Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul Urgensi Menahan Deforestasi dan Memulihkan Hutan Sumatera
Tanggal 03 Desember 2025
Surat Kabar Kompas
Halaman -
Kata Kunci Curah Hujan dan Hutan
AKD - Komisi V
Isi Artikel

Oleh Andreas Yoga Prasetyo

Deforestasi atau pembukaan lahan hutan menjadi bukan hutan untuk tujuan tertentu mengancam kelestarian alam Pulau Sumatera. Statistik Kementerian Kehutanan 2025 menunjukkan, deforestasi netto yang terjadi di hutan Sumatera pada 2024 mencapai 78.030,6 hektar. Deforestasi netto merupakan angka yang diperoleh dari deforestasi dikurangi hasil reforestasi atau upaya pemulihan kembali lahan hutan.

Sepanjang 2024, total angka deforestasi hutan di Indonesia mencapai 175.437,7 hektar. Melihat data ini, setidaknya 44 persen deforestasi di Indonesia terjadi di hutan-hutan Sumatera. Hutan di Provinsi Riau, Aceh, Jambi, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi area dengan angka deforestasi tertinggi di Sumatera. Deforestasi di Riau pada 2024 mencapai 29.702,1 hektar disusul Aceh (11.208,5 hektar), Jambi (8.290,6 hektar), Sumut (7.034,9 hektar), dan Sumbar (6.634,2 hektar).

Tak hanya tertinggi di Sumatera, deforestasi netto yang terjadi di Riau juga merupakan yang terbesar di Indonesia. Angka deforestasi di Riau melebihi deforestasi yang dialami hutan-hutan di Kalimantan Timur (19.206,8 hektar) dan Kalimantan Tengah (16.054,3 hektar).

Deforestasi Sumatera juga menunjukkan tren kenaikan sejak 2020. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, angka deforestasi di dalam dan di luar kawasan hutan Sumatera naik jika dibandingkan pada periode 2020-2021 yang mencapai 41.668,8 hektar dan periode 2021-2022 (39.899,9 hektar). Kondisi ini menunjukkan penambahan deforestasi di Sumatera bertambah 36.361 hektar dibanding empat tahun lalu.

Catatan deforestasi di hutan Sumatera juga terlihat dari lembaga Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi.  Melalui siaran persnya (2/12/2025) Walhi mencatat, deforestasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah mencapai 1,4 juta hektar sejak 2016. Perubahan bentang ekosistem alam termasuk hutan ini karena ada aktivitas 631 perusahaan pemegang ijin tambang, hak guna usaha sawit, perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), geotermal dan perusahaan pembangkit listrik.

Di Sumut, misalnya, Walhi menunjukkan ekosistem Batang Toru di kawasan Bukit Barisan yang mengalami deforestasi 72.938 hektar sepanjang 2016-2024. Di Aceh, sebagian daerah aliran sungai (DAS) mengalami penurunan tutupan lahan. DAS Krueng Trumon, misalnya, mengalami penurunan tutupan lahan dari awalnya 53.824 hektar pada 2026 menjadi 30.568 hektar pada 2022.

Wilayah rentan bencana

Berkurangnya luasan hutan dan tutupan lahan menjadi ancaman bencana bagi wilayah Sumatera. Hal ini tidak terlepas dari rentannya wilayah Sumatera dari bencana alam. Publikasi  Indeks Risiko Bencana Indonesia 2024 yang disusun  Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) memperlihatkan wilayah Sumatera memiliki tingkat risiko bencana sedang hingga tinggi.

Di Aceh, tingkat risiko terjadinya bencana berada dalam level tinggi. Ada 12 kabupaten yang memiliki tingkat risiko tinggi bencana antara lain Aceh Besar, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie. Berdasarkan data bencana 2024, kejadian yang banyak terjadi di Aceh ialah banjir, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan..

Potensi bencana juga terdapat di Sumut dan Sumbar. Hanya saja, di kedua wilayah ini tingkat risiko bencana dalam level sedang. Meski demikian, sejumlah kabupaten/kota di Sumut dan Sumbar memiliki indeks risiko bencana dalam level tinggi. Di Sumut, terdapat 12 kabupaten/kota yang memiliki potensi bencana tinggi. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Mandailing Natal, Kota Gunung Sitoli, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Padang Lawas, dan Asahan.

Sedangkan di Sumbar, ada delapan wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi seperti Agam, Pasaman, Barat, Pasaman, Kota padang, Kota Pariaman, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan. Bencana yang cukup banyak terjadi di Sumut dan Sumbar ialah banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan.

Rentannya wilayah bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar ini tercermin dari jejak kejadian bencana yang pernah terjadi.  Pada November 2000, terjadi banjir besar di tiga kota Aceh yakni Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Sigli akibat hujan lebat selama tiga hari. Akibatnya, aktivitas di tiga kota tersebut lumpuh total. Banjir bandang atau galodo juga terjadi di sejumlah daerah di Sumbar dan Tapanuli Selatan. Sedikitnya 74 orang meninggal di Sumbar dan 11 orang lainnya di Tapanuli Selatan.

Di Sumut, banjir besar akibat meluapnya Sungai Bohorok terjadi pada November 2003. Banjir bandang antara lain melanda kawasan wisata alam Bukit Lawang di Kabupaten Langkat, yang mengakibatkan 100 orang tewas terseret banjir dan sedikitnya 140 orang lainnya hilang.

Banjir dan longsor juga terjadi pada Desember 2006 di Aceh dan Sumut. Di Mandailing Natal, banjir dan tanah longsor mengakibatkan 17 orang tewas dan 24 lainnya hilang. Di langkat, banjir menyebabkan 12 orang meninggal dan lima lainnya hilang. Sediktinya 50.000 orang harus mengungsi. Sedangkan banjir besar di Aceh terjadi di Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, Bireuen, dan Gayo Lues. Data Pusat Krisis Kementerian kesehatan mencatat 58 orang meninggal akibat banjir.

Data kejadian bencana juga menunjukkan betapa rentannya wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar dari bencana banjir serta tanah longsor. Badan Penanggulangan Bencana Aceh, misalnya menyebutkan sepanjang 2021-2023 terjadi 337 kejadian banjir, 104 longsor, dan 13 kali banjir bandang. Bencana ini masih terus menyapa warga Aceh hingga Januari-Mei 2025 ini dengan 31 kali peristiwa banjir dan 19 kali tanah longsor.

Terbaru, banjir besar melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar sejak 25 November 2025. Data Basarnas hingga Rabu (3/12/2025) pukul 08.00 WIB memperlihatkan, korban jiwa akibat bencana mencapai 753 orang dan 650 orang lainnya hilang. Jumlah pengungsi sedikitnya 449.600 orang di Aceh, sedangkan di Sumut (527.300 orang) dan di Sumbar (137.400 orang). Bencana juga mengakibatkan ribuan rumah rusak. Demikian pula dengan fasilitas pendidikan (323 unit), sarana kesehatan (9 unit), tempat peribadatan (129 unit) dan jembatan penghubung antarwilayah (299 unit).

Infografik AFP peta deforestasi (penggundulan hutan) di Indonesia dan sekitarnya.

Pemulihan ekosistem hutan

Hutan dan pohon-pohon di dalamnya memiliki peran penting dalam ekosistem alam. Hutan memiliki fungsi menyerap air hujan, pelindung tanah dari erosi, penyedia air tanah, habitat keanekaragaman hayati, penghasil oksigen, dan penyerap karbon. Hutan juga menjadi sumber ekonomi dan lingkungan sosial budaya bagi masyarakat lokal.

Berkurangnya luasan hutan dan tutupan lahan dapat memengaruhi kemampuan alam menyerap air yang dapat memicu terjadinya bencana serta kurangnya cadangan air tanah. Laporan Status Hutan Dunia (SOFO) 2024 dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menunjukkan masih adanya sejumlah tantangan menjaga kelestarian hutan dunia termasuk masih adanya deforestasi.

Menurut FAO, sepanjang 2015-2020, deforestasi di dunia mencapai 10 juta hektar per tahun. Kehilangan hutan didominasi oleh negara-negara yang memiliki hutan luas, seperti Brasil, Australia, dan Indonesia. Meski mulai menunjukkan tren penurunan deforestasi ini masih menjadi ancaman bagi kelestarian hutan di dunia mengingat masih tingginya permintaan kayu dunia yang mencapai 4 miliar meter kubik. Selain deforestasi, tekanan lain yang tak kalah kuat mengancam kelestarian hutan datang dari bencana kebakaran hutan dan lahan yang kian sering terjadi seiring meningkatnya suhu bumi.

Dalam kampanyenya, “Inovasi Sektor Kehutanan Menuju Masa Depan yang Lebih Berkelanjutan” FAO mengajak negara-negara dunia untuk melakukan inovasi dalam melakukan konservasi hutan dan restorasi lahan. Imovasi ini antara lain berupa penggunaan teknologi seperti satelit dan kecerdasan buatan.

Laporan Status Hutan Dunia (SOFO) 2024 menujukkan sejumlah inovasi yang dilakukan negara-negara di dunia dalam melindungi hutan dan memulihkan hutan yang hilang. Salah satunya ialah menggunakan teknologi digital untuk memantau pengelolaan hutan. Penggunaan teknologi ini mampu melacak alur kayu di sepanjang rantai pasok (timber tracking) untuk memastikan legalitas dan pemanfaatannya. Ada pula pengembangan sistem restorasi lahan melalui agroforestri atau sistem pengelolaan lahan di mana tanaman kayu diintegrasikan dengan tanaman pertanian.

Infografik Dugaan Kehilangan Tutupan Hutan Per Kabupaten di Aceh 2017-2021
 

GUNAWAN KARTAPRANATA

Dua negara yang dinilai mengalami kemajuan dalam memperluas tutupan hutan dan memulihkan lahan kritis ialah China dan India. Upaya China dilakukan dengan menaman pohon besar-besaran dan menanami lahan kritis seperti padang rumput yang rusak dan lahan berbatu. Pada 2024, China menghijaukan 4,4 juta hektar lahan. Sedangkan India dengan melakukan inovasi melalui sistem agroforestri.

China menjadi negara dengan penambahan tutupan hutan tertinggi dunia sepanjang 2010-2020 yakni mencapai 1,93 juta hektar per tahun. Sedangkan India mampu menambah tutupan hutan seluas 266.000 hektar per tahun.

Indonesia juga terus mengupayakan reforestasi lahan hutan. Berdasar data Kementerian Kehutanan, pemerintah Indonesia telah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 217.974, 42 hektar pada 2024. Secara khusus, rehabilitasi hutan yang dilakukan seluas 56.221,76 hektar. Di Aceh rehabilitasi hutan mencapai 250 hektar. Sedangkan di Sumut (723 hektar) dan Sumbar (725 hektar).

Capaian upaya reforestasi tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat ancaman laju deforestasi yang masih lebih besar dari pemulihan lahan. Tak hanya kuantitas pohon, upaya reforestasi juga seharusnya dilakukan dengan memperhatikan kualitas ekosistem dan partisipasi masyarakat lokal untuk menjaga hutan di tengah tingginya potensi bencana alam di wilayah Sumatera. (LITBANG KOMPAS)

  Kembali ke sebelumnya