e-Paper DPR RI

Israel masih terus menyerang Gaza. Gencatan senjata dan pembentukan Dewan Perdamaian tak menghentikan pengeboman di Gaza.

Oleh Kris Mada

GAZA, JUMAT — Hamas meminta Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump segera membuktikan kegunaannya untuk Gaza. Langkah pertamanya adalah segera menghentikan rangkaian pelanggaran gencatan oleh Israel.

Pernyataan Hamas disiarkan pada Jumat (23/1/2026) dini hari. Beberapa sebelum itu, di Swiss, perwakilan sejumlah negara meneken piagam pembentukan Dewan Perdamaian. Tak ada sekutu AS di Eropa dan Amerika yang mau bergabung di dewan tersebut.

”Kami menyerukan kepada Dewan Perdamaian untuk memikul tanggung jawabnya menghentikan pelanggaran penjajah (Israel) dan memaksanya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian,” demikian pernyataan Hamas.

Sejak diberlakukan pada Oktober 2025, Israel terus melanggar gencatan senjata di Gaza. Serangan Israel ke Gaza pada Oktober 2025-Januari 2026 menewaskan 484 warga Gaza dan melukai 1.297 lainnya. Tak ada tekanan apa pun untuk menghentikan Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata yang didorong Trump itu.

Tak cuma menembaki warga, Israel juga masih terus membatasi pasokan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Warga Gaza setengah mati mencari cara bertahan di tenda-tenda mereka kala musim dingin melanda.

Media Israel, Haaretz, melaporkan, Israel menolak Komite Nasional Pemerintahan Gaza atau NCAG bekerja. Padahal, menurut pengumuman Dewan Perdamaian, NCAG menjadi badan pelaksana rencana dewan itu di Gaza. Semua anggota NCAG dilarang masuk ke Gaza.

Haaretz juga melaporkan sejumlah keberatan lain Israel. Keberadaan Qatar dan Turki di Dewan Perdamaian jadi salah satu keberatan Israel.

Keberatan lain adalah rencana pembangunan rumah susun di Gaza. Menurut militer Israel, rumah susun akan jadi ancaman bagi Israel. Gaza tak punya cukup lahan untuk menampung banyak orang. Oleh karena itu, bangunan perlu dibangun bertingkat agar tersedia cukup ruangan.

Padahal, Trump membayangkan Gaza akan dihiasi gedung-gedung tinggi. Gaza dibayangkan Trump tak ubahnya seperti kota metropolitan lain.

Penolakan soal rencana pembangunan dan kehadiran NCAG menjadi perintang sejak awal rencana pembangunan ulang Gaza. Belum lagi fakta Israel tak kunjung menarik pasukan dari Gaza. Hingga kini, Israel terus menambah luasan wilayah Gaza yang diduduki.

Dari 55 persen kala kesepakatan gencatan senjata dinyatakan berlaku, Israel malah kini menduduki 60 persen wilayah Gaza. Padahal, penarikan pasukan Israel adalah salah satu syarat gencatan senjata.

Sebelum akhirnya bergabung, Israel juga awalnya menolak Dewan Perdamaian. Bagi peneliti American University of Beirut, Rami Khouri, Israel bergabung bukan karena mendukung. Israel mau menyabotase dewan itu dari dalam.

Struktur dan cara kerja dewan itu akan memungkinkan sabotase tersebut. Trump telah menyatakan menjadi pemegang tunggal veto di dewan. Selama ini, Trump tak pernah menolak permintaan Israel.

Tidak paham

Di Gaza, warganya tak paham soal Dewan Perdamaian bentukan Trump. ”Setiap kali mereka mengumumkan sesuatu soal warga Palestina, hidup kami semakin menderita,” kata pengungsi lain, Manal al-Qouqa.

Ia tak tahu lagi makna perdamaian. Israel bebas menembaki warga Gaza dan menghancurkan wilayah itu. ”Tak ada hal jelas yang kami rasakan bisa benar-benar memperbaiki hidup kami atau mengurangi penderitaan kami,” ucapnya sembari mengais plastik di tempat sampah.

Meski tahu dampak polusinya, warga Gaza kini membakar plastik agar tetap hangat. Sebab, kayu bakar sekalipun mahal dan tak terjangkau di Gaza. Gas dan minyak lebih tak terjangkau lagi bagi kebanyakan pengungsi. ”Hidup berat sekali,” ujar salah seorang pengungsi Gaza, Sanaa Salah.

Serangan Israel sejak Oktober 2023 praktis menghancurkan semua pohon di Gaza. Sementara pasokan aneka kebutuhan hidup ke Gaza terhenti karena Israel melarang perbatasan dibuka. Tanpa pasokan dari luar, Gaza mustahil memenuhi aneka kebutuhan hidup.

Plastik di tempat sampah kini jadi rebutan. Setiap pagi, orang-orang mengais plastik untuk dibakar.

Sementara Direktur Jaringan LSM Palestina di Gaza Amjad Shawa mengatakan bahwa warga Gaza tak pernah dimintai pendapat soal Dewan Perdamaian. Piagam pembentukan dewan itu, yang diteken di Swiss, sama sekali tak menyebut soal Gaza.

Bagi Junaid S Ahmad, Dewan Perdamaian adalah alat mencapai aneka rencana Israel yang tak mungkin dicapai lewat serangan militer dan pengeboman. Direktur Center for the Study of Islam and Decolonization (CSID) di Islamabad, Pakistan, itu menyayangkan keputusan Pakistan, Indonesia, hingga Arab Saudi bergabung di dewan tersebut. ”Dewan Perdamaian adalah lembaga kolonial yang dirancang menerabas PBB dan mengabaikan hukum internasional,” ujarnya.

Dewan itu mengutamakan uang dibandingkan legalitas dan aturan. Fungsi dewan itu adalah mematikan perjuangan kemerdekaan Palestina. Segala bentuk perjuangan kemerdekaan Palestina dianggap sebagai rintangan perdamaian dan tak berdasar.

Dewan itu, lanjut Ahmad, bukanlah diplomasi. Dewan itu babak lanjutan dari genosida di Gaza. ”Keberadaannya untuk membersihkan pembunuhan massal,” katanya.

Dewan Perdamaian berusaha menjinakkan perjuangan kemerdekaan Palestina setelah Israel menghancurkan Gaza. ”Perdamaian bukanlah akhir dari pembunuhan, melainkan pengelolaan dampak setelahnya. Puing yang diatur. Kelaparan yang dikoordinasikan. Pembersihan etnis yang dicatat,” lanjutnya.

Dewan Perdamaian, dalam pandangan Ahmad, tidak bertujuan untuk menyelamatkan warga Palestina. Kehadiran dewan itu untuk menetralisasi mereka secara politik: melucuti perjuangan, mengidentifikasi perantara yang patuh, dan memasang struktur pemerintahan yang memastikan dominasi Israel dapat berlanjut dengan biaya reputasi lebih rendah.

”Ini adalah kontrapemberontakan berkedok kemanusiaan. Setelah bom, datanglah manajemen. Setelah kematian massal, datanglah ’stabilisasi’. Gaza akan diperintah bukan sebagai masyarakat yang hidup, tetapi sebagai masalah keamanan yang selamat dari upaya penghapusannya sendiri,” ujarnya. (AP/AFP)