| Judul | Destinasi Superprioritas dan Manajemen Risiko Bencana |
| Tanggal | 04 Januari 2026 |
| Surat Kabar | Kompas |
| Halaman | 7 |
| Kata Kunci | Bencana,Pariwisata |
| AKD |
- Komisi V - Komisi VII |
| Isi Artikel | Pariwisata yang hebat dimulai dari keselamatan yang kuat. Sebab, tanpa keselamatan, keindahan akan selalu menyimpan ancaman. Oleh Devi Kausar Kejadian tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo yang menelan korban jiwa wisatawan asal Spanyol kembali mengguncang dunia pariwisata Indonesia. Bukan hanya karena adanya korban meninggal dan hilang, tetapi karena tragedi semacam ini terus berulang. Tim SAR mencatat, sejak bulan Januari hingga Juli 2025, terdapat lima kecelakaan laut, sedangkan pada tahun 2024 terjadi setidaknya enam kali kapal wisata tenggelam atau kecelakaan laut di perairan Labuan Bajo. Termasuk kapal Monalisa Satu yang oleng dan tenggelam karena cuaca buruk, tanpa korban jiwa. Sebagai salah satu destinasi internasional yang mempunyai multipredikat sebagai situs warisan dunia (Taman Nasional Komodo) dan sebagai salah satu dari ”The New 7 Wonders of the World”, pariwisata di Labuan Bajo tumbuh pesat sejak 2018. Saat itu Labuan Bajo ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Superprioritas. Transformasi Labuan Bajo dari desa nelayan menjadi hub pariwisata global terjadi begitu cepat didorong oleh promosi yang intensif. Namun, sumber daya manusia dan infrastrukturnya masih tertinggal jauh, termasuk fasilitas pendukung keselamatan yang kalah cepat berlari dibandingkan dengan lonjakan wisatawan. Sebagai destinasi kelas dunia yang sering menjadi impian para pencinta petualangan, ”kelas dunia” seharusnya tidak hanya tentang pemandangan yang indah dan pesona satwa endemik komodo. Perlu diperhatikan juga keselamatan yang tidak dinegosiasikan, kesiapsiagaan yang sesuai standar internasional, serta sistem respons yang cepat dan terlatih. Sebagai destinasi pariwisata berbasis bahari, kesiapan keselamatan dan tata kelola risiko di Labuan Bajo seharusnya mengimbangi jumlah kunjungan. Bukan hanya jaket pelampung, melainkan juga mencakup standar operasional perjalanan laut, kesiapan nakhoda dan kru menghadapi situasi darurat, komunikasi cuaca dan gelombang minimal secara near real-time, pemantauan dan pelacakan kapal wisata yang beroperasi, serta integrasi penuh dengan sistem peringatan dini nasional. Sayangnya, banyak hal tersebut belum menjadi kenyataan. Padahal, satu tragedi dapat menghapus ratusan kenangan indah tentang komodo dan Flores. Kecelakaan kapal wisata di Labuan Bajo tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa kawasan timur Indonesia, seperti Flores, selalu diminta berlari kencang mengejar pariwisata kelas dunia di tengah kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi standar keselamatan, minimnya edukasi maritim modern, hingga absennya sistem kontrol yang konsisten. Isu lain tentang infrastruktur dan teknologi di kawasan timur Indonesia adalah cermin dari pola pembangunan nasional yang belum merata. Kita sering melihat pemberitaan seperti cuaca tiba-tiba buruk, kapal tiba-tiba rusak, gelombang tiba-tiba tinggi. Indonesia sesungguhnya memiliki beberapa sistem teknologi untuk memprediksi dan mengelola risiko. Cuaca dan gelombang oleh BMKG, pencarian dan penyelamatan oleh Basarnas, dan Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS) oleh BNPB. Namun, data dan peringatan dini itu jarang sampai secara terstruktur kepada pelaku wisata. Konsep 4R Untuk destinasi wisata prioritas, apalagi berbasis alam, seyogianya keselamatan wisatawan tidak dapat ditawar. Konsep 4R dalam pengelolaan bencana: Risk Reduction, Readiness, Response, dan Recovery seharusnya diimplementasikan sampai ke pelaku wisata dengan mengintegrasikannya dalam struktur dan kultur. Destinasi wisata berbasis alam wajib memiliki sistem observasi atau stasiun amat kebumian, analisis dan diseminasi informasi yang mandiri dalam skala lokal, misalnya stasiun amat cuaca dan gelombang sendiri, tidak mengandalkan informasi global yang skala dan tingkat kedetailan tidak cukup menjawab kebutuhan spesifik lokasi. Dalam riset yang pernah kami lakukan di Bali dan Yogyakarta, kami menemukan bahwa early warning system—misalnya peringatan cuaca dan stasiun amat gunung api—sebagai salah satu bagian readiness tidak otomatis berarti aman jika tidak diintegrasikan ke destinasi dan pelaku lapangan. Ketika destinasi sebesar Bali saja masih menghadapi tantangan ini, apalagi Labuan Bajo yang infrastrukturnya lebih terbatas dan kapasitas kelembagaannya lebih lemah. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah audit keselamatan semua kapal wisata secara wajib dan berkala serta tidak mengenal kompromi. Status laik laut harus disyaratkan sebelum izin operasi. Integrasi sistem peringatan dini cuaca dan gelombang ke prosedur operasi standar (SOP) operator wisata sehingga bukan sekadar menjadi pengumuman dan imbauan. Semua kru kapal wisata wajib memiliki sertifikasi keselamatan, pelatihan SAR dasar, komunikasi radio, evakuasi darurat, hingga pelayanan wisatawan asing. Sistem registrasi dan pelacakan kapal wisata berbasis digital yang mencatat setiap keberangkatan dan lokasi real-time. Terakhir, dana pendampingan usaha pariwisata untuk pemenuhan standar keselamatan agar keselamatan bukan menjadi beban ekonomi, melainkan investasi reputasi. Labuan Bajo adalah etalase dunia untuk Indonesia timur, bukan sekadar halaman belakang. Setiap tragedi yang menyebabkan kehilangan nyawa dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dunia bahwa Indonesia mampu menjaga tamunya. Hotel mewah dan dermaga kapal pesiar boleh dibangun, tetapi wisatawan harus merasa aman ketika naik kapal untuk melihat komodo. Pariwisata yang hebat dimulai dari keselamatan yang kuat. Sebab, tanpa keselamatan, keindahan akan selalu menyimpan ancaman. Pariwisata bersifat multidisiplin dan multisektor. Labuan Bajo memerlukan perhatian yang lebih serius, lebih banyak sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang ilmu dan keterampilan dalam jumlah yang memadai sebagai komponen kultur, dan sistem pemantau bumi yang detail, lengkap, terintegrasi sebagai komponen struktur. Hal ini untuk memastikan wisatawan yang telah memilih untuk datang dengan meluangkan waktu dan membelanjakan uangnya tetap terlindungi dan merasa aman. Devi Kausar, Guru Besar dan Dekan Fakultas Pariwisata, Universitas Pancasila, Jakarta |
| Kembali ke sebelumnya |