e-Paper DPR RI

Pelayanan publik yang harus negara berikan kepada rakyatnya adalah angkutan perintis dan layanan dasar transportasi yang dibutuhkan di banyak pelosok Tanah Air.

Oleh Sony Sulaksono Wibowo

Tulisan ini untuk menanggapi Kolom Kompas tanggal 22 November 2025 tentang ”Dari MRT sampai Whoosh, Jadi Beban atau Pilih Berbenah?”

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, Indonesia secara masif membangun infrastruktur transportasi, seperti pelabuhan-pelabuhan dalam skema tol laut, jaringan jalan tol di Sumatera, ataupun kereta cepat. Ekstensi jaringan Transjakarta, LRT, MRT, dan kereta cepat secara khusus disajikan dalam kolom tersebut dengan bingkai yang sama, yaitu tentang biaya yang besar dan manfaatnya dalam sistem transportasi.

Adalah kurang tepat menempatkan bingkai yang sama atas biaya yang besar untuk membangun Transjakarta, LRT/MRT, dengan beban biaya membangun kereta cepat. Mengapa?

Kemacetan perkotaan di Indonesia umumnya disebabkan jumlah kendaraan yang jauh melebihi kapasitas jalan yang ada. Pertumbuhan jalan di perkotaan (pelebaran, jalan layang, jalan tol dalam kota, dan sebagainya) tidak sebanding dengan pertumbuhan penggunaan kendaraan yang berlipat-lipat peningkatannya.

Dengan demikian, solusi pengendalian kemacetan perkotaan adalah dengan pengendalian penggunaan kendaraan dan mendorong penggunaan transportasi yang efisien menggunakan ruang jalan yang ada, yaitu berjalan untuk jarak pendek, bersepeda untuk jarak yang lebih jauh, dan angkutan umum kapasitas tinggi yang terintegrasi. Hal lain yang perlu diperhatikan, transportasi perkotaan adalah tentang perpindahan orang dengan selamat, nyaman, murah, cepat, dan inklusif. Transportasi kota harusnya fokus pada perpindahan orang, bukan pada pergerakan mobil.

Angkutan umum perkotaan berbasis rel yang independen, seperti LRT dan MRT, sangat dibutuhkan oleh kota besar seperti Jakarta dan metropolitan Jabodetabek. Pembangunan LRT/MRT di Jakarta dan Jabodetabek yang masif dilakukan dalam satu dekade ini sebenarnya sudah relatif terlambat. Jabodetabek seharusnya sudah memiliki jaringan LRT/MRT yang terintegrasi dengan kereta komuter 30 tahun yang lalu.

Pembangunan LRT/MRT yang terlambat ini mengakibatkan biaya konstruksi dan sosial serta lingkungan yang sangat besar yang harus ditanggung oleh keuangan daerah dan pusat serta masyarakat. Percepatan pembangunan LRT/MRT sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban sosial dan ekonomi serta lingkungan yang terus meningkat akibat kemacetan.

Dari sisi kelayakan, transportasi umum perkotaan, seperti LRT/MRT, memang tidak akan pernah bisa layak secara finansial, tetapi sistem transportasi umum yang sudah terintegrasi akan memberikan dampak benefit ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, banyak negara memaksakan pembangunan angkutan perkotaan berbasis rel di kota-kota besar mereka.

Angkutan umum perkotaan berbasis rel yang terintegrasi dengan sistem angkutan pengumpan (feeder) yang mencapai setiap pelosok kota adalah salah satu indikator penting dalam transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Indikator transportasi perkotaan berkelanjutan secara umum dapat diukur dari produktivitas ekonomi masyarat perkotaan yang tinggi, terciptanya interaksi sosial yang berkualitas dan inklusif, serta terjaga kualitas lingkungan dan udara perkotaan.

Beberapa kota besar yang dianggap maju di dunia sudah menunjukkan bahwa indikator keberlanjutan dapat tercapai dengan salah satunya membuat angkutan umum massal berbasis rel yang terintegrasi.

Jakarta dan Jabodetabek sedang menuju ke arah transportasi perkotaan yang berkelanjutan dengan melakukan percepatan LRT/MRT-nya yang kemudian diintegrasikan dengan jaringan kereta komuter yang ada serta layanan bus Transjakarta dan angkutan lainnya, seperti Mikrotrans. Beban pembiayaan untuk menuju ke sana ternyata tidak mudah karena masalah utamanya bukan pada kemampuan pendanaan yang ada, tetapi justru pada mindset pengambil keputusan yang masih melihat angkutan umum dengan sebelah mata atau hanya sebagai topik kuliah atau tugas saat menempuh pendidikan S-2 atau S-3.

Mengukur manfaat LRT/MRT dan angkutan massal perkotaan dengan skema finansial, seperti break even, besaran pinjaman, dan bunga, adalah bentuk ketidakpahaman akan konsep urban mobility yang sesungguhnya. Yang lebih konyol lagi adalah yang kemudian membandingkan angkutan umum massal dengan jalan tol dalam kota.

Dua hal ini bertolak belakang dalam konsep transportasi berkelanjutan. Jalan tol dalam kota adalah solusi masalah transportasi perkotaan yang mudah saat ini untuk masalah kota yang lebih kompleks di masa depan. Angkutan umum massal berbasis rel adalah solusi sulit dan mahal saat ini, tapi untuk kota yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kereta Cepat Jakarta Bandung

Sama-sama sistem kereta api yang dibangun dengan biaya mahal dan menggunakan pinjaman dari negara asing, Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh berbeda sudut pandang dan kepentingannya dengan LRT/MRT. Polemik Whoosh sudah banyak dibahas dalam beberapa bulan terakhir ini dan tulisan ini tidak untuk memperpanjang polemik (seharusnya).

Satu hal yang perlu dipahami adalah urgensi kehadiran Whoosh berbeda dengan urgensi angkutan massal perkotaan (berbasis bus dan kereta). Permintaan pergerakan Jakarta-Bandung saat ini sebenarnya tidak terlalu membutuhkan kehadiran Whoosh. Kereta api yang ada, relasi Jakarta-Bandung, sebenarnya mampu dikembangkan layanannya sampai 10 kali dalam sehari. Belum lagi jaringan jalan tol yang ada yang mendorong puluhan layanan travel dengan tujuan banyak titik di Bandung dan Jabodetabek serta layanan bus antarkota yang terjangkau oleh semua kalangan.

Layanan Whoosh hadir sebagai alternatif pilihan perjalanan Jakarta-Bandung dengan tambahan layanan luxury. Layanan luxury ini harusnya tidak bisa dipandang sebagai ”kewajiban pelayanan publik dari negara kepada rakyatnya”. Ini salah. Pelayanan publik yang harus negara berikan kepada rakyatnya adalah angkutan perintis dan layanan dasar transportasi yang dibutuhkan di banyak pelosok Tanah Air. Termasuk kewajiban pelayanan publik negara lainnya adalah layanan angkutan first dan last mile yang sangat dibutuhkan, khususnya untuk target pembanguan sekarang, yaitu ketahanan pangan dan kemandirian bangsa.

Sony Sulaksono Wibowo Staf Pengajar Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung