e-Paper DPR RI

Tanpa mandat dari PBB, blokade laut dan pengeboman merupakan agresi bersenjata illegal

Oleh Marsetio

indakan Amerika Serikat melakukan blokade laut, kemudian melancarkan serangan militer ke Venezuela, merupakan pembelajaran penting terhadap makna kedaulatan negara tanpa kekuatan militer yang memadai untuk menegakkannya. Militer Venezuela, sebuah negara berdaulat di Amerika Latin dengan cadangan minyak terbesar di dunia, tidak berdaya menghadapi superioritas militer AS yang ironisnya melakukan tindakan tersebut dengan mengabaikan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa. Seharusnya, baik blokade maupun serbuan ke sebuah negara dilakukan sesuai aturan internasional. Tanpa mandat dari PBB, blokade laut dan pengeboman merupakan agresi bersenjata ilegal.

Presiden Nicolas Maduro pun ditangkap dalam serbuan yang, menurut Presiden Donald Trump di akun media sosialnya, berlangsung singkat dan keras pada 3 Januari 2026. Sebelumnya, Venezuela sudah diblokade dari laut sejak 16 Desember 2025. Setelah ditangkap bersama Ibu Negara Cilia Flores, Presiden Venezuela itu ditahan di kapal perang AS yang membawanya keluar dari Caracas sebelum diterbangkan ke AS. Presiden Trump merilis foto Maduro di dalam tahanan di USS Iwo Jima dengan tangan terborgol dan mata ditutup kain hitam. Maduro, menurut Trump, akan diadili di AS dengan tuduhan terorisme narkoba.

Geopolitik Amerika Latin, khususnya Venezuela sebagai negara dengan sumber daya minyak melimpah, menjadi magnet bagi negara lain untuk menguasainya. Banyak negara mengalami penderitaan karena sumber daya alamnya yang kaya justru menimbulkan kekacauan, kemiskinan, dan konflik. Penjajahan di masa lalu juga bermula dari hasrat untuk menguasai sumber daya alam negara lain. Kondisi geopolitik dan geostrategi seperti itulah yang melanda Venezuela saat diserbu AS.

Serangan militer AS ke Venezuela dapat disebut telah melanggar prinsip kedaulatan negara merdeka. AS juga mengingkari prinsip non-intervensi sebagaimana diatur pada Piagam PBB yang meminta setiap negara tidak menggunakan kekerasan terhadap wilayah teritorial negara lain. Menyerbu negara lain hanya bisa dilakukan bila mendapat mandat dari PBB, seperti terjadi pada Perang Korea tahun 1950. Ketika itu, Dewan Keamanan PBB memberi restu kepada kekuatan multinasional 21 negara untuk membantu Korea Selatan yang diserang Korea Utara.

Setelah Perang Korea, tidak ada lagi resolusi dari PBB untuk berperang, tetapi sejumlah negara tetap melakukan invasi tanpa persetujuan PBB demi kepentingan nasional masing-masing. Negara-negara dengan kekuatan militer adidaya melancarkan agresi terhadap negara yang dinilai lemah. Vietnam, Afghanistan, Kuwait, Lebanon, Iran, Irak, Suriah, Libya, Grenada, Panama, dan sejumlah negara lain pernah mengalami gempuran militer asing. Saat ini bahkan Ukraina masih berperang melawan Rusia yang menyerangnya sejak Februari 2022.

Setiap terjadi intervensi militer ke sebuah negara, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk menghentikan perang, tetapi selalu diabaikan negara penyerbu. Padahal, Piagam PBB menyatakan, hubungan antarbangsa didasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan negara. Untuk itu, Pasal 51 Piagam PBB memberi hak membela diri bagi negara yang diserang.

Agresi militer tanpa mandat dari PBB sesungguhnya merupakan cermin dari hukum rimba: pemenang adalah mereka yang kuat. Dalam hukum rimba, kekuatan militer merupakan hukum tertinggi: vis militaris summa les est. Negara dengan militer kuat akan menempatkan hukum internasional sebagai aksesori yang akan digunakan bila sesuai dengan kepentingannya. Hukum juga terdiam saat senjata berbicara: inter arma silent leges.

Dalam konteks seperti itulah sebuah negara harus memiliki militer yang kuat untuk membela diri dan kedaulatan negaranya. Memiliki militer yang kuat menjadi penting, seperti tecermin pada adagium si vis pacem parra bellum: jika ingin perdamaian, bersiaplah untuk berperang. Negara agresor akan berpikir dua kali untuk melakukan agresi bila negara target memiliki militer yang menggentarkannya.

Negara yang lemah sering kali tidak berdaya menghadapi militer yang tangguh, terlebih bila negara kuat itu memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Resolusi yang dikeluarkan PBB tidak berguna karena bisa dimentahkan melalui hak veto yang hanya dimiliki lima negara pemenang Perang Dunia II: AS, China, Rusia, Perancis, dan Inggris. Ironisnya, negara-negara tersebut memiliki kekuatan militer digdaya dan tidak canggung menggunakannya dengan mengabaikan hukum internasional.

Minyak di balik tuduhan narkoba

AS dan Venezuela sudah berseteru sejak lama, setidaknya sejak masa pemerintahan Presiden Hugo Chavez tahun 2000 dan terus berlanjut ketika Nicolas Maduro menggantikan Chavez tahun 2013. Baik Chavez maupun Maduro yang beraliran sosialis berani menentang imperialisme AS. Negeri kaya minyak itu menasionalisasi perusahaan minyak AS tanpa ganti rugi. Selain itu, Venezuela berupaya membangun aliansi strategis dengan Rusia, China, dan Iran guna mengimbangi tekanan AS terhadap negeri di Amerika Selatan itu.

Sebaliknya, AS menuduh Presiden Maduro banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, membiayai terorisme dan perdagangan narkoba. Washington menyebut Maduro sebagai tokoh penting di balik peredaran narkoba internasional. AS juga menyatakan pemerintahan Maduro sebagai organisasi teroris. AS bahkan menyiapkan hadiah 50 juta dolar AS bagi pihak yang mempunyai informasi untuk penangkapan Maduro.

Pemerintah Venezuela membantah berbagai tuduhan AS tersebut dan menyatakan AS ingin menguasai minyak Venezuela dengan lebih dulu mengganti Presiden Maduro. Saat ini, Venezuela merupakan negara penghasil minyak nomor satu dunia dengan cadangan minyak 307 miliar barel, lebih besar dari milik Arab Saudi, 267 miliar barel, dan Iran sebanyak 208 miliar barel. Venezuela yang terkena sanksi ekonomi dari AS menjual minyaknya sebanyak 746.000 barel per hari ke China.

China sebagai negara superpower baru, selain dekat juga dengan Venezuela dan sejumlah negara Amerika Selatan lainnya, memang sudah lama berusaha meluaskan pengaruhnya di Amerika Latin, sebuah wilayah yang secara historis selalu berada di bawah pengaruh AS. Sebuah kebijakan China yang tampaknya menyilaukan pandangan AS, sebagaimana juga terjadi di Pasifik Selatan.

Aroma minyak Venezuela inilah yang menjadi alasan sebenarnya di balik aksi militer AS menyingkirkan Maduro daripada isu terorisme narkoba yang digaungkannya. Hal itu terungkap dari cuitan Presiden Trump, Sabtu (4/1/2026), yang menyatakan investasi AS merupakan tujuan utama dari operasi penangkapan Presiden Maduro. Perusahaan minyak AS akan segera beroperasi di Venezuela demi menghasilkan uang yang banyak untuk AS. Selain itu, AS akan mengontrol Venezuela sampai tiba saatnya melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana.

Lalu, apa pembelajaran penting yang dapat kita tarik dari serbuan AS tanpa mandat dari PBB ke Venezuela? Peristiwa itu adalah realitas bahwa hukum rimba masih ada dan berlaku bagi negara kuat. Karena itu, Indonesia harus bisa membela dan menegakkan kedaulatannya dengan cara, salah satunya, memperkuat angkatan bersenjata agar memiliki efek penggentar bagi negara lain.

Marsetio, Guru Besar Universitas Pertahanan; Kepala Staf TNI Angkatan Laut 2012-2015