e-Paper DPR RI

Eksploitasi alam memiliki kecenderungan mendegradasi kualitas lingkungan. Alih-alih menyejahterakan, tak jarang justru mengancam keselamatan masyarakat sekitarnya

Oleh Agustina Purwanti

Tanah longsor dan banjir bandang yang melanda sebagian Sumatera menjadi peringatan tentang perlunya pembenahan sejumlah kegiatan ekonomi ekstraktif di wilayah tersebut. Sebab, kemajuan yang terus-menerus bertumpu pada eksploitasi alam memiliki kecenderungan mendegradasi kualitas lingkungan. Alih-alih menyejahterakan, tak jarang kemajuan itu justru harus mengancam keselamatan masyarakat sekitarnya.

Mengikuti pemberitaan tentang banjir bandang yang melanda Sumatera belakangan ini, ingatan melayang pada awal tahun lalu saat Litbang Kompas menyusuri Sumatera Utara. Memasuki kawasan Padang Lawas Utara, mobil yang kami tumpangi terjerembab dalam kubangan lumpur, tak bisa maju ataupun mundur selama lebih kurang satu jam.

Hujan deras semalam sebelumnya membuat jalanan tanah di tengah kebun sawit kala itu menjadi berlumpur. Sembari menunggu mobil terbebas dari jebakan, Litbang Kompas melihat sejumlah anak pulang sekolah harus melewati jalanan berlumpur itu. Menggambarkan bahwa dalam situasi yang cenderung normal saja, warga setempat yang hidup dalam kepungan perkebunan harus berjuang keras untuk mobilitas kegiatannya. Dapat dibayangkan, ketika curah hujan meningkat, akses jalan masyarakat itu akan kian sulit dilewati.

Menjadi kian tak terelakkan lagi kondisinya ketika beberapa waktu lalu terjadi cuaca ekstrem akibat siklon Senyar di wilayah Sumatera bagian utara. Terjadi banjir skala besar dan juga tanah longsor di sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Bencana itu menimbulkan kerusakan dahsyat dan juga menyebabkan terputusnya sejumlah akses ke beberapa wilayah bersangkutan. Transportasi darat, jaringan listrik, telekomunikasi, dan juga distribusi barang mengalami gangguan sehingga kian menyulitkan upaya penanganan pascabencana.

Hingga saat ini, seminggu setelah banjir bandang dan tanah longsor melanda Sumatera Bagian Utara, korban masih terus bertambah setiap hari. Merujuk pada pantauan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 12 Desember 2025 pukul 05.00 WIB, sebanyak 753 orang meninggal, 650 orang hilang, dan sedikitnya 2.600 orang luka-luka.

 

KOMPAS/ISMAWADI

Infografik Rekapitulasi Dampak Bencana

Masifnya jumlah korban akibat bencana hidrometeorologi itu menjadi peringatan keras bagi wilayah bersangkutan bahwa terjadi ancaman bencana alam yang eskalasinya kian meningkat. Sejauh ini, ketiga wilayah terdampak bencana akibat siklon tropis Senyar itu memang cukup sering terlanda bencana banjir dan tanah longsor setiap tahun. Dapat dibayangkan, apabila ancaman siklon tropis lainnya muncul di kemudian hari, potensi ancaman kerusakannya akan sangat besar.

Rutinitas kejadian bencana itu mengindikasikan adanya degradasi lingkungan mulai dari wilayah hulu hingga hilir. Jadi, perlu evaluasi dan juga pembenahan secepatnya agar ancaman bencana hidrometeorologi serupa dapat terus diminimalkan.

Mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS), intensitas kejadian bencana di ketiga wilayah di bagian utara Sumatera itu tergolong cukup sering. Bahkan, jumlah kejadiannya tercatat meningkat dari tahun ke tahun.

Di Provinsi Sumatera Utara, misalnya, tahun 2018 tercatat terjadi 32 kali peristiwa banjir. Namun, tahun lalu, data sementara BPS menyebutkan banjir telah menerjang Sumut sebanyak 101 kali. Titik puncaknya terjadi tahun 2023 dengan 112 kejadian banjir. Begitu pun halnya dengan tanah longsor yang belasan kali juga terjadi di sejumlah wilayah.

Demikian juga dengan dua provinsi lainnya. Di Aceh, kejadian banjir paling banyak terjadi tahun 2022 dengan 110 kejadian. Sementara itu, di Sumatera Barat terjadi 72 kali banjir yang menerjang di sejumlah wilayah. Tren rutinitas kejadian bencana yang terus berlangsung selama ini mengindikasikan adanya gangguan pada sistem keseimbangan alam di wilayah Sumut, Sumbar, dan Aceh.

Memang, kehadiran siklon tropis Senyar meningkatkan eskalasi bencana menjadi sangat besar dan destruktif di banyak tempat. Hanya saja, degradasi alam yang terjadi di wilayah Sumatera Bagian Utara kian menambah dampak kerusakan yang ditimbulkan siklon tersebut. Selain krisis iklim, krisis ekologi menjadi isu yang menguat pascabencana yang melanda sebagian wilayah utara Sumatera itu.

Masifnya alih fungsi lahan

Salah satu faktor yang menjadi akar persoalan degradasi lingkungan di wilayah tersebut adalah alih fungsi lahan yang berkaitan erat dengan deforestasi. Dalam Statistik Kehutanan tercatat, hingga tahun lalu ribuan hektar kawasan hutan di ketiga provinsi itu telah mengalami penyusutan. Secara luasan, paling besar terjadi di Aceh dengan luas mencapai 5.300 hektar. Adapun di Sumut seluas 3.900 hektar dan Sumbar 4.800 hektar.

Jika dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya, catatan statistik serupa menunjukkan adanya penurunan angka deforestasi hutan setiap tahun. Sebab, tahun 2013, angka deforestasi hutan di ketiga wilayah itu adalah seluas 7.300 hektar di Aceh, 10.200 hektar di Sumut, dan 7.600 hektar di Sumbar. Catatan tersebut mengindikasikan laju pembalakan hutan mengalami penurunan.

Namun, deforestasi tersebut tetap harus diwaspadai karena merupakan aksi pembabatan hutan yang berjalan secara bertahap dan perlahan untuk tujuan ekonomi tertentu. Hal yang tidak seharusnya terus-menerus dilakukan. Pasalnya, mengacu catatan yang sama, deforestasi justru secara masif terjadi pada hutan lindung dan hutan konservasi.

Bahkan, di Aceh, fenomenanya cukup ekstrem, yakni pembukaan lahan di hutan lindung justru meningkat. Selain itu, pembukaan lahan di hutan konservasinya pun bertambah. Hal serupa terjadi di Sumut dan Aceh, di mana penggundulan hutan di area konservasi juga tercatat kian masif dibandingkan satu dekade silam.

Fenomena tersebut menjadi salah satu penyebab semakin rentannya kawasan itu terhadap ancaman bencana. Sebab, sebagaimana telah ditetapkan pemerintah dalam UU Nomor 41 Tahun 1999, hutan lindung secara alamiah berfungsi sebagai penyangga kehidupan. Salah satu fungsi utamanya adalah mencegah banjir. Adapun hutan konservasi adalah untuk menjaga keanekaragaman hayati dan keberlangsungan ekosistemnya. Wilayah Sumatera itu sendiri sejatinya menjadi rumah bagi berbagai jenis hewan langka dan dilindungi.

Terkepung sawit

Lantas, untuk apa pembalakan hutan yang membabi buta itu? Sudah tampak jelas bahwa hutan yang menjadi paru-paru dunia itu telah beralih fungsi menjadi hamparan sawit yang tersebar di berbagai wilayah di Pulau Sumatera.

Sebab, laju deforestasi yang tiada henti itu berjalan beriringan dengan semakin meluasnya lahan sawit di ketiga provinsi bersangkutan. Di Provinsi Aceh, misalnya, kini lahan sawit telah melonjak 30 persen lebih luas dibandingkan tahun 2011. Begitu halnya dengan Sumut dan Sumbar.

Meski bukan yang terbesar, kontribusi ketiga provinsi paling barat di Tanah Air itu tak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, ketiganya masuk dalam jajaran 10 besar provinsi dengan luasan lahan sawit terbesar di seantero negeri. Demikian juga dengan produksi kelapa sawitnya.

Besarnya peran sawit bagi ketiga provinsi itu pun turut tecermin dari catatan ekonomi daerah terkait. Dalam struktur produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi masing-masing, pertanian menjadi sektor yang paling mendominasi. Sedikitnya seperlima dari ekonomi daerah didorong oleh sektor primer tersebut.

Jika diselisik secara lebih mendalam, subsektor perkebunan adalah tulang punggung utamanya. Bahkan, jika dibandingkan dengan satu dekade silam, kontribusinya pada ekonomi daerah semakin mendominasi. Hal itu sangat mencolok terjadi di Provinsi Aceh dan Sumut. Di Aceh, peran perkebunan pada PDRB provinsi naik hampir lima persen dalam kurun waktu tersebut.

Di Sumut, lonjakan tak terlalu besar. Akan tetapi, rasanya subsektor lain tak akan mampu menggeser sumbangan subsektor perkebunan pada PDRB provinsi. Sebab, dari 22 persen kontribusi pertanian pada PDRB provinsi, sumbangan subsektor perkebunan menguasai hampir tiga perempat bagiannya atau sebesar 15,15 persen.

Adapun di Sumbar, penambahan kontribusi perkebunan tak terlalu mencolok. Namun, di antara subsektor pertanian, kini sumbangan perkebunan merupakan yang terbesar, menggeser dominasi subsektor tanaman pangan.

Subsektor perkebunan yang masif dikembangkan di ketiga provinsi tersebut adalah kelapa sawit. Publikasi tiap-tiap provinsi mencatatkan produksi kelapa sawit berkontribusi paling besar di antara produk perkebunan lainnya.

Terjepit kemiskinan dan ancaman bencana

Pada satu sisi, selain mendongkrak ekonomi daerah, pendapatan per kapita di ketiga provinsi itu pun turut terkerek. Tentu PDRB per kapita ini pun turut melibatkan sektor ekonomi lainnya. Namun, perkebunan menjadi salah satu faktor kuat pendorongnya seiring dengan makin besarnya kontribusi.

Namun, kepungan hamparan sawit itu tak serta-merta membawa kesejahteraan bagi warganya, seperti yang tercatat di Sumut, misalnya. Jika melihat kewilayahannya, Kabupaten Asahan, Langkat, kawasan Labuhan Batu, hingga Kabupaten Padang Lawas adalah ”gudang” tanaman sawit. Produksinya sekitar 85 persen dari seluruh sawit yang dihasilkan di Sumut.

Namun, di sentra produksi itu pulalah terdapat kantong-kantong kemiskinan di Sumut. Pada Kabupatan Asahan, misalnya, penghasil sawit terbesar di Sumut itu masih belum terbebas dari jerat kemiskinan. Angka kemiskinannya masih melebihi rata-rata provinsi. Padahal, setidaknya sejak satu dekade silam, Asahan sudah tercatat sebagai produsen utama kelapa sawit di Sumut. Alih-alih turun, angka kemiskinan di Asahan tahun 2023 justru tercatat meningkat dibandingkan satu dekade sebelumnya.

”Kalau pemilik lahan, ya, pasti kaya-kaya. Tapi para buruhnya, ya, gitu-gitu aja,” ucap Rizki (27), pemuda asal Kabupaten Asahan yang kini bekerja di Medan, melalui pesan tertulis.

Sebuah gambaran nyata bahwa hamparan ribuan lahan sawit tak lantas secara deras mengalir ke kantong warga di sekitarnya. Bahkan, mengangkat warganya dari kemiskinan pun mudah dilakukan. Sebagaimana telah menjadi rahasia umum, porsi keuntungan terbesar dapat dipastikan lebih banyak mengalir ke dompet-dompet korporasi yang menangunginya.

Fakta serupa terungkap dalam buku berjudul The Paradox of Agrarian Change: Food Security and the Politics of Social Protection in Indonesia yang menyadur hasil penelitian Henry Sitorus. Studi itu menemukan bahwa masifnya sawit di Asahan tak selaras dengan kesejahteraan warganya. Tergambar dari angka tengkes (stunting) yang tinggi.

Fenomena ketimpangan serupa terjadi di ”gudang” sawit lainnya di Sumut, seperti Langkat, Labuhan Batu Selatan, dan Labuhan Batu Utara. Pun, terjadi pada produsen sawit lain di Aceh dan Sumbar. Di Aceh Singkil, umpamanya, produsen sawit terbesar kedua di Aceh itu justru menjadi kabupaten termiskin di seluruh Aceh. Padahal, tahun 2012, kemiskinan Aceh Singkil masih berada di bawah rata-rata nasional dan menduduki peringkat ke-15.

Di wilayah Provinsi Sumbar, kemiskinan juga masih mengepung daerah-daerah penghasil utama sawit, seperti Agam, Pesisir Selatan, dan Pasaman Barat.

Pada gilirannya, budidaya kelapa sawit yang tak serta-merta menuntaskan kemiskinan itu justru berpotensi mendatangkan ancaman besar. Rentetan kejadian bencana, terutama banjir dan tanah longsor, yang selama ini terjadi seiring masifnya alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, memberi sinyal kuat bahwa keseimbangan lingkungan telah terganggu. Pada akhirnya, warga sekitar yang harus turut menanggung risikonya.

Peristiwa bencana alam di wilayah utara Sumatera itu seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk menata kembali pembangunan di negeri ini. Bahwa mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu harus disertai dengan semangat melestarikan alam demi keberlangsungan generasi mendatang. Jangan lagi menciptakan kemajuan ekonomi yang justru berdampak pada kerusakan alam serta mengancam jiwa manusia yang ada di sekitarnya. (LITBANG KOMPAS)