| Judul | Komisi V Izinkan Pemerintah Gunakan Dana Darurat untuk Bencana Sumatera |
| Tanggal | 02 Desember 2025 |
| Surat Kabar | Kompas |
| Halaman | - |
| Kata Kunci | Dana bantuan |
| AKD |
- Komisi V |
| Isi Artikel | Komisi V DPR memberikan keleluasaan kepada semua mitranya menyesuaikan anggaran untuk terlibat dalam tanggap darurat bencana Sumatera. Oleh Yosepha Debrina Ratih Pusparisa JAKARTA, KOMPAS — Komisi V DPR mempersilakan sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat langsung menangani bencana Sumatera untuk memanfaatkan dana darurat BA 99. Anggaran ini merupakan dana yang bisa digunakan di luar perencanaan. Jika menggunakan dana itu, maka koordinasi akan langsung dengan Kementerian Keuangan. Komisi V DPR memberikan keleluasaan kepada semua mitranya menyesuaikan anggaran untuk terlibat dalam tanggap darurat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tiga mitra di antaranya adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). ”Kami minta pertama gunakan dulu dana yang ada. Ketika di dalamnya ada pergeseran (anggaran) antara direktorat jenderal, tadi saya sudah sampaikan, silakan dilakukan. Yang penting perhatikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan keuangan negara,” tutur Ketua Komisi V DPR Lasarus di Jakarta, Selasa (2/12/2025). Setelahnya, arus masuk-keluar dana dapat dilaporkan pada Komisi V. Fleksibilitas ini dilakukan karena masa darurat bencana. Regulasi dan ruang gerak pemerintah penting demi mempercepat pencarian dan pertolongan korban, rekonstruksi, dan rehabilitasi daerah yang terdampak bencana. ”Seluruh anggota sepakat, kami beri keleluasaan kepada kementerian untuk melakukan simulasi pembiayaan di dalam dan internal. Kalaupun sudah tidak ada lagi, berarti, kan, ada (dana) BA 99. Silakan mereka minta Kementerian Keuangan untuk menangani karena memang harus segera dilakukan di lapangan,” ujar Lasarus. BA 99 merupakan kode anggaran di luar perencanaan atau dana darurat pemerintah. Anggaran ini biasanya dapat digunakan lewat negosiasi penyusun anggaran dengan kepala daerah yang membutuhkan tambahan dana. Berkaca dari bencana Sumatera ini, Komisi V akan menyesuaikan kembali anggaran-anggaran mitra kerjanya pada 2026. Tujuannya, agar dana tersebut dapat membantu ketika terjadi kondisi darurat. Pernyataan ini dijelaskan Lasarus setelah membatalkan rapat dengar pendapat Komisi V dengan Menteri PU, Kepala Basarnas, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk membahas persiapan Natal dan Tahun Baru. Menhub sebagai pemimpin pelaksana berhalangan hadir dalam rapat itu karena tengah menangani bencana Sumatera. Rapat ini diundur pada Senin (8/12/2025). Berdasarkan data Basarnas hingga Selasa pukul 10.00 WIB, jumlah korban yang telah dievakuasi dalam kondisi meninggal sebanyak 583 jiwa. Ada 553 jiwa lainnya yang dilaporkan masih dalam pencarian. ”Untuk pola operasi, kami mengerahkan seluruh kekuatan unsur, baik unsur darat yang tergabung dalam Basarnas, seluruh tim SAR gabungan, dibantu TNI/Polri,” kata Kepala Basarnas Marsekal Madya Mohammad Syafii.
Ismawadi Jumlah data korban yang dikemukakan Basarnas disebut berbeda dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hingga Selasa pukul 12.55 WIB, BNPB mencatat sebanyak 659 jiwa meninggal, sedangkan 475 jiwa masih hilang.
Ketika ditanya perbedaan data ini, Syafii mengatakan, Basarnas menggunakan prosedur yang baku. Laporan BNPB berasal dari ragam pihak karena berperan sebagai koordinator penanganan bencana. Akses penanganan Semua jalur yang terbuka dan memungkinkan untuk menangani bencana Sumatera dimanfaatkan Basarnas guna menurunkan ragam moda transportasi. Saat ini semua jalur yang terisolasi sudah terbuka. ”Kami bisa menjangkau, entah itu dengan pesawat maupun dengan sarana laut. (Jalur) Yang terputus adalah transportasi darat sehingga kadang-kadang daerah terisolasi itu sarana darat tidak masuk, kemudian listrik padam, jaringan komunikasi terputus,” ujar Syafii. Untuk jalur logistik, ia melanjutkan, semua moda terus dioptimalkan. Jalur laut diakomodasi kapal, sedangkan jalur udara dibantu dengan pesawat dari Tanjung Pinang, ditambah Jakarta atau Bogor, dan Surabaya. Sejumlah daerah mulai terbuka aksesnya sehingga Basarnas mulai menggunakan anjing pelacak K9 untuk pencarian korban bencana. Syafii menggambarkan, kondisi lapangan sulit. Bencana banjir membawa lumpur tebal dan di dalamnya bercampur kayu. Menteri PU Doddy Hanggodo mengemukakan, saat ini akses di sebagian besar daerah sudah mulai terbuka. Akses ke Sibolga, Sumut, misalnya, sudah terbuka. Akan tetapi, truk kecil belum dapat melalui jalur tersebut. Akses masih terbatas pada mobil kecil dan sepeda motor. ”Jadi, fokus kami di Sumut itu buka semua konektivitas yang mengarah ke Tapanuli, baik di utara, selatan, maupun tengah. Sementara di Aceh juga ada beberapa titik yang belum (bisa) kami buka. Kami juga sedang fokus di Aceh. Jadi, Aceh dan Sumut jadi fokus kami hari ini,” katanya. Pada Minggu (30/11/2025), salah satu masalah yang muncul di lapangan adalah pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang tersendat. Sebab, tidak semua pelabuhan dapat mengakomodasi kapal-kapal pasokan ini imbas bencana. Namun, isu ini disebutnya sudah teratasi. Alat-alat berat diambil dari semua penyedia jasa di area sekitar. Jika kurang, bantuan dari provinsi lain yang tidak terdampak dikerahkan. Menurut Doddy, jalan tol di daerah bencana tidak begitu terdampak. Dalam 1-2 hari ke depan, aksesnya sudah dapat digunakan. Hal ini berbeda dengan kondisi sejumlah jembatan yang ambruk sehingga butuh waktu lebih lama untuk menanggulangi kerusakan ini.
BMKG Bibit siklon Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengungkapkan, Aceh, Sumut, dan Sumbar hingga Desember masih mengalami hujan ringan hingga sedang. Kondisi ini terjadi pada siang hingga malam hari. Hal yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan terbentuknya bibit siklon di perairan selatan Indonesia. Cakupannya mulai dari bagian selatan Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sampai Papua bagian selatan. Ia mengatakan, sejak Senin (17/11/2025) atau delapan hari sebelum bencana yang terjadi pada Selasa (25/11/2025), BMKG telah memperingatkan pemerintah daerah (pemda) dan semua pemangku kepentingan tentang kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem. Bibit siklon tropis Senyar mulai terbentuk pada Jumat (21/11/2025) pukul 07.00 UTC. Informasi ini pun diberikan kepada pemda dan pemangku kepentingan lewat beragam kanal. ”Kesiapsiagaan masih belum optimal karena selama ini kita tidak merasa bahwa Indonesia merupakan daerah rawan siklon. Hal itu biasanya terjadi di daerah-daerah di atas 5 derajat Lintang Utara atau 5 derajat Lintang Selatan, seperti Jepang, Taiwan, Hong Kong, Filipina,” ujar Faisal. Oleh karena itu, negara-negara tersebut lebih siap menghadapi bibit siklon. Peristiwa ini terjadi akibat anomali cuaca dan atmosfer. Secara mendasar, Indonesia belum siap menghadapi bencana dengan eskalasi sebesar ini. Namun, mitigasi menghadapi bencana hidrometeorologi sudah disiapkan sebelum bencana ini terjadi.
|
| Kembali ke sebelumnya |