e-Paper DPR RI

Untuk membuka akses ke sejumlah daerah yang masih terisolasi akibat bencana, pemerintah pusat memprioritaskan perbaikan jalan nasional hingga akhir tahun 2025.

Oleh Kurnia Yunita Rahayu

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menargetkan perbaikan seluruh ruas jalan nasional yang terdampak bencana di Sumatera tuntas pada akhir Desember 2025. Perbaikan jalan nasional menjadi prioritas untuk membuka akses ke daerah yang masih terisolasi.

Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum, total ada 80 ruas jalan nasional yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Dari total 80 jalan nasional, sebanyak 38 ada di Aceh, 12 di Sumut, dan 30 di Sumbar.

”Hasil review kami, di awal ada sekitar 80 jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Alhamdulillah, per detik ini 81 persen sudah fungsional,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam jumpa pers penanganan bencana di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Kendati demikian, masih ada 15 ruas jalan nasional yang dalam proses perbaikan. Sebanyak 12 jalan berada di Aceh, 2 jalan di Sumut, dan 1 jalan di Sumbar. Selain jalan nasional, juga masih ada 15 jembatan nasional dari total 33 jembatan nasional yang terputus.

”Targetnya itu semua pada akhir Desember 2025 insya Allah kita bisa menyelesaikan semua kebutuhan untuk jalan-jalan nasional dan juga jembatan nasional,” tutur Dody.

Dody menegaskan, perbaikan jalan nasional diprioritaskan dibandingkan jalan-jalan daerah yang juga terputus. Sebab, jalan nasional menjadi penghubung antarkabupaten yang masih terisolasi. Oleh karena itu, untuk mempercepat pembukaan akses ke semua kabupaten, jalan nasional harus diperbaiki terlebih dulu.

Dari 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana, sejumlah daerah masih terisolasi karena akses jalan yang terputus. Sejumlah daerah dimaksud antara lain berada di Aceh.

Puluhan ribu warga di Aceh masih terisolasi akibat bencana ekologis. Masih banyak akses jalan dan jembatan putus yang belum diperbaiki. Besarnya masalah itu sulit teratasi hingga menjelang berakhirnya tanggap darurat bencana fase kedua pada 25 Desember 2025 (Kompas.id, 18/12/2025).

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan, jangankan menyelesaikan pembukaan akses yang putus, bantuan logistik untuk penyintas bencana hingga kini belum menyasar 100 persen. Sebab, banyak warga yang masih terisolasi.

”Akan sulit untuk menuntaskan masalah itu hingga masa tanggap darurat kedua ini berakhir. Tanpa dukungan dari pihak-pihak lain, itu tidak akan teratasi dalam waktu singkat,” ujar Muzakir yang akrab disapa Mualem saat ditemui di Banda Aceh, Aceh, Kamis (18/12/2025).

Mualem mengatakan, ada sejumlah wilayah terdampak yang masih terisolasi, antara lain pelosok-pelosok daerah di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara. Begitu pula sebagian wilayah terpelosok di kawasan tengah atau pegunungan Aceh masih terisolasi, misalnya di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.

Untuk menuntaskan perbaikan jalan dan jembatan nasional, Dody mengatakan, pemerintah telah menugaskan sekitar 1.330 personel gabungan di tiga provinsi dan masih bisa ditambah jika diperlukan. Sebanyak 872 alat berat juga diturunkan, begitu juga ribuan bahan material.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang juga hadir dalam jumpa pers mengatakan, pihaknya telah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Komandan Satuan Tugas Percepatan Perbaikan Jembatan. Sejauh ini, pihaknya telah sudah mendata jembatan yang akan diperbaiki. TNI AD mempersiapkan pengerjaan 18 jembatan, sedangkan Kementerian PU mempersiapkan 14 jembatan.

Dari 18 jembatan yang dikerjakan TNI AD, sudah ada tujuh jembatan bailey yang dituntaskan. Sebanyak enam jembatan dalam tahap pemasangan, lima jembatan sudah tiba di pelabuhan, sisanya masih dalam perjalanan.

Menurut Maruli, jika seluruh peralatan tersedia, pihaknya bisa menuntaskan perbaikan sekitar 50 jembatan bailey. Namun, pengerjaan itu semua membutuhkan waktu karena tidak bisa langsung dikerjakan, tetapi membutuhkan survei dan pengiriman bahan-bahan dari luar Sumatera.

Anggaran tambahan

Selain menggencarkan pembangunan, pemerintah pusat juga memberikan dana tambahan untuk anggaran belanja tidak terduga di 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, total dana yang telah dikirimkan dari pemerintah pusat mencapai Rp 268 miliar.

Sejumlah dana itu sudah diterima tiga provinsi, masing-masing mendapatkan Rp 20 miliar. Adapun setiap kabupaten/kota mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp 4 miliar.

Tak hanya anggaran tambahan dari APBN, pemerintah daerah juga menerima bantuan dana dari sejumlah pemerintah daerah lain yang totalnya mencapai Rp 48 miliar. Sejumlah daerah yang memberikan bantuan keuangan antara lain Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.

Bantuan juga diberikan oleh Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Jakarta. Selain itu, ada pula bantuan dari pemerintah Maluku Utara, Bengkulu, dan Gorontalo.