e-Paper DPR RI

Ia mengatakan negara maju juga dulu ”menebang hutan dan menambang untuk mencapai kemajuan” sehingga Indonesia berhak mengikuti jalan yang sama.

Indonesia bukanlah daratan datar. Indonesia merupakan kepulauan vulkanik muda, berlereng curam, penuh tanah rapuh yang mudah runtuh. Dalam lanskap seperti ini, hutan bukan ornamen hijau, melainkan infrastruktur ekologis amat vital yang menyangga air, menahan tanah, mengatur aliran sungai, dan meredam cuaca ekstrem tropis.

Tambang bisa berdampak lebih fatal, terutama jika dibuka di hulu. Studi-studi geomorfologi menunjukkan perubahan topografi akibat tambang terbuka memicu peningkatan sedimen hingga puluhan kali lipat pada musim hujan. Lereng yang rapuh menjadi kanal lumpur siap runtuh ketika hujan ekstrem datang.

Sawit jelas tidak mampu menggantikan fungsi ekologis hutan tropis. Perkebunan sawit monokultur dan homogen sehingga tidak punya keragaman struktur kanopi dan lapisan akar yang diperlukan untuk menahan hujan ekstrem, bahkan meningkatkan limpasan permukaan.

Laporan Briantama Asmara dan Timothy O Randhi di Science of the Total Environment pada Mei 2024 menunjukkan bagaimana perkebunan sawit di Kais, Papua Barat, telah meningkatkan limpasan air permukaan, sedimen, serta kandungan pencemar dari pupuk dan pestisida, seperti nitrogen dan fosfor.

Banyak kajian lain telah melaporkan kehancuran lingkungan dan sosial di Indonesia akibat ekspansi sawit ke hutan, dan ini bukan hanya terjadi di era ini. Model pembangunan yang menghancurkan lingkungan telah diwariskan rezim demi rezim.

Berdasarkan data Walhi, dalam satu dekade terakhir, sekitar 1,4 juta hektar hutan hilang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, didorong oleh ratusan izin tambang, sawit, dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang melegalkan alih fungsi hutan lindung.

Melemahkan daya dukung

Jadi, siklon memang memicu hujan. Namun, air bah yang menenggelamkan desa dan kota bukan datang dari awan. Air bah itu terutama datang dari lingkungan kita yang telah dilemahkan daya dukungnya.

Seperti dilaporkan dalam kajian Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) AR6 (2022), kerentanan bencana hidrometeorologis di Asia Tenggara meningkat bukan hanya karena intensitas hujan, melainkan karena loss of protective ecosystems.

Ketika negara mempermudah izin tambang di hulu, ketika sawit secara masif dibiarkan mengganti hutan primer, negara sesungguhnya sedang memindahkan risiko ke pundak warga di hilir. Itulah contoh nyata maladaptasi, yaitu ketika pembangunan justru melemahkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap iklim.

Ketika ancaman itu menguat, kapasitas menghadapinya juga tidak diperkuat. Peringatan dini siklon tropis yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak diikuti oleh aksi dini dari pemerintah, terutama di daerah. Itu memperjelas bahwa bencana ini tak sekadar ketidaksiapan, tapi pembangunan salah arah dan prioritas.

Sosiolog bencana Anthony Oliver-Smith dalam The Angry Earth (1999) menyebut ”the social production of disaster”. Bencana diciptakan lewat keputusan ekonomi-politik yang menentukan siapa yang selamat dan siapa yang dikorbankan.

Kepada media, pejabat bisa menyalahkan cuaca, dan di depan kamera, seorang menteri bisa tampil memanggul beras untuk pengungsi. Namun, masyarakat tidak akan lupa, dialah pengobral izin pembukaan hutan negeri ini.

Pada akhirnya, warga yang mengangkat jenazah keluarganya dari lumpur mesti mengingat bahwa bencana ini tidak berasal dari langit, tetapi dari kebijakan yang meminggirkan keselamatan rakyat. Hujan hanyalah pemantik. Struktur ekologis yang dihancurkanlah yang memicu banyaknya korban jiwa.