investor. Dukungan politik pun datang dari DPR dan MPR yang menilai keputusan itu memberi kepastian hukum bagi mitra internasional, terutama Tiongkok. Dalam jangka panjang, komitmen ini diharapkan memperkuat reputasi Indonesia sebagai negara yang konsisten menghormati kontrak investasi strategis.

Mengapa Pembangunan Whoosh Didorong hingga Banyuwangi?

Presiden Prabowo tak ingin proyek kereta cepat berhenti di Surabaya, tetapi berlanjut hingga Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa. Ia melihat perluasan ini bukan hanya soal infrastruktur, melainkan tentang pemerataan konektivitas, pertumbuhan ekonomi daerah, dan efisiensi waktu perjalanan antarwilayah. Presiden menegaskan Whoosh terbukti mengurangi kemacetan dan polusi serta mempercepat mobilitas masyarakat.

Rencana ini disambut positif oleh daerah. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut kabarnya sebagai ”hadiah besar” karena memperkuat akses ke pusat wisata, logistik, dan UMKM. Dengan jalur darat yang akan tersambung lewat Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi, penerbangan rutin di bandara, dan Pelabuhan Ketapang ke Bali, kereta cepat akan melengkapi jejaring transportasi utama Banyuwangi yang dijuluki ”Matahari Terbit Pulau Jawa”.

Perluasan rute ini mencerminkan paradigma baru pembangunan: dari proyek simbolik menuju instrumen pemerataan ekonomi. Namun, pemerintah tetap diingatkan agar ekspansi tidak mengulang ketegangan fiskal Jakarta-Bandung. Pelajaran utamanya: kejelasan skema pembiayaan, arus kas operator yang sehat, serta akuntabilitas proyek demi keberlanjutan jangka panjang.

Siapa yang Menanggung Prasarana dan Siapa yang Mengelola Operasional Whoosh?

Pemerintah kini mematangkan pembagian tanggung jawab dalam proyek Whoosh. Menteri Investasi sekaligus Kepala Danantara Rosan P Roeslani menjelaskan, negara akan menanggung prasarana karena itu merupakan tanggung jawab publik, sedangkan pengelolaan sarana dan operasional diserahkan kepada BUMN atau badan usaha lain. Pembagian ini tengah difinalisasi lintas kementerian: Kemenko Infrastruktur, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, dan Danantara.

Pendekatan ini dimaksudkan agar beban fiskal tidak seluruhnya jatuh pada APBN sembari menjaga efisiensi dan profesionalitas pengelolaan. Pemerintah mengambil peran strategis sebagai penjamin kelayakan infrastruktur, sementara entitas bisnis menanggung risiko operasional dan pasar. Dengan model ini, proyek tetap dalam koridor pelayanan publik, tetapi lebih transparan dalam pembagian risiko dan tanggung jawab.

Bagi investor, kejelasan struktur ini menjadi sinyal stabilitas dan akuntabilitas. Pembiayaan lintas-sumber dapat diatur lebih fleksibel, termasuk peluang restrukturisasi atau inovasi pendanaan, seperti skema hijau (green financing). Tujuannya tetap sama: menjaga keberlanjutan Whoosh tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan.

Mengapa APBN Kembali Dilibatkan dalam Pembayaran Utang Whoosh?

Setelah sempat saling ”lempar tangan”, pemerintah akhirnya kembali membuka opsi penggunaan APBN untuk membayar utang Whoosh. Langkah ini diambil untuk memastikan kelangsungan proyek strategis nasional yang sempat terguncang oleh pembengkakan biaya dan tekanan keuangan KAI. Meski belum diumumkan rinciannya, keputusan ini memperlihatkan arah kebijakan fiskal yang lebih realistis terhadap proyek besar berisiko tinggi.

Padahal, sejak awal proyek pada 2015, pemerintah menegaskan pendanaan Whoosh tak akan melibatkan APBN. Namun, revisi lewat Perpres No 93/2021 membuka pintu bagi PMN ke KAI dan penjaminan via PII. Pergeseran kebijakan ini terjadi karena realitas lapangan: kenaikan biaya lahan, konstruksi, serta keterlambatan yang meningkatkan ongkos konsultan dan operasi.

Dengan keterlibatan APBN, muncul tanggung jawab baru untuk memastikan transparansi dan disiplin fiskal. Ekonom memperingatkan bunga pinjaman dan risiko kurs dapat menekan anggaran bila tidak dikelola hati-hati. Karena itu, APBN perlu ditempatkan hanya sebagai jembatan keekonomian (viability gap funding), bukan sokongan permanen bagi proyek komersial.

Bagaimana Struktur dan Jalan Keluar dari Beban Utang Whoosh?

Struktur pembiayaan Whoosh terdiri atas 6,07 miliar dollar AS, dengan 75 persen pinjaman dari China Development Bank dan sisanya ekuitas konsorsium Indonesia-Tiongkok. Pada 2023, disepakati tambahan cost overrun sebesar 1,2 miliar dollar akibat kenaikan biaya rekayasa, pembebasan lahan, dan konstruksi. Bunga pinjaman 3,4 persen, lebih tinggi dari ekspektasi awal 2 persen, kini menjadi beban utama yang dijamin APBN.

Risiko yang membayangi cukup besar: pelemahan rupiah meningkatkan beban bunga, sementara okupansi yang belum stabil menekan pendapatan KCIC. Dalam kondisi ini, beberapa solusi dikaji, mulai dari negosiasi restrukturisasi pinjaman kepada Tiongkok, efisiensi biaya, hingga diversifikasi sumber pendapatan operator. Pendekatan pembiayaan hijau juga dipertimbangkan untuk menekan bunga.

Pelajaran fiskal dari kasus Whoosh sangat jelas: proyek besar memerlukan uji tuntas yang transparan, peringatan dini terhadap beban bunga, dan BUMN yang benar-benar akuntabel. Evaluasi value for money menjadi keharusan bahwa proyek publik bukan sekadar cepat dan megah, melainkan juga efisien, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.