e-Paper DPR RI

Luasan tutupan hutan yang berkurang signifikan akibat aktivitas ekstraktif dinilai memperburuk dampak dari curah hujan ekstrem di wilayah utara Sumatera.

Oleh Budiawan Sidik A, Agustina Purwanti, Debora Laksmi Indraswari

Apa yang bisa Anda pelajari dari artikel ini:

1.  Bencana Siklon Tropis Senyar: Peringatan Lemahnya Mitigasi dan Efek Degradasi Alam di SumateraIndonesia pada dasarnya bukanlah negara yang rentan terhadap ancaman siklon tropis. Akan tetapi, kondisinya telah berubah seiring tren pembentukan siklon tropis yang terus meningkat. Bencana yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi peringatan untuk meningkatkan mitigasi terhadap ancaman siklon tropis di masa depan.

Selain memperkuat mitigasi bencana, kesiapan menghadapi siklon tropis juga perlu dilakukan dengan meminimalisasi faktor risiko bencana lainnya, salah satunya menjaga lahan hijau dan mengurangi deforestasi. Apalagi, daya dukung lingkungan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah dalam kondisi kritis akibat deforestasi hutan, pembalakan liar, dan alih fungsi lahan secara masif.

Fenomena turunnya daya dukung lingkungan tersebut telah berdampak pada timbulnya bencana banjir bandang dan tanah longsor di sebagian wilayah bersangkutan. Misalnya, pada Maret 2024, banjir dan longsor melanda 12 daerah di Sumatera Barat akibat curah hujan tinggi dan degradasi lingkungan.

Penurunan daya dukung lingkungan itu semakin meningkatkan faktor risiko bencana di wilayah Sumatera bagian utara yang termasuk zona paling rawan bencana hidrometeorologis. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana 2024, kawasan Sumatera bagian utara, seperti sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, termasuk dalam 10 besar daerah yang paling rawan terhadap banjir, tanah longsor, dan gelombang ekstrem.

Kombinasi kerawanan itu kian memperparah dampak yang dapat ditimbulkan dari bencana siklon tropis, sama seperti yang terjadi saat ini, yakni tingginya curah hujan akibat siklon Senyar menyebabkan banjir dan longsor besar di tiga daerah tersebut. Dalam aliran banjir dan longsor itu, banyak potongan kayu besar yang ikut hanyut yang mengindikasikan masifnya pembalakan hutan di sana.

2.  Bencana di Utara Sumatera, Ketika Ekonomi dan Ekologi Tak Lagi Seirama

Kehadiran siklon tropis Senyar turut meningkatkan eskalasi bencana dan bersifat destruktif di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hanya saja, degradasi alam yang terjadi di wilayah tersebut turut menambah dampak kerusakan yang ditimbulkan Siklon Senyar. Selain krisis iklim, krisis ekologi menjadi isu yang menguat pascabencana yang melanda sebagian wilayah utara Sumatera itu.

Salah satu faktor yang menjadi akar persoalan degradasi lingkungan di wilayah tersebut adalah alih fungsi lahan yang berkaitan erat dengan deforestasi. Dalam Statistik Kehutanan tercatat, hingga tahun lalu ribuan hektar kawasan hutan di ketiga provinsi itu telah mengalami penyusutan. Secara luasan, paling besar terjadi di Aceh dengan luas mencapai 5.300 hektar. Adapun di Sumut seluas 3.900 hektar dan Sumbar 4.800 hektar.

Jika dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya, catatan statistik serupa menunjukkan adanya penurunan angka deforestasi hutan setiap tahun. Sebab, tahun 2013, angka deforestasi hutan di ketiga wilayah itu adalah seluas 7.300 hektar di Aceh, 10.200 hektar di Sumut, dan 7.600 hektar di Sumbar. Catatan tersebut mengindikasikan laju pembalakan hutan menurun.

Namun, deforestasi tersebut tetap harus diwaspadai karena merupakan aksi pembabatan hutan yang berjalan secara bertahap dan perlahan untuk tujuan ekonomi tertentu. Hal yang tidak seharusnya terus-menerus dilakukan. Pasalnya, mengacu catatan yang sama, deforestasi justru secara masif terjadi pada hutan lindung dan hutan konservasi.

Bahkan, di Aceh, fenomenanya cukup ekstrem, yakni pembukaan lahan di hutan lindung justru meningkat. Selain itu, pembukaan lahan di hutan konservasinya pun bertambah. Hal serupa terjadi di Sumut dan Aceh, di mana penggundulan hutan di area konservasi juga tercatat kian masif dibandingkan satu dekade silam. Fenomena ini menjadi salah satu penyebab semakin rentannya kawasan tersebut terhadap ancaman bencana.

3.  Urgensi Menahan Deforestasi dan Memulihkan Hutan Sumatera

Deforestasi atau pembukaan lahan hutan menjadi bukan hutan untuk tujuan tertentu mengancam kelestarian alam Pulau Sumatera. Statistik Kementerian Kehutanan 2025 menunjukkan, deforestasi netto yang terjadi di hutan Sumatera pada 2024 mencapai 78.030,6 hektar. Deforestasi netto merupakan angka yang diperoleh dari deforestasi dikurangi hasil reforestasi atau upaya pemulihan kembali lahan hutan.

Sepanjang 2024, total angka deforestasi hutan di Indonesia mencapai 175.437,7 hektar. Melihat data ini, setidaknya 44 persen deforestasi di Indonesia terjadi di hutan-hutan Sumatera. Hutan di Provinsi Riau, Aceh, Jambi, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi area dengan angka deforestasi tertinggi di Sumatera. Deforestasi di Riau pada 2024 mencapai 29.702,1 hektar disusul Aceh (1Tak hanya tertinggi di Sumatera, deforestasi netto yang terjadi di Riau juga merupakan yang terbesar di Indonesia. Angka deforestasi di Riau melebihi deforestasi yang dialami hutan-hutan di Kalimantan Timur (19.206,8 hektar) dan Kalimantan Tengah (16.054,3 hektar).

Deforestasi Sumatera juga menunjukkan tren kenaikan sejak 2020. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, angka deforestasi di dalam dan di luar kawasan hutan Sumatera naik jika dibandingkan pada periode 2020-2021 yang mencapai 41.668,8 hektar dan periode 2021-2022 (39.899,9 hektar). Kondisi ini menunjukkan penambahan deforestasi di Sumatera bertambah 36.361 hektar dibanding empat tahun lalu.

Catatan deforestasi di hutan Sumatera juga terlihat dari lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Melalui siaran persnya (2/12/2025) Walhi mencatat, deforestasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah mencapai 1,4 juta hektar sejak 2016. Perubahan bentang ekosistem alam termasuk hutan ini karena ada aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, hak guna usaha sawit, perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), geotermal dan perusahaan pembangkit listrik.1.208,5 hektar), Jambi (8.290,6 hektar), Sumut (7.034,9 hektar), dan Sumbar (6.634,2 hektar).

4.  Bencana Alam di Sumatera, Sinyal Tingginya Konflik Agraria

Banjir dan longsor di Sumatera tidak terlepas dari konflik agraria yang selama ini terjadi di wilayah tersebut. Konflik yang dipicu pembukaan lahan oleh perusahaan itu turut mengurangi tutupan hutan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil pun mendesak penyelesaian konflik agraria.

Menurut Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benny Wijaya, penguasaan lahan oleh korporasi di bidang perkebunan dan pertambangan tidak hanya memicu konflik agraria, tetapi juga mengurangi fungsi kawasan hulu sebagai penyerap air. Akibatnya, saat cuaca ekstrem, kawasan ini tidak lagi mampu menampung air sehingga menyebabkan banjir dan longsor.

KPA mencatat, sedikitnya terjadi 32 letusan konflik agraria sepanjang 2024 di Sumut. Mayoritas terjadi akibat operasi perkebunan sawit dengan 11 kasus. Kasus selanjutnya terkait dengan pembebasan tanah dan lahan untuk proyek infrastruktur serta operasi perkebunan kehutanan dan tambang.

Di Sumbar, sepanjang 2024, sedikitnya terjadi 12 letusan konflik agraria di mana 10 letusan konflik terjadi akibat operasi perusahaan perkebunan. Dalam Catatan Akhir Tahun 2024 KPA, selama 10 tahun terakhir, sedikitnya terjadi 3.234 letusan konflik agraria seluas 7,4 juta hektar.

Sebanyak 1,8 juta keluarga terdampak dalam konflik tersebut. Setengah dari letusan konflik tersebut atau 1.733 kasus terjadi akibat operasi perusahaan perkebunan (1.242 kasus), konsesi tambang (253 kasus) dan Hutan Tanaman Industri (238 kasus).

Direktur Eksekutif Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Rocky Pasaribu mengatakan, pihaknya telah menganalisis perubahan tutupan hutan di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumut pada periode 1990-2024. Hasilnya menunjukkan, penurunan tutupan hutan alam.

Di Tapanuli Selatan, selama tiga dekade terakhir, wilayah ini kehilangan 46.640 hektar hutan alam. Kehilangan terbesar terjadi pada periode 1990-2000, yakni 26.223 hektar, dan berlanjut pada 2000-2010 dengan kehilangan 10.672 hektar.

5.  Menteri LH: Bencana Sumatera Tidak Semata-mata karena Alam, Sejumlah Korporasi Akan Diselidiki

Kementerian Lingkungan Hidup akan menyelidiki sejumlah industri yang diduga berkontribusi pada kejadian banjir dan longsor di Sumatera. Luasan tutupan hutan yang berkurang signifikan akibat aktivitas ekstraktif dinilai memperburuk dampak dari curah hujan ekstrem di wilayah tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Jakarta, Rabu (3/12/2025), mengatakan, tindakan dan pendekatan hukum akan dilakukan pada sejumlah pihak yang berkontribusi atas kerusakan lingkungan dalam bencana banjir dan longsor di Sumatera. Evaluasi atas perizinan lingkungan di kawasan Batang Toru pun akan dilakukan, terutama terkait dengan kapasitas lingkungan yang tersedia.

Hanif memaparkan, pengurangan tutupan hutan di DAS Batang Toru pada periode 1990-2024 mencapai 19.000 hektar. Di periode yang sama, pengurangan tutupan hutan di Provinsi Aceh sekitar 14.000 hektar dan pengurangan hutan di Provinsi Sumatera Barat sebesar 10.521 hektar.

Ia juga menyatakan bahwa kejadian bencana kali ini tidak semata-mata karena alam. Jadi, semua pihak yang menyebabkan terjadinya penambahan kerusakan pada kasus ini harus bertanggung jawab secara hukum.

Sejumlah upaya pun direncanakan akan dilakukan dalam penanganan bencana di Sumatera. Upaya tersebut meliputi penguatan pada pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang, penyelarasan rencana tata ruang wilayah terhadap daya dukung DAS, pengendalian perizinan di kawasan prioritas kritis, rehabilitasi ekosistem, serta integrasi mitigasi aksi iklim dalam penataan ruang.

Hanif menuturkan, langkah mitigasi dan adaptasi iklim mutlak diperlukan, khususnya di wilayah yang terindikasi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Risiko bencana hidrometeorologi semakin besar akibat dampak perubahan iklim yang bisa semakin parah dengan kerusakan lanskap di sejumlah wilayah di Indonesia.