e-Paper DPR RI

Kontribusi Sektor Kelautan Kurang Maksimal
DPR: Basmi Illegal Fishing, Penyelundupan Hasil Laut
Reporter : OSPI DARMA
Editor : AULIA DARWIS
Parlemen

facebook sharing buttontwitter sharing buttonwhatsapp sharing buttonemail sharing buttonsharethis sharing button
Jumat, 11 Juli 2025 07:35 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto. (Foto: Dok. DPR RI).
Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto. (Foto: Dok. DPR RI).
A+ A-
 Sebelumnya 
Dia mendorong KKP meningkatkan produktivitas melalui penerapan teknologi budidaya yang ramah lingkungan, seperti sistem bioflok dan integrasi mangrove-aquaculture. Dia juga menekankan pentingnya penguatan riset dan pengembangan dalam sektor perikanan.

“Perluasan riset terhadap benih unggul, pakan lokal, serta upaya pencegahan penyakit ikan harus menjadi prioritas. Teknologi ini bisa mendongkrak hasil budidaya sekaligus men­jaga kelestarian lingkungan,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Tak hanya itu, Hindun juga me­minta KKP aktif mendampingi para nelayan dan pelaku UMKM perikanan dalam pengolahan ha­sil tangkapan. Dengan demikian, hasil perikanan tak sekadar di­jual dalam bentuk mentah, tetapi bisa diolah menjadi produk bernilai tambah.

Baca juga : Menteri Dudy: Pentingnya Modernisasi Transportasi

“KKP harus hadir memberi­kan pelatihan dan fasilitas pengolahan sederhana agar produk perikanan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Ini penting un­tuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan daya saing produk lokal,” katanya.

KKP, lanjutnya, mesti menyederhanakan proses perizinan usaha perikanan dan budidaya, khususnya untuk skala kecil. Regulasi yang ada saat ini perlu direvisi agar lebih inklusif dan tidak membingungkan para pelaku usaha kecil.

“Kami berharap KKP me­ninjau ulang kebijakan seperti Penangkapan Ikan Terukur (PIT), zonasi budidaya, hingga ekspor benih. Revisi kebijakan harus dilakukan secara partisi­patif agar tidak menimbulkan re­sistensi di lapangan,” tegasnya.

Baca juga : 187.306 Anggota PSI Bakal Pilih Ketum Anyar

KKP mencatat capaian positif dengan berhasil menambah jum­lah perusahaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memperoleh persetujuan ekspor ke tiga negara tujuan baru, yakni Vietnam, Korea Selatan, dan Kanada.

Kepala Badan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP Ishartini menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya diversifikasi negara tujuan ekspor dan komoditas, seiring tantangan perdagangan global.

“Penambahan approval num­ber ini merupakan hasil Perjanjian Bilateral Kesetaraan Sistem Mutu Ikan antara Indonesia dan otoritas mutu ti­ga negara tersebut,” ungkap Ishartini. OSP

https://rm.id/baca-berita/parlemen/272494/kontribusi-sektor-kelautan-kurang-maksimal-dpr-basmi-illegal-fishing-penyelundupan-hasil-laut/2