e-Paper DPR RI

Perubahan regulasi pemilihan umum tanpa memperbaiki akar masalah dari lemahnya kompetisi politik akan membuat pemilu menjadi tidak setara.

Oleh Arya Fernandes

Pemilu memang telah berjalan secara reguler setiap lima tahun sekali untuk memilih presiden-wakil presiden dan anggota legislatif. Pertanyaannya, apakah pelaksanaan pemilu sudah benar-benar kompetitif sehingga setiap peserta pemilu, baik partai maupun calon presiden, mempunyai kesempatan yang setara untuk bisa menang atau mendapatkan suara?

Saat ini, pembahasan revisi UU Pemilu menjadi strategis diperhatikan untuk mendorong perubahan desain pemilu menjadi lebih kompetitif. Pemilu yang kompetitif menjadi salah satu indikator untuk melihat seberapa berkualitas pelaksanaan pemilu di negara-negara demokrasi. Di negara yang sudah mapan demokrasinya, pemilu yang kompetitif diukur dari seberapa tinggi atau rendah perbedaan suara antarkandidat atau partai atau seberapa tinggi atau rendah peluang petahana untuk kembali terpilih dalam pemilu (Cronert dan Nyman, 2020).

Namun, bagi negara dengan indeks demokrasi yang belum mapan seperti Indonesia, tingkat kompetisi diukur mulai dari proses pencalonan (pre-electoral competition) dan masa pemilu (electoral competition).

KOMPAS

Dalam konteks pencalonan, selama ini proses seleksi dan nominasi kandidat belum sepenuhnya kompetitif. Setiap kader partai belum mempunyai peluang yang sama untuk dapat dicalonkan serta belum tersedia mekanisme seleksi yang transparan dan demokratis. Kondisi tersebut berpotensi membuat partai menjadi kurang menarik bagi anak muda karena tidak menyediakan insentif untuk dicalonkan.

Dampak pencalonan yang tidak kompetitif ini membuat peluang pencalonan lebih menguntungkan bagi seseorang yang memiliki jaringan patronase dengan elite partai, memiliki afiliasi dengan dinasti politik, atau dukungan finansial yang kuat.