e-Paper DPR RI

Di tengah pembentukan ”Dewan Perdamaian” Trump, kondisi jalur Gaza masih berbahaya. Serangan Israel menewaskan 11 orang, termasuk anak-anak dan jurnalis.

Oleh Tatang Mulyana Sinaga

RIYADH, KAMIS — Delapan negara bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kedelapan negara itu adalah Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Jordania, Indonesia, Pakistan, dan Uni Emirat Arab.

Dalam pernyataan bersama, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengumumkan keputusan bersama para menteri luar negeri dari delapan negara tersebut untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang akan dipimpin oleh Trump. Mereka mendukung upaya perdamaian yang digagas Trump untuk mengatasi konflik di Gaza.

”Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian untuk mengakhiri konflik Gaza,” tulis pernyataan itu, Rabu (21/1/2026).

Dalam platform X, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga memberi pernyataan senada. ”Para Menteri mengumumkan keputusan bersama negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Setiap negara akan menandatangani dokumen bergabung sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan tiap-tiap negara.”

Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan, pihaknya juga telah menerima undangan untuk bergabung. Undangan dikirim ke puluhan pemimpin dunia dengan permintaan dana sebesar 1 miliar dolar AS untuk kursi tetap di dewan tersebut.

Semula, pembentukan Dewan Perdamaian dimaksudkan untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza. Namun, sejumlah pihak menduga perannya bukan hanya pada Jalur Gaza, melainkan lebih luas untuk menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hal ini memicu kemarahan beberapa negara sekutu AS, termasuk Perancis. Negara itu mengindikasikan tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga telah menerima undangan bergabung dengan dewan itu.

Pembentukan Dewan Perdamaian terjadi di tengah ketegangan antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Kedua negara tersebut telah berupaya untuk mengambil hati pemerintahan Trump dengan janji-janji investasi dan kesepakatan bisnis.

Kritik terhadap Dewan Keamanan PBB

Sejak awal periode kedua pemerintahannya, Trump mengkritik Dewan Keamanan PBB dalam mengatasi perang, termasuk di Gaza dan Ukraina. Bahkan, AS menolak membayar iuran wajibnya kepada PBB, tahun lalu.

”PBB sama sekali tidak banyak membantu. Saya sangat mengagumi potensi PBB, tetapi PBB tidak pernah mencapai potensi penuhnya. PBB seharusnya menyelesaikan semua perang yang saya selesaikan. Saya tidak pernah pergi ke sana. Saya bahkan tidak pernah berpikir untuk pergi ke sana,” kata Trump di Gedung Putih, Washington, AS, Selasa.

Meskipun mengeluh terhadap kinerja PBB, Trump percaya PBB masih harus terus berperan. Sebab, menurut dia, lembaga tersebut memiliki potensi yang sangat besar.

Mantan Duta Besar AS Robert Wood, yang bertugas di Misi AS untuk PBB, mengatakan, jika Trump mencoba mengganti Dewan Keamanan dengan Dewan Perdamaian yang menangani masalah di luar Gaza, tidak akan banyak negara yang tertarik. Ia mengajak semua pihak bekerja sama untuk menjadikan PBB sebagai instrumen yang lebih baik.

”Akan tetapi, mencoba menciptakan sesuatu yang baru di era seperti ini, dengan semua perpecahan yang ada dan fakta bahwa sebagian besar negara berkembang sangat menekankan PBB dan mekanisme penyelesaian konflik. Saya tidak melihat bagaimana ini akan berhasil,” jelasnya.

Para pejabat PBB menepis kekhawatiran tersebut. Menurut mereka, tidak mungkin pembangunan perdamaian multilateral selama beberapa dekade dengan partisipasi lebih dari 190 negara anggota dapat digantikan.

KOMPAS

”Ada banyak organisasi, seperti organisasi regional, aliansi pertahanan, dan lainnya, yang telah hidup berdampingan dengan PBB selama 80 tahun keberadaan PBB,” ujar Farhan Haq, perwakilan juru bicara PBB.

11 orang tewas

Di tengah pembentukan Dewan Perdamaian itu, kondisi di jalur Gaza masih berbahaya. Serangan Israel pada Rabu waktu setempat menewaskan 11 orang, termasuk dua anak laki-laki berusia 13 tahun dan tiga jurnalis.

Ini menjadi salah satu hari paling mematikan di Gaza sejak gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada bulan Oktober tersebut. Tiga jurnalis Palestina tewas saat merekam di dekat kamp pengungsi di Gaza bagian tengah.

Militer Israel menyebutkan, serangan itu terjadi setelah mereka melihat tersangka yang mengoperasikan drone. Hal itu dianggap menimbulkan ancaman bagi pasukan mereka.

Menurut Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ), lebih dari 200 jurnalis dan pekerja media Palestina tewas di Gaza sejak perang dimulai pada 2023. Gaza menjadi tempat paling mematikan bagi jurnalis.

Salah satu jurnalis yang tewas adalah jurnalis AFP, Abdul Raouf Shaat. Namun, saat serangan itu terjadi, ia tidak sedang bertugas untuk agensi tersebut.

AFP menyatakan, pihaknya berduka atas kehilangan Shaat. Mereka menuntut penyelidikan penuh dan transparan atas kematian Shaat.

”Terlalu banyak jurnalis lokal yang tewas di Gaza selama dua tahun terakhir, sementara jurnalis asing tetap tidak dapat memasuki wilayah tersebut dengan bebas,” tulis pernyataan kantor berita itu. (AFP/AP)