e-Paper DPR RI

KPK sedang menyelidiki perkara dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh. Bagaimana pandangan berbagai pihak terkait penanganan kasus ini?

Oleh Tim Redaksi Kompas

Apa yang bisa Anda pelajari dari artikel ini?

1. Mengapa KPK mengusut dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh?
2. Apa pandangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal transportasi massal?
3. Bagaimana sikap Legiun Veteran soal penanganan korupsi, termasuk dugaan mark up Whoosh?
4. Apa langkah DPR menyikapi pengusutan dugaan korupsi dalam proyek Whoosh?

1. Mengapa KPK mengusut dugaan ”Mark Up” Proyek Kereta Cepat Whoosh?

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sedang mengusut dugaan penggelembungan proyek kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung yang belakangan menjadi sorotan publik. Lembaga antirasuah itu bahkan sudah sejak awal tahun mengumpulkan data dan keterangan guna membangun konstruksi perkara dugaan korupsi infrastruktur tersebut.

Kepastian proses penyelidikan perkara dugaan korupsi proyek kereta cepat itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/10/2025). ”Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” ujarnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menambahkan, perkara dugaan korupsi proyek kereta cepat saat ini memang sedang dalam tahap penyelidikan. Oleh karena itu, KPK belum dapat menyampaikan informasi detail mengenai perkembangan penyelidikan kepada publik.

”KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapa pun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK,” imbuh Budi.

2. Apa pandangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal transportasi massal?

Saat ini, proses penyelidikan dugaan penggelembungan anggaran Whoosh masih terus berjalan. Tim penyidik KPK masih terus mencari dan meminta keterangan yang dibutuhkan guna mengungkap perkara tersebut.

Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memiliki pandangan terkait transportasi massal. Prinsip dasar transportasi massal, menurut Jokowi, adalah layanan publik, bukan mencari laba.

3. Bagaimana sikap Legiun Veteran soal penanganan korupsi, termasuk dugaan ”mark up” Whoosh?

Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, termasuk kasus-kasus besar yang tengah diusut KPK, seperti dugaan korupsi kereta cepat Whoosh. Mereka memandang tidak boleh ada seorang pun elite politik yang kebal hukum atau untouchable dalam proses penegakan hukum tersebut.

Hal itu diungkapkan Jenderal (Purn) Herman Bernhard Leopold Mantiri saat konferensi pers veteran, purnawirawan TNI-Polri, dan pejuang veteran di Gedung LVRI Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (28/10/2025). Mereka berkumpul untuk menyatakan sikap terhadap pemberantasan korupsi era Presiden Prabowo Subianto.

Awalnya, saat ditanya apakah ada kasus spesifik yang didesak kalangan purnawirawan agar segera diselesaikan, Mantiri menyatakan dukungannya bersifat umum. ”Tidak (ada kasus spesifik), kenapa? Ini menyeluruh sudah, jadi tidak melihat spesifik, ya. Tapi, prinsip kami mendukung pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, itu saja,” ujar Mantiri.

Namun, ketika wartawan menyinggung secara khusus kasus yang sedang ditangani KPK, seperti dugaan korupsi terkait kereta cepat Whoosh, Mantiri mengamini hal itu harus diusut tuntas. ”Ya, pasti (harus diusut kasus Whoosh). Di mana-mana (korupsi itu) ada, yang di mana-mana, menyeluruh,” kata Mantiri.

4. Apa langkah DPR menyikapi pengusutan dugaan korupsi dalam proyek Whoosh?

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat meminta KPK mengusut dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh secara transparan dan tanpa pandang bulu. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab keresahan publik atas dugaan pembengkakan anggaran dalam proyek strategis nasional tersebut.

Dukungan terhadap KPK disampaikan salah satunya oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah. Ia menilai, penyelidikan yang dilakukan KPK sangat penting untuk memastikan penggunaan uang negara berlangsung akuntabel dan transparan.

”KPK tidak boleh takut dalam menangani kasus ini. Dugaan mark up anggaran dalam proyek kereta cepat harus diusut secara tuntas dan transparan,” ujar Abdullah di Jakarta, Selasa (28/10/2025).