e-Paper DPR RI

Bencana bahkan menjadi realitas enigmatik karena tak kunjung membangun cara pandang yang tepat dalam perencanaan wilayah pascakonflik dan tsunami 2005.

Oleh Teuku Kemal Fasya

Banjir siklon tropis Senyar 95B yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memiliki akar yang sama yaitu gagalnya konstitusi mendisiplinkan negara dalam penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan atas tanah dan sumber daya alam demi kepentingan bersama.

Namun, ada juga masalah spesifik yang tumbuh setiap daerah. Masalah itulah yang diurai terutama bagi Aceh, daerah yang telah kenyang mengenyam bencana sosial, ekonomi, dan alam. Bencana bahkan menjadi realitas enigmatik karena tak kunjung membangun cara pandang yang tepat dalam perencanaan wilayah pascakonflik dan tsunami 2005.

Sumatera habis

Sesuatu yang pasti dari realitas bencana banjir ini adalah habisnya hutan Sumatera yang menjadi incaran dunia sejak abad tujuh masehi. Sumatera adalah pulau emas yang menjadi sumber kehidupan dan kemewahan yang membuat iri Eropa karena eksotika ekologis dan budaya yang dimilikinya.

Ketika pelancong Marco Polo dari Venezia  tiba di Kerajaan Pasai pada abad 13 (1292), ia melihat bukan hanya garangnya hutan yang sulit ditembusi, tapi juga aneka satwa dan hasil bumi yang sangat diperlukan Eropa dalam perdagangan internasional. Hasil olahan dari alam seperti kapur barus, timah, cengkeh, pala, lada, kulit penyu, gading gajah, cula badak, dan sebagainya adalah emas bagi mereka (Said, 1981).

Kekaguman itu berlanjut pada abad ke-15 ketika bangsawan asal Maroko, Ibnu Batutah, melihat kemilau Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang cukup megah. Batu loncatan Islam Sumatera inilah yang menjadi model pengembangan Islam di pulau Jawa yang toleran dan multikultural. Tidak terjadi konflik masuknya Islam meskipun kerajaan Hindu-Budha masih berkuasa (Pringle, 2010).

Tetapi,  kini hutan Sumatera yang dibanggakan itu sudah habis. Selama 34 tahun sejak 1990, hutan Sumatera telah hilang seluas 1,2 juta hektar, atau 36,3 ribu hektar per tahun, atau 99,46 hektar per hari (Kompas, 12/12/2025). Artinya setiap hari lahan seluas 100 lapangan sepak bola hilang. Barbarisme atas hutan ini pernah membuat Harrison Ford berang kepada Zulkifli Hasan pada 2013 karena tidak berbuat apa-apa.

Eksploitasi hutan Sumatera adalah penyebab utama banjir bandang yang menimpa 50 kabupaten/kota di tiga provinsi. Yang terparah adalah Aceh karena menerjang 18 kabupaten/kota, 225 kecamatan, dan 3.678 gampong. Demikian pula yang terdampak ”tsunami hulu ini” ada 514.383 KK atau 1.975.012 jiwa. Korban meninggal mencapai 456 orang dan korban luka ringan-berat 4.324 orang (Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, 19 Desember 2025).

Yang menyedihkan lagi, bukan saja Sumatera yang ”habis” tapi juga negara melalui aparat pemerintah. Sinyal kedaruratan dengan dianggap remeh oleh pusat ”hanya mencekam di media sosial”, sebagaimana pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto.

Bupati Aceh Timur dan Aceh Utara menangis menyatakan tidak sanggup menangani banjir. Wali Kota Langsa tidak di tempat ketika kota lumpuh terkepung lumpur dan sampah.

Hingga hari ketiga banjir Bupati Aceh Tamiang tidak berbuat apa-apa membantu korban. Bupati Aceh Selatan bahkan berangkat umrah dan meninggalkan warga yang kedinginan dan terserang gatal. Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf, yang mencela kepala daerah yang menangis juga ikut menangis. Pola koordinasi dan pemetaan informasi tidak ada, apalagi analisis kedaruratan.

Kondisi ini bahkan lebih buruk dibandingkan dengan bencana tsunami. Ketika bencana tsunami, penulis bersama tim Dana Kemanusiaan Kompas (DKK) telah tiba pada hari keempat di bandara Sultan Iskandar Muda, dan bisa bekerja karena adanya arus listrik dan internet tanpa mengalami diskoneksi terlalu serius.

Namun, saat ini bencana menggelapkan semua: listrik, internet, makanan, transportasi, dan intervensi pemerintah. Larangan pemerintah untuk membuka akses internasional menyebabkan gerakan tanggap darurat berjalan selambat siput. Informasi tentang Langsa baru bisa diketahui ketika ada jaringan starlink yang mengabarkan kota kultural itu telah dicekam lapar dan ketakutan.

Aksi penjarahan dan bau bangkai hewan dan manusia memenuhi aura kota bersungut gelap di Aceh Tamiang. Sebutan kota Zombie disematkan dan menjadi salah satu kabupaten terburuk untuk kebutuhan mendasar. Pengamatan penulis, lebih 90 persen warga Aceh Tamiang miskin tiba-tiba dan harus menjadi ”pengemis”.

Ketika penulis membagikan bantuan, sikap ”agresif” warga dapat dipahami. Menurut ketua PCNU Aceh Tamiang, Tgk Mirza, masyarakat bersikap begitu karena tak ada bantuan apapun di tengah ancaman kelaparan dan balutan lumpur. Tidak ada posko pengungsi dan tempat berlindung. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Pemerintah bisa membantu hanya retorika plastik kosong. Sekosong tenda BNPB yang dibangun ketika presiden datang, tapi kembali tidak berfungsi ketika rombongan kembali.

Namun, saat ini bencana menggelapkan semua: listrik, internet, makanan, transportasi, dan intervensi pemerintah. Larangan pemerintah untuk membuka akses internasional menyebabkan gerakan tanggap darurat berjalan selambat siput. Informasi tentang Langsa baru bisa diketahui ketika ada jaringan starlink yang mengabarkan kota kultural itu telah dicekam lapar dan ketakutan.

Aksi penjarahan dan bau bangkai hewan dan manusia memenuhi aura kota bersungut gelap di Aceh Tamiang. Sebutan kota Zombie disematkan dan menjadi salah satu kabupaten terburuk untuk kebutuhan mendasar. Pengamatan penulis, lebih 90 persen warga Aceh Tamiang miskin tiba-tiba dan harus menjadi ”pengemis”.

Ketika penulis membagikan bantuan, sikap ”agresif” warga dapat dipahami. Menurut ketua PCNU Aceh Tamiang, Tgk Mirza, masyarakat bersikap begitu karena tak ada bantuan apapun di tengah ancaman kelaparan dan balutan lumpur. Tidak ada posko pengungsi dan tempat berlindung. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Pemerintah bisa membantu hanya retorika plastik kosong. Sekosong tenda BNPB yang dibangun ketika presiden datang, tapi kembali tidak berfungsi ketika rombongan kembali.

Demikian pula struktur adat hutan (pawang uteun, peutuha seunebok, pawang gle) melemah di depan negara yang mengeluarkan izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk kelapa sawit yang sangat meresahkan alam.

Matinya struktur adat, lemahnya modal sosial, dan hidupnya propaganda pembangunan tanpa demokratisasi ekologi telah membuat Aceh tenggelam seperti saat ini. Yang terlihat dari hilangnya peran negara atas korban adalah tumbuhnya sikap oportunisme dan individualisme seperti ambil untung di tengah derita (lam bala mita laba), yang menjual telur dan cabai dengan harga selangit dan mematok ongkos penyeberang rakit tak masuk akal.  Termasuk juga hilangnya tradisi gotong-royong (meuseuraya) sebagai wujud kasih sayang kepada sesama.

Mungkin derita ini akan semakin bertumpuk menjadi frustasi sosial, ditambah sikap bebal negara yang menolak meningkatkan status sebagai bencana nasional.

Teuku Kemal Fasya Dosen Antropologi Fisipol Universitas Malikussaleh. Ketua Posko NU Peduli wilayah Lhokseumawe.