e-Paper DPR RI

novan

Infografik Sejumlah Bencana Alam Ekstrem di Berbagai Negara Sepanjang 2025

 

Pemerintah Bolivia menyampaikan, laju hujan berada di luar pola historis dan dikuatkan dengan temuan para ahli iklim terkait adanya perubahan anomali pada pola sirkulasi atmosfer regional.

Banjir di Bolivia memperlihatkan hubungan erat antara pemanasan global dan risiko hidrometeorologi yang makin meningkat. Dalam banyak penelitian terungkap, setiap kenaikan suhu udara membuat atmosfer mampu menahan lebih banyak uap air yang akhirnya meningkatkan potensi hujan lebat dalam waktu singkat.

Kondisi itu menjadi semakin berbahaya ketika dipadukan dengan kerentanan sosial akibat kawasan permukiman yang tumbuh tanpa memperhatikan faktor risiko bencana.

Di Eropa, musim panas tahun itu menjadi pengingat bahwa benua tersebut juga tidak lagi luput dari dampak pemanasan global. Gelombang panas memuncak di Perancis dan Yunani yang kemudian memicu kebakaran hutan di kawasan Attica.

Krisis kesehatan mengalami tekanan berat karena lonjakan kasus dehidrasi dan serangan panas terutama pada masyarakat kelompok usia lanjut.

Berlanjut ke Juni 2025, giliran Eastern Cape di Afrika Selatan diterjang banjir besar yang menewaskan lebih dari 100 orang. Situasi lebih buruk terjadi di Pakistan yang mengalami banjir panjang sejak Juni 2025 hingga September 2025.

Sementara itu, Vietnam Utara mengalami banjir besar sejak akhir September 2025 hingga pertengahan Oktober 2025 ketika topan tropis dan konvergensi atmosfer menghasilkan hujan ekstrem yang berlangsung selama berhari-hari.

Puncak bencana global tahun 2025 terjadi pada akhir Oktober 2025 melalui Hurricane Melissa yang terbentuk di atas laut dengan suhu permukaan yang sangat hangat.

Badai itu memorak-porandakan Jamaika, Kuba, dan Hispaniola serta memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Lebih dari 60 orang tewas dan kerusakan ekonomi menyebar dari infrastruktur hingga sektor pariwisata yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi kawasan tersebut.

Anomali dan cuaca ekstrem akhirnya melanda Indonesia, terutama di Aceh, Sumut, dan Sumbar pada November 2025. Belasan ribu warga terpaksa mengungsi dan ratusan orang meninggal. Kerugian infrastruktur serta kelumpuhan aktivitas sosial ekonomi menjadi hal yang tidak terhindarkan.

Rangkaian peristiwa sepanjang 2025 memperlihatkan pola bencana yang saling berkaitan dan tidak lagi berdiri sebagai kejadian terpisah. Intensitas dan frekuensinya menunjukkan bahwa perubahan iklim telah memasuki fase baru yang ditandai oleh kejadian ekstrem yang lebih kuat dan lebih sering. Bukti ilmiah mengenai tren ini tidak dapat lagi dipandang sebagai peringatan abstrak untuk masa depan.

”Blame Game Theory”

Fenomena krisis iklim yang memicu rangkaian bencana alam beberapa tahun terakhir memperlihatkan pola komunikasi politik yang berulang.

Pemerintah di banyak negara cenderung mereduksi penyebab bencana pada cuaca ekstrem semata. Narasi ini sekilas tampak wajar, sebab badai lebih kuat, curah hujan lebih tinggi, dan gelombang panas memang dipicu oleh pemanasan global.

Ketika terjadi banjir besar, gagal mitigasi, atau kebakaran hutan yang meluas, pejabat publik cenderung menggunakan frasa, seperti ”anomali iklim”, ”fenomena alam yang tak terduga”, atau ”cuaca ekstrem yang tidak dapat dicegah”. Narasi semacam itu kian dikuatkan dengan bukti ilmiah dari instansi penanggulangan bencana serta badan meteorologi setempat.

Di balik narasi tersebut, analisis wacana terhadap pilihan diksi semacam itu bukan sekadar deskripsi ilmiah, melainkan instrumen politik untuk mengalihkan tanggung jawab. Inilah yang disebut sebagai strategi blame game theory.

Dalam blame game theory, aktor yang berpotensi disalahkan akan mencari penyebab yang sulit dilokalisasi dan tidak terkait dengan kebijakan sehingga ”cuaca” atau ”iklim” menjadi sasaran yang sempurna karena di luar kendali manusia.

Penelitan berjudul Blame Games of Weather-Related Disasters: A Qualitative Research on Political Rhetoric of Government and Opposition in Türkiye (Mei 2025) oleh Melih Nadi Tutan menjelaskan strategi ini dalam konteks hubungan kebijakan politik dan bencana alam di Turki.

Tutan mengulik analisis wacana pada pernyataan politisi, transkrip pidato pemerintah, serta konten di media pemerintahan. Hasilnya, pihak pemerintah seakan ”mengabaikan” kritik publik terhadap kebijakan eksploitatif dan lebih menekankan faktor cuaca ekstrem yang terjadi.

Begitu juga dalam penelitian oleh Universitas Cambridge berjudul Blame Shifting in Autocracies following Large-Scale Disasters (September 2025) yang mengkaji persepsi publik terhadap narasi wacana pemerintah.

Hasil survei menunjukkan, publik yang terpapar narasi ”bencana alam saat ini disebabkan faktor cuaca ekstrem atau anomali” lebih kecil kemungkinannya menuntut reformasi kebijakan tata ruang atau penegakan aturan lingkungan yang lebih ketat.

Pendekatan konsep ekologi politik dan kebencanaan dapat menjadi pelengkap pemahaman terhadap strategi blame game theory. Terjadinya bencana alam memang salah satunya disebabkan oleh perubahan iklim yang berimbas pada hujan intens, angin kuat, hingga suhu ekstrem. Namun, kerentanan lingkungan merupakan sepenuhnya produk sosial politik.

Menyalahkan faktor alam bukan hanya keliru secara saintifik, tetapi juga menutupi struktur sosial ekonomi yang menciptakan ketidakadilan ekologis.

Pemerintah tidak merasa didorong untuk memperbaiki kesalahan kebijakan, sedangkan masyarakat menerima bencana sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan, bahkan takdir.

Imbas ke depannya, ketika bencana banjir serta longsor dipahami sebagai akibat hujan ekstrem, publik tidak melihat hal tersebut sebagai imbas kebijakan eksploitatif demi kepentingan segelintir pihak.

Fokus kebijakan

Kerangka epistemik yang menganggap alam sebagai penyebab utama bencana mengabaikan fakta bahwa perubahan iklim adalah hasil dari tindakan manusia dalam mempercepat emisi dan merusak tutupan lahan.

Banyak pemerintah menguraikan cuaca ekstrem sebagai sesuatu yang berada sepenuhnya di luar kendali sehingga tanggung jawab moral politis menjadi kabur. Padahal, persoalan ini memerlukan pengakuan terhadap dimensi sosial politik yang memicu kerusakan lingkungan.

Kelalaian untuk membaca bencana secara sistemik juga memperpanjang siklus kerugian sosial ekonomi. Ratusan hingga ribuan korban yang muncul pada tahun ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak sensitif terhadap risiko akan selalu memperbesar dampak kejadian alam.

Penanganan yang responsif harus memperhitungkan aktivitas ekonomi, distribusi penduduk, dan peraturan tata ruang menghasilkan tingkat kerentanan tertentu.

Pemerintah perlu meninjau kembali arah pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan lingkungan dalam menopang aktivitas manusia.

Perumusan kebijakan harus memasukkan variabel kerentanan sosial sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang menanggung beban paling berat dalam setiap kejadian ekstrem. Upaya ini hanya dapat berjalan jika evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap aturan pemanfaatan ruang dan perlindungan ekosistem.

Khususnya untuk Indonesia, negara itu tidak akan kehabisan tenaga peneliti ilmiah yang dapat menyumbangkan pikiran untuk menyediakan dasar kuat bagi program-program pembangunan berkelanjutan.

Integrasi antara sains iklim dan tata kelola yang berkeadilan menjadi kunci bagi ketahanan jangka panjang. Hanya saja, pertanyaannya, cukup beranikah pemerintah untuk berpihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan dibandingkan kepentingan bisnis segelintir pihak? (LITBANG KOMPAS)