e-Paper DPR RI

Meski nilai tes kemampuan akademik tidak menentukan kelulusan, hasil ini merupakan potret kompetensi siswa yang harus diperbaiki secara sistemik oleh pemerintah.

Oleh Stephanus Aranditio

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan nilai tes kemampuan akademik siswa kelas III SMA, khususnya pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris, amat rendah. Meski bukan penentu kelulusan, hasil ini merupakan potret kompetensi siswa yang harus diperbaiki secara sistemik oleh pemerintah.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Toni Toharudin memaparkan, rata-rata nilai mata pelajaran wajib dalam tes kemampuan akademik (TKA) SMA tahun 2025 adalah untuk Matematika, 36,1. Sementara nilai TKA untuk Bahasa Inggris 24,93 dan Bahasa Indonesia 55,38.

”Ini merupakan potret capaian kompetensi nasional yang menjadi dasar refleksi untuk perbaikan pembelajaran,” kata Toni dalam taklimat media yang digelar secara daring dan luring di Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Selain itu, mata pelajaran pilihan dengan rata-rata nilai rendah antara lain Ekonomi, Kimia, Fisika, dan beberapa mata pelajaran bahasa asing, seperti Bahasa Jerman, Bahasa Korea, dan Bahasa Perancis. Nilai TKA untuk semua mata pelajaran tersebut di bawah 35.

Toni menjelaskan, salah satu faktor penyebab rendahnya nilai tersebut, khususnya pada mata pelajaran Matematika, adalah kemampuan murid untuk mentransformasikan masalah kontekstual ke dalam model atau persamaan Matematika masih rendah.

Hal ini disebabkan soal yang dibuat tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan menerapkan pengetahuan dan melakukan penalaran untuk memecahkan masalah. Soal-soal TKA menuntut murid untuk mengintegrasikan pengetahuan konseptual dan keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Meski demikian, Kemendikdasmen tak membebankan sepenuhnya masalah itu kepada para siswa. Sebab, murid kelas 12 SMA baru pertama kali mengikuti TKA. Artinya, murid belum menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam yang baru diterapkan setahun terakhir.

Hasil TKA juga tidak dimaksudkan untuk memberi label, memeringkat sekolah, atau perbandingan daerah dengan makna yang sempit. Hasil TKA berfungsi sebagai cermin bersama untuk memahami kebutuhan nyata pembelajaran di kelas.

”Data ini akan menjadi bahan evaluasi kebijakan, penguatan pendampingan untuk seluruh satuan pendidikan, dan juga peningkatan kualitas pembelajaran ke depan, terutama dengan implementasi pembelajaran mendalam,” ucapnya.

DOKUMEN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Tabel nilai rata-rata mata pelajaran wajib pada tes kemampuan akademik jenjang SMA/sederajat tahun 2025.

Sementara rata-rata nilai TKA yang cukup baik ada pada mata pelajaran Antropologi (70,4), Geografi (70,3), Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut (68), serta Sejarah (62,7), Sosiologi (60), dan Bahasa Arab (64,9). ”Saya kira capaian ini menunjukkan penguasaan kompetensi relatif kuat pada mata pelajaran yang dimaksud,” ucapnya.

Pengolahan hasil TKA menggunakan pendekatan Item Response Theory (IRT) dengan model dua parameter logistik, sehingga penilaian tidak hanya mempertimbangkan jumlah jawaban benar, tetapi juga tingkat kesulitan dan daya pembeda soal.

Toni menegaskan, transparansi penyampaian hasil TKA ini bukan untuk membandingkan capaian belajar siswa di Indonesia, melainkan komitmen pemerintah untuk membuka ruang dialog publik demi memajukan pendidikan secara kolektif. Dia berharap semua pihak bisa turut terlibat.

Cermin realitas

Dihubungi secara terpisah, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim berpandangan, nilai TKA yang rendah ini mengonfirmasi hasil asesmen nasional dan skor PISA (Programme for International Student Assessment) Indonesia.

Realitas di satuan pendidikan, terutama terkait dengan aspek numerasi dan literasi juga masih rendah. Perbaikan mutu pendidikan sangat mendesak untuk dilakukan.

Hasil PISA Indonesia cenderung berada di bawah rata-rata Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dengan skor 359 (membaca), 366 (matematika), dan 383 (sains) pada tahun 2022, menempatkan Indonesia di peringkat ke-70 dari 80 negara, tetapi menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2018.

Untuk itu perlu perbaikan signifikan demi mencapai standar global. ”Numerasi dan literasi harus terus dibenahi dari jenjang pendidikan dasar. Kami melihat ini belum disentuh. Hasil TKA rendah pada SMA ini karena fondasinya yang belum utuh dan kuat,” kata Satriwan.

Pembenahan itu, lanjut Satriwan, bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas guru dan metode pembelajaran yang diterapkan. Pelatihan guru yang komprehensif sangat diperlukan agar metode ajarnya relevan dengan kebutuhan pelajar masa kini.

Menurut dia, metode pembelajaran mendalam yang tengah dijalankan Kemendikdasmen, jika diterapkan dengan benar, seharusnya bisa menjawab persoalan tersebut. Pembelajaran tidak boleh lagi hanya dengan metode menghafal, tetapi memahami dan kontekstual.

”Selama ini guru-guru kita baru sebatas mengajar kemampuan tingkat rendah. Mengacu pada PISA, kita baru level satu, negara OECD lain sudah level empat. Jadi, mereka sekolah, tetapi tidak belajar. Kemampuan anak-anak kita itu baru sebatas mengingat atau menghafal,” ucapnya.

Terintegrasi

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, hasil dari tes kemampuan akademik ini berorientasi pada tiga hal, yakni mengukur capaian belajar, menjadi dasar perbaikan kebijakan pendidikan, dan bagian dari proses belajar yang berkelanjutan.

Hasil TKA akan disampaikan kepada pemerintah daerah, sekolah, dan murid melalui rapor elektronik. ”Kebijakan-kebijakan (pendidikan oleh) pemerintah daerah diharapkan berpijak pada hasil tes ini. Kita menyebutnya evidence-based policy,” ungkapnya.

Mu’ti mengakui adanya kritik terkait tingkat kesulitan, materi yang dianggap belum diajarkan, serta durasi tes. Kemendikdasmen akan terus membuka ruang evaluasi, termasuk audit internal oleh inspektorat jenderal terkait TKA.

Ke depan, lanjut Mu’ti, TKA akan diintegrasikan dengan asesmen nasional (AN) untuk mengurangi beban ujian yang berlebihan. ”Tentu aspek yang dinilai berbeda, tetapi dalam satu proses yang bersamaan,” ungkapnya.